Lompat ke konten utama

Kata Papua

Mengapresiasi Capaian Gemilang 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi - Kata Papua

Mengapresiasi Capaian Gemilang 10 Tahun Pemerintahan Presiden Jokowi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Anita Permata Sari

Selama 10 tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pembangunan infrastruktur menjadi fokus pemerintah, baik infrastruktur untuk konektivitas, layanan dasar, untuk pangan, energi maupun untuk industri. Kepala negara juga berpesan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terlihat bangunan secara fisiknya saja, namun juga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Keberhasilan atas capaian kinerja yang sangat luar biasa selama 10 tahun masa kepemimpinan dari Presiden Jokowi tersebut tentunya patut mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi.

Karena, berkat kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun atau 2 periode ini, terdapat tidak sedikit capaian kinerja sangat luar biasa, terlebih di bidang ekonomi dan juga pembangunan infrastruktur.

Kepala Negara mengatakan bahwa pada tahun 2024 ini merupakan genap 10 tahun dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia (RI), yang mana bahkan sejak pertama menerima amanah besar itu, terdapat banyak tantangan yang harus mendapatkan penyelesaian secara tepat.

Sejauh ini, seluruh masyarakat Tanah Air terus memberikan dukungan dan doa yang mampu menguatkan satu sama lain dan menjadi sumber kekuatan untuk menapaki langkah demi langkah dan menghadapi terjadi perubahan sehingga kini menjadi titik Indonesia mampu menjadi negara yang lebih maju di masa mendatang.

Selama 10 tahun kepemimpinanya, Presiden Joko Widodo sudah mampu membangun berbagai macam fondasi kokoh untuk peradaban baru dengan pembangunan yang bersifat Indonesiasentris dan tidak lagi Jawasentris, yakni membangun dari wilayah pinggiran serta daerah terluar.

Sampai saat ini, keberhasilan capaian pembangunan dan pemerataan infrastruktur telah terbangun hingga sepanjang 366 ribu kilometer jalan desa, kemudian 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6 ribu kilometer jalan nasional, sebanyak 50 pelabuhan dan bandara baru serta 43 bendungan baru dan seluas 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Dengan adanya pemerataan infrastruktur tersebut, maka Indonesia mampu menurunkan biaya logistik dari yang sebelumnya mencapai hingga 24 persen, namun sekarang hanya menjadi 14 persen saja.

Adanya penurunan biaya logistik tersebut juga beriringan dengan peningkatan daya saing dalam sektor ekonomi, yang mana sebelumnya bangsa ini berada pada peringkat 44 dunia, namun kini menjadi 27 dunia.

Seluruh kebijakan dan langkah strategis yang pemerintah lakukan selama ini terbukti mampu semakin memperkuat persatuan karena akses juga sudah lebih merata dan berkeadilan, selain itu menjadikan Indonesia sebagai negara yang sangat tangguh dengan daya tahan yang kuat dalam menghadapi berbagai guncangan termasuk pandemi Covid-19, perubahan iklim hingga memanasnya geopolitik dunia.

Indonesia bahkan menjadi satu dari sedikit negara lain di dunia yang mampu pulih dengan lebih cepat, bahkan terus mengalami pertumbuhan ekonomi yang terjaga di kisaran 5 persen, walau di tengah banyak negara maju yang tidak tumbuh bahkan melambat.

Tidak tanggung-tanggung, untuk wilayah Indonesia Timur, bahkan mencatatkan pertumbuhan ekonomi hingga di atas 6 persen, kemudian untuk Maluku Utara mampu tumbuh hingga di atas 20 persen.

Kepala Negara menyebut bahwa neraca dagang selalu mencatat surplus selama 51 bulan terakhir. Selain itu, indikator kesejahteraan masyarakat meningkat signifikan, ditandai dengan penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan.

Berkat Presiden Joko Widodo, tingkat pengangguran turun menjadi 4,8 persen di tahun 2024. Tingkat kemiskinan turun tajam menjadi 9,03 persen di tahun 2024. Angka kemiskinan ekstrem juga turun signifikan menjadi 0,83 persen di tahun 2024.

Sementara itu, perbaikan di sektor kesehatan ditandai dengan turunnya angka kematian bayi dan prevalensi stunting. Angka kematian bayi turun dari sebelumnya 27 per seribu kelahiran menjadi 17 per seribu kelahiran di tahun 2023. Angka prevalensi stunting turun dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen di tahun 2023. Jumlah peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) meningkat dari sebelumnya 133 juta menjadi 273 juta di tahun 2024, di mana separuh dari jumlah tersebut adalah Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah.

Dengan pencapaian yang telah diraih, Presiden Jokowi menegaskan pentingnya melanjutkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Terkait seluruh keberhasilan capaian kinerja yang luar biasa dari Kepala Negara tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Puan Maharani turut memberikan apresiasi tinggi atas pencapaian pembangunan pemerintah dan mendukung penuh adanya keberlanjutan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Untuk mencapai kemajuan bangsa demi menyongsong Indonesia Emas 2045, maka keberlanjutan pembangunan penting untuk terwujud, karena akan mendatangkan dukungan berupa percepatan investasi.

Senada, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), Ahmad Muzani juga mengucapkan terima kasih atas kepemimpinan dan kinerja luar biasa dari 10 tahun masa jabatan Presiden Joko Widodo.

Sejauh ini, Indonesia telah mengalami banyak sekali perkembangan, utamanya ketika berada di bawah pemerintahan Presiden RI ke-7 tersebut. Beberapa perkembangan yakni pada bidang infrastruktur pembangunan, perekonomian, hukum dan penuntasan berbagai program kemakmuran rakyat.

Apresiasi tinggi terus berdatangan dari berbagai pihak menanggapi bagaimana capaian kinerja yang sangat luar biasa atas 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, utamanya terjadi peningkatan signifikan negara ini pada bidang ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan demi kesejahteraan seluruh rakyat tanpa terkecuali.

*Pengamat Ekonomi dan Bisnis

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

PTN Gratis: Agenda Keadilan Pendidikan

Oleh : Jonathan Janoel Wacana pendidikan tinggi gratis kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN), harus dapat digratiskan. Pernyataan tersebut disampaikan dan langsung diikuti arahan untuk menggelar rapat terbatas. Di tengah kebutuhan memperluas akses pendidikan tinggi, agenda ini dapat menjadi momentum untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Presiden Prabowo menilai akses pendidikan negeri tidak semestinya menjadi beban berat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan membahas desain kebijakan dan pembiayaannya secara lebih mendalam. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis PTN mulai diarahkan dari gagasan menuju pembahasan kebijakan. Pendekatan ini penting agar tujuan memperluas akses pendidikan tetap berjalan seiring dengan kemampuan fiskal dan keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa kementeriannya akan melakukan kajian mengenai kemungkinan penggratisan biaya kuliah di PTN. Kajian tersebut mencakup berbagai opsi skema pembiayaan yang nantinya dilaporkan kepada Presiden untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Brian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan dukungan pembiayaan melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa. Data yang disampaikan Brian menunjukkan sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan melalui berbagai skema pembiayaan, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah telah memiliki fondasi kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Agenda PTN gratis dapat menjadi pengembangan berikutnya dengan desain yang lebih terukur sehingga dukungan negara dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa. Gagasan tersebut mendapat perspektif ekonomi dari Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini. Didik menilai pendidikan gratis hingga PTN bukan sesuatu yang mustahil. Menurutnya, sebagian fondasi pembiayaan pendidikan gratis telah dibangun melalui kebijakan wajib belajar dan dukungan operasional pendidikan pada periode sebelumnya. Pemerintah saat ini dapat melanjutkan fondasi tersebut dengan melakukan penataan kembali prioritas anggaran pendidikan. Didik juga menilai persoalan utama bukan semata-mata mencari anggaran baru, melainkan bagaimana anggaran pendidikan yang tersedia diarahkan secara lebih efektif. Ia menyebut alokasi fungsi pendidikan dalam APBN mencapai sekitar Rp769,09 triliun dan sebagian dapat ditata untuk mendukung pendidikan tinggi. Ia juga mendorong evaluasi pola pembiayaan PTN, termasuk jalur mandiri, agar perguruan tinggi tidak terlalu bergantung pada penerimaan dari mahasiswa. Masukan tersebut memberikan dimensi penting bagi agenda pendidikan gratis. Pembiayaan negara harus dibarengi tata kelola yang sehat agar PTN tetap mampu menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Efisiensi kelembagaan, penyesuaian kebutuhan operasional, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam penerimaan mahasiswa dapat menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, perluasan akses tidak mengurangi kualitas akademik maupun kapasitas riset perguruan tinggi. Di sisi lain, pendidikan gratis perlu dipahami lebih luas daripada sekadar pembebasan uang kuliah. Mahasiswa masih menghadapi biaya hidup, transportasi, buku, perangkat pembelajaran, dan kebutuhan akademik lainnya. Program seperti KIP Kuliah menunjukkan pentingnya dukungan yang lebih komprehensif, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan baru dapat disusun dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan mahasiswa di berbagai daerah. Momentum ini juga relevan dengan agenda peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Akses yang lebih luas terhadap PTN berpotensi memperbesar basis talenta yang dapat masuk ke sektor strategis, termasuk industri, digitalisasi, kesehatan, energi, dan manufaktur. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi produktivitas nasional. Perluasan akses pendidikan tinggi juga memiliki dimensi pemerataan pembangunan antardaerah. Anak muda dari daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi sering menghadapi pilihan pendidikan yang lebih sempit dibandingkan mereka yang tinggal di pusat-pusat ekonomi. Dukungan pembiayaan yang tepat dapat memperbesar kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Dalam jangka panjang, lulusan tersebut dapat kembali berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui keahlian yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Implementasi kebijakan tetap membutuhkan perencanaan yang cermat. Pemerintah perlu menetapkan cakupan biaya yang ditanggung negara, mekanisme penyaluran anggaran, standar layanan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PTN, dan perguruan tinggi swasta. Kejelasan tersebut akan menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan secara adil sekaligus menjaga kesehatan keuangan institusi pendidikan. Selain pembiayaan, pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif. Transparansi, evaluasi berkala, dan indikator yang jelas diperlukan agar kebijakan PTN gratis tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan arah tersebut, agenda PTN gratis dapat menjadi langkah penting dalam memperluas keadilan pendidikan di Indonesia. Arahan Presiden Prabowo yang segera ditindaklanjuti melalui kajian Kemdiktisaintek menunjukkan bahwa gagasan tersebut mulai bergerak menuju desain implementasi. Jika pembiayaan ditata secara tepat, tata kelola diperkuat, dan kualitas akademik tetap dijaga, pendidikan tinggi dapat semakin terbuka bagi anak-anak Indonesia tanpa mengorbankan keberlanjutan perguruan tinggi. Komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan pada akhirnya dapat menjadi investasi strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan memperkuat daya saing Indonesia. )* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah