Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pentingnya Peningkatan Partisipasi Pemilih Muda dalam Pilkada 2024 - Kata Papua

Pentingnya Peningkatan Partisipasi Pemilih Muda dalam Pilkada 2024

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Samantha Wijaya

Peningkatan partisipasi aktif dari para pemilih muda dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak bulan November 2024 merupakan hal yang sangat penting. Pasalnya, mereka suatu saat juga akan melanjutkan dan mengisi nasib Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini.

Sehingga apabila peran serta atau partisipasi mereka dalam setiap pelaksanaan pesta demokrasi kurang maksimal, maka bagaimana bisa para penentu kebijakan mampu membuat peraturan yang memang relevan bagi perkembangan jaman dan juga ke depannya akan memihak pada generasi muda, yang mana nantinya mereka juga yang akan mengisi kursi kepemimpinan bangsa.

Namun, jika para pemilih pemuda itu mampu untuk terus menunjukkan partisipasi aktif mereka, maka bukan tidak mungkin ke depannya siapapun yang akan terpilih pada perhelatan Pilkada Serentak 2024 jelas akan bisa mewakili suara anak muda, sehingga banyak dari kebijakan akan lahir mengikuti relevansi perkembangan jaman serta mengedepankan visi di masa yang akan datang.

Karena sangat pentingnya hal tersebut, maka Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) terus mendukung adanya peningkatan partisipasi politik dari para anak muda pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

Pihaknya terus melakukan koordinasi secara lintas sektor dengan pihak penyelenggara Pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk berupaya terus membangun pemuda agar, baik secara kualitas ataupun kuantitas mereka banyak yang menunjukkan partisipasi aktifnya dalam Pilkada.
Penanggung Jawab Program Wawasan Politik dan Hukum, Abdul Muslim mengungkapkan bahwa pendidikan mengenai pesta demokrasi, khususnya yang bertujuan kepada para pemuda merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menyukseskan pembangunan generasi muda penerus bangsa.
Dengan adanya keikutsertaan pemuda dalam Pilkada, merupakan sebuah wujud nyata dari partisipasi politik yang juga tertuang ke dalam Indeks Pembangunan Pemuda di Indonesia. Memang sangat perlu adanya strategi bagi para pemuda, khususnya mereka Generasi Z untuk dapat terus tertarik pada berjalannya kontestasi politik di Tanah Air, termasuk juga di daerah mereka masing-masing.
Terlebih, jika melihat dari perspektif para pemuda saat ini, maka media sosial serta konten yang interaktif adalah kunci penting untuk bisa meningkatkan kualitas partisipasi politik dari para anak muda menjelang Pilkada 2024.
Sementara itu, Kepala Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU, Cahyo Ariawan menyambut dengan sangat baik gagasan dari Kemenpora untuk terus berfokus pada cara meningkatkan kualitas serta kuantitas para pemilih pemuda.
Pihak KPU sendiri sebenarnya juga telah menyusun suatu blueprint mengenai Pendidikan Pemilih yang mampu terus bersinkronisasi dengan isu kepemudaan dalam sektor pemilih pemula. Bukan hanya itu saja, pihak KPU juga meluncurkan Aplikasi bernama SIPARMAS (Sistem Partisipasi Masyarakat) untuk mengukur indeks pemahaman masyarakat dan partisipasi mereka dalam Pemilu termasuk Pilkada serta mengenai politik.
Bagaimana antisipasi mengenai betapa krusialnya peranan anak muda dalam Pemilihan Umum 2024, seluruhnya telah KPU antisipasi dengan baik. Termasuk pula, Pemerintah RI melalui Kemenpora memiliki peranan strategis untuk terjun secara langsung dalam menyentuh para pemilih pemuda itu.
Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Syamsurizal juga menyoroti bagaimana dominasi para pemilih muda, yang di Indonesia bahkan sebenarnya berjumlah sangat banyak, yakni hingga 56 persen atau sekitar 117 juta yang seluruhnya telah terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Sebagian besar dari jumlah DPT di seluruh Indonesia memang merupakan generasi muda kelompok usia milenial bahkan setengah darinya yakni merupakan Generasi Z yang baru pertama kali memilih. Melihat hal tersebut, maka sudah sangat jelas peranan aktif atau partisipasi para pemilih muda dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 sangat penting. Jangan sampai mereka melakukan golput.
Terdapat 204,8 juta pemilih yang berada di DPT, yang mana sebanyak 56 persen merupakan para generasi muda. Sebagai informasi bahwa kriteria mereka yang masih masuk ke dalam kelompok pemilih muda yakni berusia sekitar 17 hingga 40 tahun. Tidak tanggung-tanggung, bahkan setengah dari sebanyak 117 juta orang tersebut merupakan kelompok generasi Alfa atau Generasi Z yang mereka baru pertama kali memilih, yakni pada rentang usia antara 17 hingga 24 tahun.
Semakin banyak mereka yang datang dan semakin tinggi tingkat partisipasinya dalam Pilkada Serentak 2024, maka akan sangat berpengaruh pula pada bagaimana penilaian dalam indeks demokrasi di Indonesia, yang akan menuju ke arah semakin baik serta semakin tinggi.
Seluruh hal tersebut menggambarkan betapa sangat pentingnya terjadi peningkatan partisipasi secara aktif bagi para pemilih muda di berbagai daerah di Indonesia, khususnya dalam perhelatan Pilkada Serentak 2024.

)* Penulis adalah Kontributor Gala IndoMedia

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan