Lompat ke konten utama

Kata Papua

KST Papua Provokasi Kerusuhan di Wamene - Kata Papua

KST Papua Provokasi Kerusuhan di Wamene

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Sabby Kosay

Kerusuhan di Wamena terjadi tanggal 24 Februari 2024 dan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Masyarakat pun diharapkan agar dapat menahan diri serta berhati-hati karena kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua terus memprovokasi rakyat Papua untuk menyalahkan Aparat Keamanan dalam kerusuhan tersebut.

KST melakukan berbagai cara agar memecah-belah masyarakat supaya mereka tak lagi memiliki rasa nasionalisme, lalu berbalik pro ke Republik Federal Papua Barat. Selain melakukan cara kekerasan (dengan penyerangan ke warga sipil dan aparat keamanan), KST juga menyebar hoaks dan propaganda.

Tujuannya untuk memprovokasi masyarakat Papua dan membuat mereka tidak suka dengan pemerintah Indonesia.

Salah satu provokasi KST yang baru saja terjadi adalah ketika ketika ada hoaks yang beredar tentang penculikan anak, ketika ada mobil kelontong yang lewat. Peristiwa ini berakhir ricuh karena sekelompok oknum membakar kios dan warga ketakutan.

Dalam peristiwa tragis ini ada 10 korban jiwa dan 14 warga luka-luka, sedangkan dari aparat ada 14 korban luka.

Gara-gara provokasi KST maka rakyat Wamena menderita. Bagaimana tidak, selain mengalami kerugian secara materi karena kios dan rumahnya terbakar, masyarakat juga mengalami luka-luka. Bahkan ada yang harus kehilangan anggota keluarganya karena menjadi korban jiwa dalam kerusuhan ini.

KST memprovokasi bahwa mobil kelontong yang lewat berisi kawanan penculik yang akan mengambil paksa anak-anak SD di Wamena dan sekitarnya.

Ketika mobil diserbu masyarakat dan ada personel dari Polres Wamena yang mengamankan, anggota KST semakin memprovokasi warga untuk melakukan kerusuhan. Hasilnya makin banyak korban luka-luka dan korban jiwa.

Provokasi KST sangat merugikan karena masyarakat kehilangan propertinya dan belum ditotal berapa rupiah kerugian yang harus ditanggung oleh mereka. Selain itu jika ada yang luka-luka juga rugi karena tidak bisa bekerja selama beberapa hari, dan ketika statusnya adalah buruh harian maka tidak akan mendapatkan upah. Sedangkan keluarga yang ditinggalkan untuk selamanya karena ayahnya jadi korban jiwa juga rugi karena kehilangan pencari nafkah.
Oleh karena itu masyarakat Papua, khususnya yang berada di Wamena, diminta untuk tenang dan tidak terpengaruh oleh provokasi KST.
Tokoh pemuda Papua Absalom Yerisitou menyatakan bahwa masyarakat Wamena dihimbau untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu-isu yang ada. Dalam artian, ketika ada kerusuhan maka yang wajib diwaspadai adalah potensi untuk kerusuhan berulang yang terjadi karena provokasi oknum. Dalam hal ini adalah KST yang melakukannya, agar masyarakat Papua membenci aparat dan meninggalkan Indonesia.
Para tokoh pemuda ingin agar kondisi Wamena dan seluruh daerah di Papua aman dan tentram dan caranya adalah dengan mengabaikan provokasi KST. Mereka adalah kelompok pemberontak yang menginginkan agar rakyat di Bumi Cendrawasih ikut membelot. Oleh karena itu masyarakat disulut emosinya agar tidak mematuhi aparat, walaupun ia sedang menjalankan tugasnya menjaga ketertiban.
KST sengaja memprovokasi masyarakat agar melanggar peraturan dan menggunakan isu penculikan anak. Akal licik mereka sayangnya berhasil menghasut masyarakat untuk nekat dan main hakim sendiri.
Ketika ada anggota Polres Wamena yang mengamankan pengemudi mobil kelontong yang dituduh sebagai penculik maka masyarakat panik lalu ingin menganiayanya. Padahal ini salah karena tidak sesuai prosedur. Indonesia adalah negara hukum dan ketika ada yang dituduh harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah di depan hakim.
Namun, masyarakat terlanjur main hakim sendiri sehingga terjadi kerusuhan dan membawa banyak korban. Semua ini akibat hasutan KST. Oleh karena itu warga Papua diminta tenang dan tidak terpengaruh oleh hoaks dan propaganda yang sengaja dibuat oleh kelompok pemberontak tersebut.
Sementara itu, Herman Doga, Ketua Lembaga Adat Masyarakat Jayawijaya, menyatakan bahwa masyarakat Wamena dihimbau untuk tetap tenang. Bersama-sama masyarakat diharap untuk menjaga kota Wamena agar aman dan nyaman.
Saat ini situasi Wamena dan sekitarnya sudah kondusif dan bekas kerusuhan sudah dibersihkan. Namun aparat keamanan tetap berjaga dan dibantu oleh PROPAM. Tujuannya agar tidak terjadi kerusuhan berulang, sekaligus menjaga dari serangan KST.
Masyarakat Wamena diminta untuk tidak men-share video atau berita apapun mengenai kerusuhan beberapa hari lalu, karena takut ternyata hanya hoaks dan propaganda yang dibuat oleh KST. Mereka sengaja melakukannya untuk memecah-belah warga Papua dan membuat rakyat membenci pemerintahnya.
Wamena sempat memanas karena ada kerusuhan yang disebabkan oleh hoaks dan provokasi. Pelaku utama alias penyebar provokasi tersebut adalah KST, yang sengaja melakukannya agar masyarakat antipati terhadap pemerintah pusat dan aparat keamanan. Warga Wamena dan seluruh Papua diharap untuk tidak terpengaruh hoaks, propaganda, dan provokasi, dan jangan asal share foto karena bisa jadi itu palsu. Masyarakat pun berharap agar situasi di Wamena kembali kondusif dan roda perekonomian rakyat kembali berjalan.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif. Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru. Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa mitigasi modern tidak hanya berkaitan dengan pemantauan gunung api dan kesiapan evakuasi. Mitigasi juga menyangkut pengelolaan informasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan klarifikasi secara cepat agar informasi keliru tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas. Tantangan komunikasi kebencanaan juga terlihat di Jakarta setelah adanya informasi mengenai kemungkinan paparan abu vulkanik. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya mengikuti informasi dari lembaga resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum melalui proses verifikasi. Menurut Chico, masyarakat perlu menjadikan informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama. Sikap tersebut penting agar warga dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menggunakan perlindungan diri apabila diperlukan, tanpa terpengaruh oleh narasi berlebihan yang beredar di media sosial. Kehadiran pemerintah dalam menghadapi erupsi tidak hanya terlihat melalui penanganan dampak fisik, tetapi juga melalui penguatan komunikasi publik. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, dan PVMBG menjadi fondasi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak tersesat oleh kabar liar. Indonesia membutuhkan budaya mitigasi yang berbasis data. Masyarakat harus memahami bahwa informasi resmi dapat berubah sesuai perkembangan aktivitas gunung api. Karena itu, mengikuti pembaruan secara berkala jauh lebih penting daripada mempercayai satu unggahan viral yang belum jelas sumbernya. Pada akhirnya, bencana alam memang tidak selalu dapat