Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Serukan Kolaborasi Demi Percepat Pembangunan Papua - Kata Papua

Pemerintah Serukan Kolaborasi Demi Percepat Pembangunan Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Kristy Tiara Yumte

Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin menyerukan bagaimana pentingnya suatu kolaborasi secara bersama-sama atau multihelix. Hal tersebut demi mencapai adanya percepatan pembangunan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Papua.

Sejauh ini, Pemerintah Republik Indonesia (RI) memang sudah sangat optimal dalam upayanya untuk menciptakan pemerataan pembangunan dengan tanpa adanya kesenjangan sama sekali ditengah seluruh masyarakat di Tanah Air. Pasalnya, tentu apabila dengan adanya pembangunan yang dilakukan dengan merata, maka kesenjangan bisa teratasi.

Sudah tidak ada lagi area atau wilayah masyarakat tertentu yang sangat miskin dan tidak terjamah oleh adanya pembangunan atau sangat terbelakang, namun di sisi lain terdapat wilayah di masyarakat tertentu yang justru sangat pesat pembangunan dan perkembangan masyarakatnya.
Sehingga, di sana kesejahteraan masyarakat pun menjadi sangat timpang lantaran apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat di daerah yang maju seluruhnya sudah mampu tercukupi dengan sangat mudah. Sedangkan sebaliknya, bagi masyarakat di daerah terbelakang sangat susah untuk mengakses pelayanan apapun baginya.

Namun, di era pemerintahan kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) saat ini, beliau berhasil menunjukkan komitmennya dengan mengupayakan adanya sebuah pembangunan yang merata di seluruh pelosok Nusantara dan mengganti paradigma pembangunan yang sebelumnya Jawasentris menjadi Indonesiasentris.

Termasuk pula, bahkan Kepala Negara menegaskan bahwa prioritas pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah saat ini adalah bermulai dari Tanah Papua. Untuk itu, kemudian Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), K.H. Ma’ruf Amin terus mendorong agar ada sebuah kolaborasi secara multihelix.
Bukan tanpa alasan, kolaborasi secara multihelix tersebut terus didorong lantaran memang hal itu akan semakin membantu adanya percepatan pembangunan kesejahteraan di Bumi Cenderawasih. Di sisi lain, dengan adanya kolaborasi yang baik pula dari banyak pihak, maka akan mampu mendukung adanya kehadiran pelayanan publik yang inklusif.
Pasalnya, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa memang dalam sebuah pembangunan, utamanya ketika berupaya membangun sebuah wilayah atau daerah terpencil, maka adanya kolaborasi secara multihelix memang menjadi sebuah keharusan untuk dilakukan dan merupakan hal yang sangat penting untuk ada.
Tidak mungkin pula pembangunan daerah terpencil tersebut bisa sukses terlaksana apabila misalnya justru hanya diupayakan oleh beberapa pihak atau bahkan segelintir pihak saja. Sehingga tentu kesuksesan akan pembangunan wilayah terpencil adalah kunci dan tanggung jawab yang harus diemban secara bersama-sama.
Dengan adanya kolaborasi secara multihelix dalam pembangunan kesejahteraan seluruh masyarakat di Tanah Papua sebagaimana arahan dan harapan dari Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin tersebut, maka juga sekaligus mampu memperlihatkan adanya sebuah upaya sangat nyata dalam terus mengedepankan solidaritas dan persatuan untuk mewujudkan Bumi Cenderawasih sebagai daerah yang aman, damai dan sejahtera.
Hal tersebut dikarenakan sejauh ini reputasi yang dimiliki oleh daerah Papua termasuk juga masyarakat di provinsi paling Timur Indonesia itu sendiri tengah dilanda dengan banyak anggapan ataupun prasangka yang kurang baik. Seluruh prasangka itu disebabkan dari banyaknya aksi atau ulah serangkaian kekejaman yang dilakukan oleh Kelompok Separatis dan Teroris (KST) di sana.
Maka, dengan adanya banyak pemberitaan mengenai bagaimana gerombolan separatis tersebut terus berbuat onar dan melakukan rangkaian aksi kriminal tidak manusiawi, membuat masyarakat luar menilai buruk mengenai warga Papua. Padahal justru sebaliknya, yakni masyarakat di Bumi Cenderawasih sendiri merupakan rakyat yang sangat cinta kedamaian.
Selain untuk mempercepat adanya upaya akan pembangunan kesejahteraan di Papua, namun dengan terlaksananya kolaborasi secara multihelix, maka akan juga mampu semakin mendorong hadirnya pelayanan publik yang inklusif bagi masyarakat di sana.
Mengenai adanya pelayanan publik yang inklusif tersebut di Papua, apresiasi sangat tinggi patut diberikan kepada pihak yang menggelar kegiatan bakti sosial berupa adanya operasi katarak dan bibir sumbing sehingga masyarakat dapat semakin terbantu dan sembuh dari penyakit mereka.
Adanya pelaksanaan kegiatan bakti sosial tersebut merupakan sebuah salah satu contoh konkret dari seperti apa kolaborasi secara multihelix dilakukan. Tentunya dengan adanya hal itu, maka masyarakat di Bumi Cenderawasih pun menjadi semakin terbantu dan mendapatkan pelayanan publik yang sangat optimal.
Kemudian, kepada seluruh pemangku kepentingan atau para stakeholder terkait, menjadi sangat penting pula bagi mereka untuk bisa terus mengoptimalkan seluruh sarana dan kolaborasi secara multihelix ini. Hal tersebut nyatanya juga sangat membantu dalam pengelolaan isu dan agenda strategis nasional seperti upaya pengentasan kemiskinan ekstrem hingga upaya percepatan penurunan stunting.
Pembangunan di wilayah manapun di Indonesia, bahkan di dunia termasuk juga di Papua, tentu tidak akan pernah bisa berjalan dengan maksimal dan optimal apabila ternyata yang bergerak dan bekerja dalam melakukan pembangunan tersebut hanyalah segelintir pihak saja tanpa adanya bantuan dari banyak pihak lainnya. Maka dari itu, untuk semakin mempercepat pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat Papua, sangat penting adanya kolaborasi secara bersama.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Manad

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Most Popular

Categories

Related Post

Uncategorized
Langkah Nyata Pemerintah Putus Aliran Dana Judi Daring Lewat Pemblokiran Rekening dan e-Wallet Oleh : Andi Mahesa Judi daring telah menjadi ancaman serius bagi stabilitas sosial dan ekonomi Indonesia. Perkembangannya yang pesat di era digital memanfaatkan berbagai celah teknologi untuk beroperasi, termasuk melalui sistem perbankan dan layanan keuangan berbasis dompet digital. Transaksi yang cepat, anonim, dan lintas batas membuat peredaran uang hasil judi daring semakin sulit dilacak tanpa intervensi tegas dari negara. Menyadari hal ini, pemerintah bergerak cepat untuk memutus aliran dana yang menjadi urat nadi praktik ilegal tersebut. Salah satu langkah strategis yang kini ditempuh adalah pemblokiran rekening dormant dan e-wallet yang terindikasi digunakan dalam transaksi judi daring. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, berkomitmen untuk menindak tegas setiap dompet digital yang terlibat dalam tindak pidana judi daring. Berdasarkan data, PPATK mencatat deposit judi daring melalui e-wallet mencapai Rp 1,6 triliun, dengan jumlah transaksi fantastis hingga 12,6 juta kali. Angka ini mencerminkan skala masalah yang tidak dapat dianggap remeh. Pemblokiran dilakukan tidak hanya terhadap e-wallet yang aktif digunakan, tetapi juga yang terbengkalai atau dormant, karena keduanya berpotensi disalahgunakan oleh jaringan pelaku. Ivan menjelaskan bahwa penanganan terhadap e-wallet atau platform fintech memerlukan pendekatan berbeda dibanding rekening konvensional. Teknologi yang digunakan lebih dinamis dan terhubung langsung dengan ekosistem digital, sehingga metode pengawasan dan pemblokiran harus adaptif. Sebelumnya, PPATK telah menerapkan kebijakan pemblokiran rekening bank yang tidak aktif selama tiga bulan, dengan temuan lebih dari 140 ribu rekening dormant yang menganggur lebih dari 10 tahun. Banyak di antaranya digunakan untuk aktivitas ilegal, mulai dari jual beli rekening hingga praktik pencucian uang, sehingga intervensi segera menjadi kebutuhan mendesak. Langkah pemerintah ini mencerminkan strategi menyeluruh yang tidak hanya berfokus pada penindakan pelaku, tetapi juga pemutusan jalur pendanaan. Dalam konteks kejahatan siber, pemblokiran akses keuangan adalah bentuk pencegahan yang efektif untuk melumpuhkan operasional jaringan. Pemblokiran massal menjadi sinyal kuat bahwa Indonesia tidak akan menjadi surga bagi pelaku judi daring yang memanfaatkan teknologi untuk menghindari hukum. Dengan memutus aliran dana, pemerintah juga melindungi masyarakat dari risiko finansial dan jebakan yang sering kali menjerumuskan mereka dalam lilitan hutang. Asisten Deputi Bidang Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Luar Biasa Kemenko Polkam, Brigjen Polisi Adhi Satya Perkasa, menambahkan bahwa pemerintah telah membentuk Desk Koordinasi Pemberantasan Perjudian Daring. Forum ini berfungsi sebagai pusat sinergi lintas lembaga untuk memastikan langkah pemberantasan berjalan efektif. Dalam pandangannya, penindakan hukum harus diiringi dengan edukasi publik, penguatan regulasi, dan pengamanan ruang siber dari konten negatif. Dengan demikian, penanggulangan judi daring tidak hanya reaktif, tetapi juga proaktif dan berkelanjutan. Adhi menekankan pentingnya kolaborasi internasional dalam menghadapi judi daring yang kerap beroperasi lintas negara. Tanpa kerja sama global, jaringan pelaku akan selalu menemukan celah untuk memindahkan server, mengaburkan transaksi, dan menghindari jerat hukum. Selain itu, pemerintah daerah diminta untuk aktif memantau wilayahnya masing-masing agar tidak menjadi titik rawan penyusupan sistem oleh konten judi daring. Pengawasan di tingkat lokal menjadi kunci karena peredaran aplikasi ilegal seringkali memanfaatkan distribusi melalui jalur yang sulit dijangkau otoritas pusat. Keberhasilan pemberantasan judi daring, menurut Adhi, tidak bisa hanya mengandalkan aparat penegak hukum. Dibutuhkan gerakan kolektif seluruh elemen bangsa untuk menjaga ruang digital tetap sehat dan aman. Peran masyarakat, media, akademisi, dan sektor swasta sangat penting dalam membentuk ekosistem digital yang tangguh terhadap infiltrasi konten negatif. Kesadaran publik akan bahaya judi daring harus terus ditumbuhkan agar pencegahan berjalan dari hulu, bukan sekadar penindakan di hilir. Langkah tegas pemerintah melalui PPATK dan Kemenko Polkam menjadi bukti keseriusan negara dalam melindungi warganya dari bahaya judi daring. Dengan kombinasi antara teknologi pengawasan, regulasi yang adaptif, dan kerja sama lintas sektor, peluang pelaku untuk bersembunyi semakin sempit. Pemblokiran rekening dormant dan e-wallet bukan sekadar tindakan administratif, tetapi bagian dari strategi komprehensif memutus ekosistem finansial kejahatan siber. Di saat yang sama, upaya ini memberi pesan moral bahwa negara hadir untuk menjaga integritas ekonomi dan ketahanan moral masyarakat. Masyarakat perlu memahami bahwa judi daring bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga masalah sosial yang berdampak luas. Korban tidak hanya kehilangan harta benda, tetapi juga dapat mengalami gangguan psikologis, kehancuran rumah tangga, hingga kriminalitas yang lahir dari tekanan finansial. Dengan memahami dampaknya, masyarakat diharapkan lebih waspada terhadap setiap tawaran atau iklan yang menggiring ke arah perjudian. Dukungan publik terhadap kebijakan pemerintah akan mempercepat tercapainya tujuan pemberantasan. Di tengah derasnya arus digitalisasi, kewaspadaan menjadi benteng utama masyarakat terhadap ancaman judi daring. Pemerintah telah mengambil langkah nyata memutus aliran dana melalui pemblokiran rekening dan e-wallet, namun keberhasilan upaya ini membutuhkan partisipasi aktif setiap individu. Masyarakat harus lebih selektif dalam menggunakan layanan keuangan digital, melaporkan aktivitas mencurigakan, dan menolak segala bentuk normalisasi perjudian di ruang publik. Bersama-sama, kita dapat menciptakan ekosistem digital yang aman, sehat, dan produktif bagi generasi mendatang. *) Penulis merupakan Mahasiswa Pascasarjana.