Hindari Politik Identitas Untuk Menciptakan Pemilu yang Damai

Hindari Politik Identitas Untuk Menciptakan Pemilu yang Damai

Oleh : Joanna Alexandra Putri

Politik Identitas menjadi salah satu hal yang perlu dihindari guna menjaga stabilitas keamanan jelang Pemilu. Kemunculan Politik Identitas kerap berujung pada gesekan yang memunculkan pertikaian. Oleh karena itu Politik Identitas perlu dihindari guna menciptakan pemilu yang Damai. Hal yang bisa dilakukan adalah deklarasi pemiu damai.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tasikmalaya telah melaksanakan deklarasi pemilu damai pada 16 Agustus 2023 lalu. Acara tersebut dihadiri oleh para perwakilan partai peserta pemilu 2024, yang saat itu juga diminta untuk menandatangani komitmen agar pelaksanaan pemilu tahun depan berjalan dengan damai.

Deklarasi yang dilaksanakan di Hotel Grand Metro Kota Tasikmalaya tersebut juga diikuti oleh perwakilan dari Kepolisian, TNI dan juga perwakilan masyarakat. Ade Zainul Mutaqin selaku Ketua KPU Kota Tasikmalaya mengatakan, pelaksanaan pemilu memiliki potensi konflik tidak hanya antarpeserta pemilu, tetapi juga bisa terjadi di kalangan masyarakat.

Hal tersebutlah yang mendasari KPU Kota Tasikmalaya untuk menggelar deklarasi guna memperkuat komitmen menjaga pemilu damai agar pelaksanaan pemilu yang aman, kondusif dan damai dapat terwujud.

Ade mengatakan, salah satu poin yang menjadi komitmen untuk menjaga pelaksanaan pemilu tetap damai adalah kesepakatan dari semua pihak untuk menghindari politisasi SARA atau politik identitas. Dirinya juga berharap agar semua pihak diminta untuk tetap menghargai perbedaan yang ada selama pelaksanaan pemilu. Selain itu, pihak terkait juga bersepakat untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada melalui koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pj Wali Kota Tasikmalaya Cheka Virgowansyah memberikan apresiasi terkait dengan pelaksanaan deklarasi pemilu damai yang digelar oleh KPU. Dirinya berujar agar semua elemen siap memberikan dukungan terhadap pelaksanaan pemilu yang damai, dengan menghormati hak dan perbedaan. Di sisi lain masyarakat juga di minta untuk menghindari hoax dan black campaign.
Meski berbeda pilihan, masyarakat harus bisa meyakini bahwa siapapun yang akan menjadi calon pemimpin nanti merupakan putra terbaik bangsa yang rela untuk negara maupun daerah, oleh karena itu sudah sepatutnya masyarakat saling menyerang.
Mahfud MD selaku Menko Polhukam juga mengajak masyarakat untuk menyambut Pemilu 2024 dengan damai. Tidak hanya damai, pemilu 2024 juga harus berjalan lancar dan berintegritas. Untuk menuju pemilu yang damai tentu harus terlebih dahulu memiliki kepekaan serta sigap untuk mengatasi berbagai indikasi kerawanan dalam penyelenggaraan pemilu, yang nantinya bisa mengganggu jalannya tahapan pemilu.
Di era serba digital ini, banyak narasi yang muncul di media sosial di mana narasi tersebut terkadang bermuatan hal negatif yang ditujukan kepada peserta pemilu. Hal inilah yang patut diwaspadai oleh masyarakat, jangan sampai hanya gara-gara postingan di sosial media, kegaduhan-pun terjadi.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, tentu saja budaya literasi menjadi hal penting bagi masyarakat dalam menerima berbagai informasi dari berbagai platform. Jangan sampai akun media sosial dengan mudahnya membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Pada kesempatan berbeda, jelang pemilu 2024, Pemprov Jabar menggelar deklarasi damai di Plaza Gedung Sate Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Digelar pula kegiatan Napak Jagat Pasundan Bhayangkara Ngajaga Lembur.
Acara yang dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil tersebut, juga diisi dengan deklarasi damai dan penandatanganan deklarasi pemilu damai 2024 oleh perwakilan parpol, Gubernur Jabar, Kapolda Jabar dan para undangan yang hadir.
Dalam kesempatan tersebut, Ridwan Kamil juga mengatakan, bahwa pemilu 2024 akan berlangsung sebentar lagi. Setiap partai politik diajak untuk bersama-sama saling menjaga, menghormati dan mengamankan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Barat. Oleh karena itulah Pemprov Jawa Barat menggandeng TNI-Polri agar Wilayah Jawa Barat tetap aman dan kondusif.
Dirinya juga mengatakan, bahwa setiap 5 tahun sekali pelaksanaan pemilu, Jawa Barat selalu aman, damai dan kondusif. Karena itu, Pemprov Jawa Barat mengucapkan terima kasih kepada KPU dan Bawaslu Jawa Barat yang selalu menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.
Sementara itu Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mengatakan, pengalaman mengajarkan momen pelaksanaan pemilu yang merupakan saat di mana persatuan bangsa diuji. Masyarakat juga berpotensi terpolarisasi akibat panasnya tensi politik. Oleh karena itu, diperlukan penyatuan langkah agar pelaksanaan pemilu tahun 2024 mendatang tidak menimbukan ketegangan dan berpotensi terjadinya konflik di masyarakat. Menurutnya, salah satu contoh polarisasi yang terjadi saat pemilu sebelumnya adalah sebagian pendukung yang saling menjatuhkan dengan isu politik identitas.
Perbedaan pilihan merupakan hal yang wajar, strategi pemenangan seperti mengedepankan rasa persatuan nasional agar masyarakat. Politik Identitas harus benar-benar lenyap di Indonesia, karena hal tersebut justru merugikan banyak pihak, tak terkecuali masyarakat umum. Sehingga penguatan literasi tentang politik perlu disosialisasikan kepada masyarakat demi terwujudnya pemilu yang berintegritas.

)* Penulis adalah Kontributor Jeka Media Institute