Lompat ke konten utama

Kata Papua

OPM Gencarkan Propaganda, Aparat Keamanan Tetap Berhasil Ungkap Fakta Penembakan Pilot Selandia Baru - Kata Papua

OPM Gencarkan Propaganda, Aparat Keamanan Tetap Berhasil Ungkap Fakta Penembakan Pilot Selandia Baru

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Isak Wambai

Organisasi Papua Merdeka (OPM) terus menggencarkan berbagai upaya propaganda, namun ternyata pihak aparat keamanan tetap berhasil mengungkapkan fakta sesuai di lapangan berkaitan dengan kasus penembakan pilot berkebangsaan Selandia Baru.

Belakangan ini sedang sangat ramai menjadi bahan perbincangan bahwa pilot helikopter berkebangsaan Selandia Baru menjadi korban penembakan OPM. Meski begitu, ternyata justru gerombolan separatis musuh negara tersebut justru terus berkelit dengan menyebarkan banyak isu propaganda dengan tujuan membelokkan fakta.

Meski sekeras apapun mereka berusaha untuk menutupi fakta kejadian di lapangan berkaitan dengan pembunuhan pilot Selandia Baru, namun nyatanya OPM sama sekali tidak bisa menyembunyikan kebenaran dan aparat keamanan tetap berhasil mengungkapkannya meski di tengah banyaknya isu propaganda.

Kepala Satuan Tugas Hubungan Masyarakat Operasi (Kasatgas Humas Ops) Damai Cartenz 2024, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Bayu Suseno mengatakan bahwa seringkali memang gerombolan teroris musuh negara itu hanyalah menyebarkan berbagai macam propaganda saja.

Mereka sudah sangat jelas menjadi pelaku di balik kasus penembakan pilot berkebangsaan Selandia Baru bernama Glen Malcolm Conning yang terjadi di Distrik Alama, Kabupaten Mimika.

Terlebih, fakta di lapangan menunjukkan bahwa justru OPM sama sekali tidak memiliki pengetahuan dasar tentang Hukum Humaniter. Oleh karena itu, mereka sangat mudah dan menganggap remeh upaya untuk menghilangkan nyawa seseorang.

Gerombolan separatis asal wilayah berjuluk Bumi Cenderawasih itu juga seringkali justru melakukan pembelaan ataupun pembenaran atas beragam tindak keji serta biadab yang mereka lakukan.

Sudah banyak sekali kasus sangat tidak manusiawi yang mereka lakukan seperti pembunuhan kepada masyarakat sipil yang sama sekali tidak berdosa, kemudian mereka juga sering membunuh warga pendatang bahkan termasuk orang asli Papua (OAP) sendiri tidak luput menjadi sasaran kekejaman OPM hingga para pelayan publik seperti tenaga kesehatan (nakes), guru, tukang ojek dan yang terakhir ini adalah pilot asal Selandia Baru.

Gerombolan teroris itu bahkan selalu membuat isu dan propaganda untuk membuat seolah diri dan pihak mereka adalah yang benar serta membuat alasan akan pembunuhan kepada masyarakat sipil dengan alasan sebagai mata-mata intelijen.

Karena kebiadaban OPM, tentunya kemudian tidak sedikit pihak yang sudah sangat muak dengan mereka bahkan memberikan kutukan dan kecaman sangat keras atas perbuatan yang sudah sangat jelas melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di level yang berat.

Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia (Kasum TNI), Letnan Jenderal (Letjen) Richard Tampubolon menyampaikan bahwa aksi keji dan biadab Organisasi Papua Merdeka yang mengakibatkan pilot helikopter PT Intan Angkasa bernama Glen Malcolm Conning meninggal dunia itu merupakan sebuah tindakan tidak berperikemanusiaan.

Mereka sudah sangat menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat dan bahkan kerap kali justru memutarbalikkan fakta dengan melakukan serangkaian upaya propaganda kepada warga Bumi Cenderawasih.

Selama ini, OPM sering melakukan propaganda hingga intimidasi yang menakut-nakuti masyarakat seperti contoh mereka mengatakan bahwa seolah akan ada operasi militer sehingga menyebabkan warga mengungsi dari kampung halaman mereka.

Padahal kenyataan tidak demikian, melainkan adanya kehadiran aparat keamanan di tengah masyarakat adalah untuk memberikan dukungan pengamanan dan membantu Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dalam penyediaan sejumlah kebutuhan dasar serta melakukan komunikasi sosial yang inklusif dalam rangka mendukung penuh program percepatan pembangunan Papua.

Justru sebaliknya, yang sama ini melakukan berbagai macam gangguan adalah OPM dengan banyaknya aksi penyiksaan hingga pembunuhan kepada masyarakat tidak bersalah.

Mirisnya, OPM justru sama sekali tidak mengakui keterlibatan mereka dalam peristiwa penyerangan sekaligus pembunuhan pilot asal Selandia Baru itu karena berdalih bahwa seolah-olah tidak ada aktivitas dari gerombolannya di wilayah Mimika, Papua Tengah.

Terlepas dari apapun dan bagaimanapun upaya OPM untuk menutupi fakta kebenaran yang terjadi di lapangan dan melakukan penyebaran propaganda, namun tetap saja aparat keamanan berhasil mengungkap seluruh bukti itu.

Pemerintah melalui Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto memastikan bahwa pihak aparat keamanan akan melakukan segala cara dalam rangka bertindak dengan sangat tegas sesuai dengan prosedur dan hukum yang berlaku.

Seluruh tindakan tersebut hanya bertujuan untuk tetap menjaga situasi kondusif di Bumi Cenderawasih bagi kepentingan nasional, termasuk agar percepatan pembangunan di Papua teralisasi degan optimal dan mendatangkan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan serta taraf hidup masyarakat setempat.

Bagaimana aksi OPM di Distrik Alama ini sebenarnya satu dari banyaknya serangkaian bukti konkret bahwa mereka sebenarnya hanya merupakan gerombolan yang gemar melakukan aksi gangguan keamanan melalui penyiksaan dan pembunuhan.

Akan tetapi padahal bukti konkret sudah sama sekali tidak terbantahkan, namun tetap saja OPM menggcncarkan isu propaganda untuk menutupi kesalahan mereka. Namun sekeras apapun usaha itu, aparat keamanan tetap berhasil mengungkapkan fakta sesungguhnya di balik kasus penembakan pilot Selandia Baru.

)* Mahasiswa Hukum Universitas Papua (Unipa)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Mitigasi Erupsi Harus Berbasis Data, Bukan Ketakutan dan Informasi Liar

Oleh : Radjiman Arif Aktivitas vulkanik kembali mengingatkan Indonesia bahwa hidup di kawasan cincin api menuntut kesiapsiagaan yang tinggi. Namun, kesiapsiagaan tidak sama dengan kepanikan. Ketika erupsi terjadi, masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan agar setiap langkah perlindungan diri dilakukan berdasarkan kondisi nyata, bukan ketakutan yang dipicu oleh kabar yang belum terverifikasi. Situasi terkini terkait aktivitas Gunung Anak Krakatau menunjukkan pentingnya prinsip tersebut. Erupsi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir telah menimbulkan dampak berupa sebaran abu vulkanik dan gangguan terhadap sejumlah aktivitas masyarakat, termasuk penerbangan. Pemerintah bersama lembaga kebencanaan dan pemerintah daerah terus melakukan pemantauan serta langkah mitigasi sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Dalam kondisi seperti ini, arus informasi di media sosial menjadi tantangan tersendiri. Video lama dapat kembali beredar seolah-olah merupakan kejadian terbaru, sementara spekulasi mengenai potensi bencana lanjutan dapat menyebar lebih cepat dibandingkan informasi resmi. Padahal, informasi yang keliru dapat memicu kepanikan, mengganggu aktivitas masyarakat, bahkan mendorong munculnya tindakan yang justru membahayakan keselamatan. Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, menekankan bahwa masyarakat perlu tetap tenang dan mengikuti perkembangan berdasarkan data resmi. Kekhawatiran terhadap potensi tsunami akibat aktivitas Gunung Anak Krakatau memang menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir Banten dan Lampung. Namun, setiap penilaian risiko harus didasarkan pada hasil pemantauan dan analisis lembaga yang memiliki kewenangan. Berton menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau aktivitas gunung api melalui koordinasi BNPB, PVMBG, BPBD, dan unsur terkait. Berdasarkan evaluasi kondisi terkini, masyarakat diminta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi, terutama mengenai isu ancaman tsunami. Pemerintah tetap meningkatkan kesiapsiagaan dengan memastikan jalur evakuasi, sarana komunikasi, titik kumpul, serta langkah perlindungan masyarakat dapat digunakan apabila terjadi perubahan kondisi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa mitigasi bencana yang baik harus berjalan dalam dua arah: pemerintah wajib memberikan informasi secara cepat dan terbuka, sementara masyarakat perlu memiliki disiplin untuk mengakses sumber resmi. Kewaspadaan harus tetap tinggi, tetapi tidak boleh berubah menjadi ketakutan tanpa dasar. Data menjadi pembeda antara kesiapsiagaan yang rasional dan kepanikan yang tidak produktif. Pelajaran serupa terlihat dalam penanganan informasi mengenai aktivitas Gunung Semeru. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Lumajang, Isnugroho, sebelumnya mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap video erupsi yang beredar di media sosial. Setelah dilakukan penelusuran, video tersebut dipastikan tidak sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan data pemantauan resmi aktivitas Gunung Semeru. Menurut Isnugroho, penyebaran informasi kebencanaan yang tidak terverifikasi berpotensi menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Karena itu, publik perlu membiasakan diri melakukan pengecekan sebelum membagikan konten. Dalam situasi bencana, satu video yang salah konteks dapat menciptakan persepsi bahwa ancaman sedang berlangsung, padahal kondisi sebenarnya mungkin telah berubah atau tidak sesuai dengan narasi yang beredar. Kasus tersebut menjadi bukti bahwa mitigasi modern tidak hanya berkaitan dengan pemantauan gunung api dan kesiapan evakuasi. Mitigasi juga menyangkut pengelolaan informasi. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam melakukan klarifikasi secara cepat agar informasi keliru tidak berkembang menjadi kepanikan yang lebih luas. Tantangan komunikasi kebencanaan juga terlihat di Jakarta setelah adanya informasi mengenai kemungkinan paparan abu vulkanik. Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Chico Hakim, mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tetapi tetap meningkatkan kewaspadaan. Ia menekankan pentingnya mengikuti informasi dari lembaga resmi dan tidak mudah mempercayai kabar yang belum melalui proses verifikasi. Menurut Chico, masyarakat perlu menjadikan informasi dari BMKG, PVMBG, BPBD, dan pemerintah daerah sebagai rujukan utama. Sikap tersebut penting agar warga dapat mengambil langkah yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, termasuk menggunakan perlindungan diri apabila diperlukan, tanpa terpengaruh oleh narasi berlebihan yang beredar di media sosial. Kehadiran pemerintah dalam menghadapi erupsi tidak hanya terlihat melalui penanganan dampak fisik, tetapi juga melalui penguatan komunikasi publik. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BPBD, BMKG, dan PVMBG menjadi fondasi penting untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang sama dan tidak tersesat oleh kabar liar. Indonesia membutuhkan budaya mitigasi yang berbasis data. Masyarakat harus memahami bahwa informasi resmi dapat berubah sesuai perkembangan aktivitas gunung api. Karena itu, mengikuti pembaruan secara berkala jauh lebih penting daripada mempercayai satu unggahan viral yang belum jelas sumbernya. Pada akhirnya, bencana alam memang tidak selalu dapat