Oleh : Mayang Dwi Andaru
Pemilu 2024 sudah di depan mata dan masyarakat diminta untuk menciptakan pemilu damai. Jangan sampai perbedaan pilihan partai dan calon presiden bisa merusak persaudaraan. Indonesia adalah negara demokrasi.
Jadi, perbedaan adalah hal yang biasa dan tak perlu dibesar-besarkan sampai menghancurkan perdamaian di negeri ini.
Pemilu adalah gelaran akbar yang diselenggarakan 5 tahun sekali dan masyarakat menantinya dengan antusias, karena ingin mendapatkan calon pemimpin baru. Sejak era reformasi para WNI dibebaskan untuk memilih calon presidennya sendiri, bukan seperti dulu yang memilih partaitertentu. Pemilu menjadi ajang yang mendebarkan karena hasilnya bisa saja di luar prediksi.
Politisi Tuan Guru Bajang (TGB) Dr Muhammad Zainul Majdi mengingatkan untuk berhati-hati jelang pesta politik 2024. Dia berharap persaudaraan bangsa bisa tetap terjaga. Masa politik selama berlangsungnya pemilu dan pilkada kerap membuat hubungan antar pribadi rusak karena perbedaan pilihan. Dr TGB Zainul Majdi mewanti-wanti atas hal tersebut.
TGB melanjutkan, jangan sampai persaingan di atas itu kemudian merobek sampai kepada jaringan ukhuwah yang paling esensial, yaitu persaudaraan sebagai sesama bangsa. Dalam artian, pemilu jangan sampai merusak persaudaraan.
Jangan sampai perbedaan yang ada bisa merusak hubungan pribadi antar perorangan atau kelompok sampai selamanya.
Masyarakat harus ingat bahwa Indonesia berdiri di atas perbedaan dan ada ajaran ‘Bhinneka Tunggal Ika’, berbeda-beda tapi satu jua. Perbedaan sudah ada sejak masa sebelum kemerdekaan. Tak seharusnya dipermasalahkan dan dibesar-besarkan dan membuat pemilu jadi panas karena saling menghina Capres yang berbeda.
Indonesia adalah negara demokratis. Masyarakat perlu memahaminya dan sadar bahwa perbedaan itu indah. Meski memiliki perbedaan pandangan politik dan calon presiden yang didukung, bukan berarti bisa saling menghina. Mereka harus sadar bahwa hinaan bisa merusak hubungan dan sangat merugikan, karena tidak bisa bekerja sama lagi ke depannya.
Lagipula, masyarakat juga ingat bahwa sekarang sudah ada UU ITE. Ketika media sosial dijadikan tempat untuk saling menghina antar capres dan partai, maka selain merusak persaudaraan juga merusak diri sendiri. Sang penghina bisa tersangkut UU ITE dan dipenjara karena melakukan hate speech dan hinaan kepada politisi tertentu saat pemilu.
Masyarakat berperan besar untuk menciptakan pemilu damai dan mendukung pemerintah, KPU, dan segenap pihak lain. Perdamaian harus dijaga agar pemilu berlangsung dengan lancar tanpa ada kerusuhan, bahkan pertumpahan darah. Oleh karena itu perdamaian wajib dijaga dengan cara menghormati pilihan politik satu sama lain, meski berbeda-beda.
Sementara itu, Penjabat Walikota Yogyakarta Sumadi meminta seluruh warga Kota Yogyakarta untuk ikut bekerjasama dalam menciptakan Pemilu 2024 yang damai. Ia berharap dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 tidak diwarnai politik agama, SARA serta politik uang. Pemerintah berupaya menciptakan kondisi aman dan nyaman saat penyelenggaraan Pemilu 2023-2024. Pesta demokrasi akan terhindar dari politik uang, informasi hoaks, dan partisipasi pemilih sesuai dengan kemauan.
Dalam artian, menjelang pemilu masyarakat harus mewujudkan perdamaian dengan cara menghindari hoaks. Penyebabnya karena pengaruh hoaks sangat besar dan bisa menyesatkan pemikiran warga, terutama yang masih awam. Jika ada hoaks pemilu maka akan sangat merugikan dan membuat pemerintah pusat dan pemerintah daerah pusing, karena masyarakat akan menuduh yang bukan-bukan.
Hoaks tentang pemilu yang sudah beredar sejak beberapa bulan ini adalah isu presiden 3 periode. Hal ini dibantah keras oleh Presiden Jokowi karena beliau tidak ingin dipilih kembali. Masyarakat perlu sadar bahwa hoaks ini sangat menyesatkan dan pemerintah tetap menegakkan aturan bahwa seorang presiden hanya bisa dipilih maksimal 2 kali.
Kemudian juga ada hoaks pemilu yang sangat parah karena membawa isu SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). Para calon legislatif dan calon presiden seakan-akan ‘diadu’ berdasarkan SARA dan hal ini mengesalkan, karena mereka tidak pernah mengeluarkan statement yang berkaitan dengan SARA.
Jangan sampai pemilu jadi ajang adu domba gara-gara tersebarnya hoaks. Oleh karena itu masyarakat perlu mendeklarasikan pemilu damai dan membantu KPU (Komisi Pemilihan Umum) serta pemerintah untuk mengabaikan hoaks dan mencegah penyebarannya.
Masyarakat juga diminta untuk membantu menciptakan pemilu damai dengan berhenti menyebarkan hoaks dan lebih mengamati suatu berita yang sudah tersebar dari 1 grup WA ke grup yang lain. Jangan sampai hoaks tersebar dan menyebabkan pemilu jadi kacau-balau. Perdamaian harus diwujudkan saat masa kampanye maupun pasca pemilu, dengan menjaga kondusivitas di dunia maya dan menghindari hoaks.
Pemilu jangan sampai merusak persaudaraan antar WNI dan sangat merugikan, karena bisa merusak bangsa. Bukankah ‘bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh’? Saat pemilu, masyarakat diminta untuk mewujudkan pemilu damai dan tidak terpicu oleh perbedaan, meski mendukung partai atau capres yang berbeda-beda.
)* Penulis adalah kontributor Sadawira Utama
