Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemilu Sebagai Pendorong Perekonomian Masyarakat - Kata Papua

Pemilu Sebagai Pendorong Perekonomian Masyarakat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Tyas Permata Wiyana

Pemilihan Umum atau Pemilu diyakini mampu mendorong perekonomian masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat diharapkan dapat terus mendukung situasi kondusif agar Pemilu benar-benar dapat mendongkrak perekonomian nasional yang sempat terdampak Covid-19.

Seiring berjalannya waktu, tren perekonomian Indonesia khususnya sektor Pariwisata terus menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun menjelang Pemilu. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno melihat Pemilu Serentak 2024 sebagai momentum positif yang dapat menggerakkan lebih banyak lagi sektor pariwisata di Indonesia.

Pada sebuah acara yang diselenggarakan di Sheraton Mustika Yogyakarta pada tanggal 11 November 2023, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Uno menyuarakan keyakinannya bahwa serangkaian agenda politik, khususnya Pemilu, tidak hanya tidak akan menghambat perkembangan sektor pariwisata, tetapi sebaliknya, akan memberikan dampak positif.

Dengan tegas, ia menyatakan optimisme menyeluruhnya, yakin bahwa Pemilu akan menggerakkan lebih banyak lagi sektor pariwisata di Nusantara.

Melihat ketegangan yang biasanya menyertai Pemilu, optimisme Menparekraf Uno tampaknya didukung oleh analisis data. Hasil keikutsertaan Indonesia di ajang World Travel Market (WTM) London pada November 2023 menunjukkan bahwa minat wisatawan terhadap destinasi Indonesia semakin meningkat.
Awalnya, proyeksi penjualan paket wisata per wisatawan (potential pax) sebanyak 91 ribu, namun pada hari ketiga, angka tersebut telah melonjak menjadi 125 ribu.
Data ini memberikan gambaran positif tentang daya tarik Indonesia sebagai tujuan wisata, yang ternyata semakin diminati oleh wisatawan internasional. Menparekraf Uno merujuk pada kenaikan 12 peringkat indeks pembangunan pariwisata Indonesia, yang berhasil melampaui negara-negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina.
Dengan demikian, keinginan yang signifikan ini akan terus di dorong agar dapat terintegrasikan dalam konsep pariwisata yang memiliki standar kualitas tinggi dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan dapat membuka peluang bisnis yang lebih luas bagi sektor pariwisata.
Optimisme ini mungkin didorong oleh keyakinan bahwa stabilitas politik yang dijaga selama Pemilu akan menjadi katalisator bagi pertumbuhan pariwisata. Menparekraf Uno menjelaskan bahwa kondisi dan situasi politik yang stabil sangat mendukung kepulihan sektor pariwisata.
Tidak hanya itu, tetapi ia juga menargetkan pertumbuhan signifikan dalam jumlah wisatawan mancanegara pada tahun 2024, mencapai angka 12-15 juta atau tumbuh antara 20-30 persen.
Sebaliknya, ketidakpastian politik dan keamanan seringkali dianggap sebagai faktor penghalang bagi pertumbuhan industri pariwisata suatu negara. Namun, Menparekraf Uno menegaskan bahwa situasi politik yang stabil dapat memperkuat pergerakan pelancong, yang pada gilirannya dapat membuka peluang usaha baru dan menyerap tenaga kerja.
Pernyataan ini sejalan dengan upayanya untuk menjaga seluruh agenda pariwisata tetap berjalan sesuai rencana, tanpa terpengaruh oleh dinamika politik yang mungkin muncul selama Pemilu.
Dalam konteks ini, Indonesia dapat memanfaatkan momen Pemilu sebagai dorongan ekstra untuk mengembangkan sektor pariwisata. Dukungan penuh dari pemerintah, kolaborasi dengan sektor swasta, dan keterlibatan masyarakat lokal dapat membentuk fondasi yang kokoh untuk pertumbuhan berkelanjutan.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, menyatakan keyakinannya bahwa pemilu 2024 berpotensi memberikan dampak positif pada ekonomi Indonesia. Namun, dia juga menekankan bahwa dampak positif tersebut akan tercapai hanya jika pemilu berjalan lancar dan tidak ada perpecahan di antara calon presiden dan wakil presiden. Pernyataannya ini merupakan titik awal untuk mempertimbangkan bagaimana pemilu dapat memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Indonesia.
Terkait alokasi dana, Pemerintah sendiri telah mengalokasikan dana sebesar Rp 76,6 triliun untuk pemilu tahun 2024. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menyelenggarakan pemilu yang berkualitas dan mencakup semua kebutuhan untuk proses pemilihan umum.
Anggaran pemilu yang besar ini tidak hanya meliputi biaya logistik, pemungutan suara, dan administrasi, tetapi juga memiliki potensi positif bagi perekonomian. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa pemilu dapat memberikan dampak positif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jika keamanan dan persatuan selama pemilu dapat dijaga.
Berkaca pada hal diatas, Pemilu tentu saja memiliki dampak yang penting pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Di satu sisi, pemilihan yang stabil dan damai cenderung menciptakan kepastian politik yang penting bagi investor dan pelaku bisnis. Keamanan politik dapat membantu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi, memicu pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Namun, Pemilu yang memicu ketidakpastian politik atau konflik internal dapat menimbulkan keraguan di kalangan investor, menghambat investasi, serta merusak stabilitas ekonomi. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan bahkan mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi yang signifikan.
Oleh karena itu, semua institusi negara dan kalangan masyarakat perlu bersinergi untuk mewujudkan pemilu yang transparan, aman, dan stabil guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kunci utamanya adalah menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa pemilihan umum berjalan dengan lancar tanpa konflik yang merugikan.

)* Penulis adalah kontributor Persada Institut

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif. Di tingkat nasional, pemerintah juga mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap persoalan konflik dan HAM di Papua. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan perlunya menggeser penanganan dari pola reaktif dan kasuistik menuju penyelesaian holistik yang berorientasi pada perdamaian. Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai unsur nasional dalam merumuskan langkah strategis dan dialogis, termasuk melalui penguatan regulasi dan kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dari akar. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian HAM tidak hanya diarahkan pada penanganan sebuah peristiwa setelah terjadi. Pencegahan, pemulihan, penguatan institusi, perlindungan masyarakat sipil, dan penciptaan kondisi sosial yang lebih damai juga menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pemerintah sebelumnya juga menekankan rekonsiliasi dan perdamaian sebagai pendekatan dalam menangani persoalan di Papua, termasuk dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak konflik. Pada saat yang sama, ruang demokrasi tetap harus dijaga. Masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, melakukan pengawasan, dan mendorong perbaikan kebijakan. Namun, penyampaian aspirasi akan lebih produktif apabila diarahkan pada solusi berbasis data. Pengamat politik Indeks Data Nasional Ayip Tayana mengingatkan agar wacana mengenai aksi tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi atau kebencian. Ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kualitas kontribusi melalui riset, pengawasan terhadap program pemulihan korban, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Persoalan HAM merupakan isu serius sehingga setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran harus diperiksa secara hati-hati. Masyarakat sebaiknya tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan konten yang sumbernya tidak jelas, potongan video tanpa konteks, maupun narasi yang sengaja membangun kebencian terhadap kelompok tertentu. Kritik tetap dapat disampaikan, tetapi harus dibangun di atas fakta dan disalurkan melalui mekanisme demokratis yang tersedia. Pemerintah juga terus memastikan bahwa setiap komitmen HAM memiliki tindak lanjut yang transparan dan dapat dievaluasi publik. Pemulihan korban, penyelesaian pengaduan, pencegahan pelanggaran berulang, penguatan aparat dan lembaga, serta kebijakan yang menjawab akar persoalan harus menjadi bagian dari agenda berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat perkembangan secara lebih objektif sekaligus memberikan masukan apabila masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki. Karena itu, masyarakat tidak perlu terjebak pada provokasi yang mengubah persoalan serius menjadi konflik