Lompat ke konten utama

Kata Papua

Aparat Keamanan Tindak Tegas KST Papua Pembakar Puskesmas di Ilaga - Kata Papua

Aparat Keamanan Tindak Tegas KST Papua Pembakar Puskesmas di Ilaga

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Marcellino Angel Krey

Aparat keamanan dari personel gabungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) hingga Badan Intelijen Negara (BIN) melakukan tindak tegas kepada Kelompok Separatis dan Teroris (KST) Papua sebagai pelaku pembakar Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Ilaga.

Diketahui bahwa gerombolan separatis itu melakukan pembakaran pada Puskesmas Omukia di Distrik Omukia, Kabupaten Puncak. Bukan hanya membakar fasilitas umum saja, namun KST Papua pimpinan Jacky Murib itu juga melakukan penyerangan kepada anggota aparat keamanan pasukan gabungan yang sedang berpatroli.

Mengenai hal tersebut, Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Puncak, Komisaris Polisi (Kompol) I Nyoman Punia mengatakan bahwa sempat terdengar suara tembakan dari belakang Puskesmas Omukia itu, lantaran terjadinya kontak tembak antara personel aparat keamanan pasukan gabungan dengan gerombolan teroris di wilayah Kepala Air itu.

Mengetahui KST Papua kembali melancarkan aksi biadabnya, kemudian aparat keamanan langsung bergerak dengan cepat tanggap melakukan pengejaran, yang mana dari hasil pengejaran tersebut dilaporkan bahwa personel TNI dan Polri berhasil mengamankan anggota gerombolan separatis itu.

Setelah diselidiki lebih lanjut mengenai identitas dari para pelaku pembakaran serta penyerangan tersebut, ternyata Kelompok Separatis dan Teroris Papua itu juga merupakan Daftar Pencarian Orang (DPO) di wilayah Polres Ilaga.

Dalam aksi cepat tanggap yang dilakukan, aparat keamanan juga sekaligus memberikan tindakan yang sangat tegas di lapangan karena adanya aksi saling tembak, maka Warinus Murib, salah seorang anggota KST Papua tewas dalam kejadian tersebut. Sedangkan terdapat lagi dua orang anggota gerombolan teroris lainnya, berinisial AM dan DK yang menjadi anggota kelompok pimpinan Numbuk Telenggen berhasil diamankan.

Dari aksi tindak tegas yang dilangsungkan itu, Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat Operasi (Kasatgas Humas Ops) Damai Cartenz 2024, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Bayu Suseno kemudian merinci barang bukti yang berhasil diamankan oleh aparat keamanan selama melakukan pengejaran tersebut.

Beberapa barang bukti yang berhasil diamankan diantaranya adalah sebuah pucuk senjata api (senpi) berjenis mouser, ada pula dua pucuk senapan angin, satu lembar bendera Bintang Kejora (BK), sebuah handphone, satu magazen jenis SS1 dan sebanyak 17 butir amunisi dengan kaliber 5,56.

Selang beberapa jam setelah kejadian penangkapan dan tindak tegas itu, yakni sekitar pukul 20:15 Waktu Indonesia bagian Timur (WIT), KST Papua terpantau kembali melancarkan aksi kekejamannya dengan melakukan pembakaran pada gedung Puskesmas di Erobaga.

Menanggapi adanya kembali aksi yang dilakukan oleh gerombolan separatis Bumi Cenderawasih, Kemudian Kepala Operasi (Kaops) Damai Cartenz, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Faizal Ramadhani menegaskan bagaimana komitmen kuatnya untuk terus melakukan pengejaran kepada seluruh anggota KST Paua yang telah mengakibatkan terjadinya gangguan akan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibas) selama ini, termasuk juga pengejaran kepada para pelaku pembakaran Puskesmas.

Selain itu, aparat keamanan juga mengimbau kepada seluruh masyarakat, utamanya warga sipil Orang Asli Papua (OAP) untuk memberikan dukungan penuh mereka dengan berkontribusi secara aktif melakukan pemantauan.

Masyarakat diimbau untuk bisa memberikan pelaporan sesegera mungkin jika merasa memiliki informasi apapun mengenai keberadaan dan adanya aktivitas mencurigakan yang berhubungan dengan KST Papua di Ilaga.

Pasalnya, dengan adanya bantuan dan partisipasi aktif masyarakat, maka akan menjadikan penegakan hukum kepada gerombolan teroris yang selama ini sudah sangat meresahkan dan mengancam keamanan di wilayah Bumi Cenderawasih akan menjadi jauh lebih optimal lagi.

Komitmen sangat kuat memang telah diberikan oleh aparat keamanan dari pasukan gabungan TNI, Polri dan BIN untuk sangat serius dan tegas dalam menangani hingga menumpas habis seluruh anggota KST Papua untuk bisa memulihkan situasi yang kondusif, aman dan nyaman di Tanah Papua.

Sejauh itu, banyak sekali strategi yang telah diatur dan dipersiapkan untuk mengantisipasi seluruh serangan susulan dari pihak gerombolan separatis itu. Beberapa diantaranya adalah aparat keamanan terus meningkatkan patroli serta pengamanan, khususnya di beberapa titik yang selama ini masih menjadi rawan serangan dan juga di daerah pemukiman warga.

Sinergitas yang sangat baik dari seluruh komponen aparat keamanan, mulai dari aparat TNI, Polri hingga BIN memang sangat dibutuhkan untuk bisa mengidentifikasi sekaligus melakukan pemetaan akan pola serangan KST Papua. Karena dengan strategi yang tepat itu, maka upaya melindungi seluruh warga Bumi Cenderawasih maupun aparat yang sedang bertugas akan menjadi jauh lebih maksimal.

Tindakan sangat tegas dan terukur yang telah dilakukan oleh aparat keamanan pasukan gabungan untuk menindak KST Papua pelaku pembakar Puskesmas di Ilaga patut diapresiasi, karena menjadi bukti nyata dari kepedulian aparat keamanan kepada seluruh masyarakat OAP untuk mewujudkan kondusifitas di Tanah Papua.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Surabaya

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

PTN Gratis: Agenda Keadilan Pendidikan

Oleh : Jonathan Janoel Wacana pendidikan tinggi gratis kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN), harus dapat digratiskan. Pernyataan tersebut disampaikan dan langsung diikuti arahan untuk menggelar rapat terbatas. Di tengah kebutuhan memperluas akses pendidikan tinggi, agenda ini dapat menjadi momentum untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Presiden Prabowo menilai akses pendidikan negeri tidak semestinya menjadi beban berat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan membahas desain kebijakan dan pembiayaannya secara lebih mendalam. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis PTN mulai diarahkan dari gagasan menuju pembahasan kebijakan. Pendekatan ini penting agar tujuan memperluas akses pendidikan tetap berjalan seiring dengan kemampuan fiskal dan keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa kementeriannya akan melakukan kajian mengenai kemungkinan penggratisan biaya kuliah di PTN. Kajian tersebut mencakup berbagai opsi skema pembiayaan yang nantinya dilaporkan kepada Presiden untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Brian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan dukungan pembiayaan melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa. Data yang disampaikan Brian menunjukkan sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan melalui berbagai skema pembiayaan, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah telah memiliki fondasi kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Agenda PTN gratis dapat menjadi pengembangan berikutnya dengan desain yang lebih terukur sehingga dukungan negara dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa. Gagasan tersebut mendapat perspektif ekonomi dari Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini. Didik menilai pendidikan gratis hingga PTN bukan sesuatu yang mustahil. Menurutnya, sebagian fondasi pembiayaan pendidikan gratis telah dibangun melalui kebijakan wajib belajar dan dukungan operasional pendidikan pada periode sebelumnya. Pemerintah saat ini dapat melanjutkan fondasi tersebut dengan melakukan penataan kembali prioritas anggaran pendidikan. Didik juga menilai persoalan utama bukan semata-mata mencari anggaran baru, melainkan bagaimana anggaran pendidikan yang tersedia diarahkan secara lebih efektif. Ia menyebut alokasi fungsi pendidikan dalam APBN mencapai sekitar Rp769,09 triliun dan sebagian dapat ditata untuk mendukung pendidikan tinggi. Ia juga mendorong evaluasi pola pembiayaan PTN, termasuk jalur mandiri, agar perguruan tinggi tidak terlalu bergantung pada penerimaan dari mahasiswa. Masukan tersebut memberikan dimensi penting bagi agenda pendidikan gratis. Pembiayaan negara harus dibarengi tata kelola yang sehat agar PTN tetap mampu menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Efisiensi kelembagaan, penyesuaian kebutuhan operasional, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam penerimaan mahasiswa dapat menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, perluasan akses tidak mengurangi kualitas akademik maupun kapasitas riset perguruan tinggi. Di sisi lain, pendidikan gratis perlu dipahami lebih luas daripada sekadar pembebasan uang kuliah. Mahasiswa masih menghadapi biaya hidup, transportasi, buku, perangkat pembelajaran, dan kebutuhan akademik lainnya. Program seperti KIP Kuliah menunjukkan pentingnya dukungan yang lebih komprehensif, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan baru dapat disusun dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan mahasiswa di berbagai daerah. Momentum ini juga relevan dengan agenda peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Akses yang lebih luas terhadap PTN berpotensi memperbesar basis talenta yang dapat masuk ke sektor strategis, termasuk industri, digitalisasi, kesehatan, energi, dan manufaktur. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi produktivitas nasional. Perluasan akses pendidikan tinggi juga memiliki dimensi pemerataan pembangunan antardaerah. Anak muda dari daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi sering menghadapi pilihan pendidikan yang lebih sempit dibandingkan mereka yang tinggal di pusat-pusat ekonomi. Dukungan pembiayaan yang tepat dapat memperbesar kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Dalam jangka panjang, lulusan tersebut dapat kembali berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui keahlian yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Implementasi kebijakan tetap membutuhkan perencanaan yang cermat. Pemerintah perlu menetapkan cakupan biaya yang ditanggung negara, mekanisme penyaluran anggaran, standar layanan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PTN, dan perguruan tinggi swasta. Kejelasan tersebut akan menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan secara adil sekaligus menjaga kesehatan keuangan institusi pendidikan. Selain pembiayaan, pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif. Transparansi, evaluasi berkala, dan indikator yang jelas diperlukan agar kebijakan PTN gratis tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan arah tersebut, agenda PTN gratis dapat menjadi langkah penting dalam memperluas keadilan pendidikan di Indonesia. Arahan Presiden Prabowo yang segera ditindaklanjuti melalui kajian Kemdiktisaintek menunjukkan bahwa gagasan tersebut mulai bergerak menuju desain implementasi. Jika pembiayaan ditata secara tepat, tata kelola diperkuat, dan kualitas akademik tetap dijaga, pendidikan tinggi dapat semakin terbuka bagi anak-anak Indonesia tanpa mengorbankan keberlanjutan perguruan tinggi. Komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan pada akhirnya dapat menjadi investasi strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan memperkuat daya saing Indonesia. )* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah