Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pembangunan BLK Mampu Hadirkan Tenaga Kerja Lokal Papua Berkualitas - Kata Papua

Pembangunan BLK Mampu Hadirkan Tenaga Kerja Lokal Papua Berkualitas

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Norri Margareth

Pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) jelas akan mampu menghadirkan sumber daya manusia (SDM) berupa tenaga kerja lokal dari masyarakat orang asli Papua (OAP) yang jauh lebih berkualitas demi mendorong kesejahteraan warga Bumi Cenderawasih sendiri dan juga menyongsong percepatan pembangunan di Papua secara berkelanjutan.

Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi (DPRP) Papua Barat, Syamsudin Seknun mendorong agar pihak pemerintah daerah (Pemda) setempat wajib menganggarkan keberlanjutan pembangunan BLK beserta seluruh sarana dan prasarana pendukungnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk peningkatan akan kualitas tenaga kerja.

Kemudian, menanggapi adanya hal tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Papua Barat, Yacob S Fonataba mengatakan bahwa rekomendasi dari pihak Komisi V DPRP siap ditindaklanjuti.

Kepala Disnakertrans Papua Barat, Fredrik Saidui juga mengungkapkan bahwa dengan adanya kehadiran BLK tentu bermaksud untuk semakin mewujudkan akan ketersediaan tenaga kerja lokal di Papua Barat yang berkualitas agar mampu menjawab permintaan pihak perusahaan ataupun juga dapat semakin mengembangkan potensi diri dari setiap sumber daya manusia (SDM) lokal dari Bumi Cenderawasih yang siap bersaing dengan pihak lain.

Bukan hanya itu, namun Balai Latihan Kerja sendiri juga dapat dimanfaatkan oleh sejumlah pendidikan vokasi di Papua Barat seperti pariwisata, perhotelan, pertanian, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar para lulusan dari pendidikan vokasi memiliki daya saing yang baik.

Tidak bisa dipungkiri bahwa perhatian dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) memang begitu besar bagi masyarakat di Papua. Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa Tanah Papua sendiri bahkan memiliki wilayah yang terluas di Tanah Air, kemudian juga menyimpan potensi akan sumber daya alam (SDA) yang sangat bernilai secara ekonomis serta juga sangat strategis.

Maka dari itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meresmikan BLK yang berguna untuk bisa mewujudkan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) secara berkompeten dan merata di seluruh pelosok wilayah Indonesia, termasuk juga di Tanah Papua.

Lantaran melihat adanya potensi sangat besar yang dimiliki oleh Papua, maka pemerintah langsung dengan cepat mengambil peran dalam upaya untuk semakin meningkatkan seluruh kompetensi dari SDM melalui adanya program pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas tersebut.

Sebenarnya sejak tahun 2017 hingga 2020 lalu, pihak Kemnaker RI juga telah mengalokasikan pembangunan BLK Komunitas bahkan hingga sebanyak 12 lembaga di Papua dan Papua Barat. Seluruh lembaga tersebut tersebar di Papua sebanyak 7 lembaga, kemudian di Papua Barat sebanyak 5 lembaga.

Pada tahun 2021, Kemnaker juga telah mengalokasikan program dan anggaran akan pembangunan BLK Komunitas sebanyak 21 lembaga penerima bantuan pembangunan tersebut, yang mana meliputi 12 lembaga di Papua dan 9 lembaga di Papua Barat.

Pembangunan BLK Komunitas tersebut memang menjadi upaya untuk semakin mendekatkan akses peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) di Tanah Papua dan juga Papua Barat. Tentunya seluruh upaya yang digencarkan oleh pemerintah itu tidak akan bisa berjalan dengan maksimal jika tidak didukung dengan adanya kerja sama serta sinergi dari berbagai pihak seperti Pemerintah Daerah (Pemda) setempat, dunia usaha dan juga dunia industri serta juga sangat memerlukan dukungan penuh dari komunitas di masyarakat sendiri.

Sudah menjadi tugas besar dari seluruh pihak untuk bisa mempersiapkan bagaimana manajemen yang baik, disertai dengan adanya sarana dan prasarana yang baik pula dan untuk mempersiapkan SDM yang berkompeten dan hebat dalam rangka untuk semakin memperkuat ekosistem inovasi yang ada di Bumi Cenderawasih.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menjelaskan bahwa BLK Komunitas sendiri bertujuan untuk semakin mempermudah masyarakat di seluruh Indonesia termasuk Papua dalam mengakses pelatihan. Dengan pembangunan BLK Komunitas tersebut, pemerintah memiliki tekad yang sangat kuat untuk mampu menjangkau segala sudut yang mungkin selama ini belum pernah terjangkau oleh lembaga pelatihan lainnya, baik itu dari pihak pemerintah sendiri maupun pelatihan dari swasta.

Sebanyak 21 BLK Komunitas di Papua dan Papua Barat tersebut menjadi komitmen yang sangat kuat dari pemerintah dalam membangun Bumi Cenderawasih, khususnya mengenai pembangunan kualitas SDM sehingga diharapkan bahwa dengan adanya BLK semakin mampu meningkatkan keahlian yang dimiliki oleh masyarakat setempat karena dapat memberikan bekal berupa keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja bagi komunitas dan masyarakat sekitar dalam bekerja atau berwirausaha.

Upaya peningkatan sumber daya manusia (SDM) lokal dari masyarakat orang asli Papua (OAP) terus digencarkan oleh Pemerintah melalui berbagai macam cara, termasuk dengan adanya pembangunan Balai Latihan Kerja yang bertujuan untuk memberikan pelatihan akan kualitas tenaga kerja dari masyarakat di Papua sehingga mampu bersaing dengan sumber daya manusia di daerah lainnya dan membantu meningkatkan kesejahteraan warga sendiri.

)* Mahasiswa Papua Tinggal di Kupan

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif. Di tingkat nasional, pemerintah juga mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap persoalan konflik dan HAM di Papua. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan perlunya menggeser penanganan dari pola reaktif dan kasuistik menuju penyelesaian holistik yang berorientasi pada perdamaian. Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai unsur nasional dalam merumuskan langkah strategis dan dialogis, termasuk melalui penguatan regulasi dan kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dari akar. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian HAM tidak hanya diarahkan pada penanganan sebuah peristiwa setelah terjadi. Pencegahan, pemulihan, penguatan institusi, perlindungan masyarakat sipil, dan penciptaan kondisi sosial yang lebih damai juga menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pemerintah sebelumnya juga menekankan rekonsiliasi dan perdamaian sebagai pendekatan dalam menangani persoalan di Papua, termasuk dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak konflik. Pada saat yang sama, ruang demokrasi tetap harus dijaga. Masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, melakukan pengawasan, dan mendorong perbaikan kebijakan. Namun, penyampaian aspirasi akan lebih produktif apabila diarahkan pada solusi berbasis data. Pengamat politik Indeks Data Nasional Ayip Tayana mengingatkan agar wacana mengenai aksi tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi atau kebencian. Ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kualitas kontribusi melalui riset, pengawasan terhadap program pemulihan korban, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Persoalan HAM merupakan isu serius sehingga setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran harus diperiksa secara hati-hati. Masyarakat sebaiknya tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan konten yang sumbernya tidak jelas, potongan video tanpa konteks, maupun narasi yang sengaja membangun kebencian terhadap kelompok tertentu. Kritik tetap dapat disampaikan, tetapi harus dibangun di atas fakta dan disalurkan melalui mekanisme demokratis yang tersedia. Pemerintah juga terus memastikan bahwa setiap komitmen HAM memiliki tindak lanjut yang transparan dan dapat dievaluasi publik. Pemulihan korban, penyelesaian pengaduan, pencegahan pelanggaran berulang, penguatan aparat dan lembaga, serta kebijakan yang menjawab akar persoalan harus menjadi bagian dari agenda berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat perkembangan secara lebih objektif sekaligus memberikan masukan apabila masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki. Karena itu, masyarakat tidak perlu terjebak pada provokasi yang mengubah persoalan serius menjadi konflik