Lompat ke konten utama

Kata Papua

PON XXI Salah Satu Pencapaian Kebangkitan Olahraga Era Presiden Jokowi - Kata Papua

PON XXI Salah Satu Pencapaian Kebangkitan Olahraga Era Presiden Jokowi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Zulkifli Syarwani

Pekan Olahraga Nasional (PON) u yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara pada 2024 menjadi salah satu tonggak penting dalam kebangkitan olahraga Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden RI ketujuh, Joko Widodo.

Ajang tersebut tidak hanya menjadi arena kompetisi, melainkan juga sebuah momentum besar yang menegaskan pencapaian olahraga nasional dalam beberapa tahun terakhir. Sebagai ajang multi-olahraga utama yang diikuti 46 cabang olahraga, PON XXI telah berhasil menciptakan ruang bagi lahirnya atlet-atlet muda berbakat yang siap membawa nama Indonesia ke panggung internasional.

Presiden Jokowi menekankan bahwa PON XXI tidak hanya bertujuan untuk meraih prestasi semata, tetapi juga untuk melahirkan generasi baru atlet Indonesia yang mampu mencetak rekor dunia.

Menurut pemimpin bangsa kelahiran Kota Surakarta tersebut, PON XXI harus menjadi tempat berkembangnya atlet-atlet unggul yang nantinya akan berkiprah di ajang internasional, termasuk SEA Games, Asian Games, dan bahkan Olimpiade.

Dengan demikian, PON Aceh-Sumut telah menciptakan fondasi yang kuat bagi pengembangan prestasi olahraga Indonesia, yang tidak hanya terbatas pada level nasional, tetapi juga menuju panggung global.

Sejak dilantik sebagai Presiden RI pada 2014, Joko Widodo terus menunjukkan komitmen kuat terhadap pengembangan olahraga nasional. Ia melihat bahwa ajang seperti PON XXI adalah alat penting untuk merajut persatuan bangsa, sekaligus meningkatkan kualitas atlet Indonesia di kancah internasional. Hal ini sangat relevan mengingat peningkatan prestasi olahraga tidak hanya membutuhkan infrastruktur yang memadai, tetapi juga ajang kompetisi yang berkelanjutan dan berkualitas.

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo turut memberikan pandangan serupa. Menpora menilai bahwa PON Aceh-Sumut bukan sekadar pesta olahraga, melainkan simbol kuat persatuan Indonesia.

Di tengah beragam perbedaan yang ada di negara ini, olahraga mampu menjadi pemersatu. Selain itu, PON juga dianggap sebagai sarana penting untuk meningkatkan prestasi olahraga nasional.

Dengan adanya kompetisi di berbagai cabang olahraga, para atlet memiliki kesempatan untuk menunjukkan bakat dan kemampuan mereka, yang pada akhirnya akan memperkuat posisi Indonesia di kancah olahraga dunia.

Keberhasilan PON XXI juga tak lepas dari dukungan daerah yang menjadi tuan rumah, yakni Aceh dan Sumatera Utara. Bupati Serdang Bedagai, H. Darma Wijaya, menyatakan bahwa PON ini menjadi momen bersejarah bagi kebangkitan olahraga, terutama di wilayah Sumatera Utara.

Ia menyoroti pentingnya perhelatan PON dalam membangkitkan semangat olahraga, tidak hanya di kalangan atlet, tetapi juga masyarakat luas. Momen ini diharapkan menjadi dorongan bagi daerah untuk lebih aktif dalam membina olahraga, sekaligus mencetak atlet-atlet lokal yang mampu bersaing di level nasional dan internasional.

Selama dua periode kepemimpinannya, Presiden Jokowi telah memberikan perhatian besar pada pengembangan infrastruktur olahraga. Pembangunan venue-venue kelas dunia di berbagai daerah, termasuk di Aceh dan Sumatera Utara, membuktikan komitmennya dalam memajukan dunia olahraga.

Infrastruktur yang berkualitas tentu menjadi faktor penting dalam mendukung para atlet untuk berprestasi, dan hal ini terlihat jelas dalam pelaksanaan PON XXI. Berbagai venue modern yang digunakan dalam PON kali ini mencerminkan kesiapan Indonesia dalam menyelenggarakan ajang olahraga berstandar internasional.

Selain pembangunan fisik, ajang seperti PON XXI juga berperan penting dalam membentuk karakter dan mental para atlet. Menurut Kepala Negara, ajang olahraga harus menjadi tempat di mana nilai-nilai seperti sportivitas, kebersamaan, dan semangat kompetisi yang sehat terus dikembangkan.

Nilai-nilai inilah yang nantinya akan menjadi bekal penting bagi para atlet saat mereka berkiprah di kompetisi internasional. Dengan demikian, PON XXI bukan hanya mencetak juara, tetapi juga membentuk karakter unggul yang siap menghadapi tantangan lebih besar di kancah dunia.

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan PON XXI Aceh-Sumut ini juga merupakan cerminan dari kesuksesan kebijakan-kebijakan pemerintah di bawah pimpinan Presiden Jokowi.

Sebagai Presiden Indonesia pertama yang sebelumnya merupakan kepala daerah dan bukan berasal dari elite politik atau militer, Presiden Jokowi telah menunjukkan pendekatan yang berbeda dalam memimpin negara, termasuk dalam bidang olahraga. Pendekatan yang lebih dekat dengan rakyat, termasuk para atlet, telah memberikan dampak positif dalam menciptakan iklim kompetisi yang sehat dan kondusif di dunia olahraga.

PON XXI bukanlah satu-satunya ajang olahraga besar yang diselenggarakan di era Presiden Jokowi, namun keberhasilannya menjadi simbol dari kebangkitan olahraga Indonesia. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa, olahraga tetap menjadi salah satu pilar penting dalam membangun kebanggaan dan persatuan nasional.

Dengan terus berlangsungnya berbagai inisiatif untuk meningkatkan prestasi olahraga, Indonesia semakin siap untuk berkompetisi di tingkat dunia, membawa nama bangsa ke puncak kejayaan.

Ke depan, keberhasilan PON Aceh-Sumut diharapkan akan terus berlanjut dengan penyelenggaraan berbagai ajang olahraga besar lainnya. Melalui momentum tersebut, Indonesia berpeluang menciptakan lebih banyak prestasi, sekaligus memperkuat posisinya sebagai salah satu kekuatan olahraga di Asia dan dunia. Ajang multi-olahraga ini telah menegaskan bahwa kebangkitan olahraga Indonesia bukan lagi sekadar wacana, melainkan sebuah realitas yang terus berkembang.
*) Peneliti Masalah Sosial – Lembaga Kajian Sosial Nusantar

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat. Respons terhadap kekerasan yang terjadi juga memperlihatkan bahwa agenda HAM tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus masa lalu. Perlindungan warga dalam situasi yang masih berlangsung menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi tanggung jawab terhadap hak masyarakat. Persoalan pemulihan korban juga menjadi perhatian dalam penanganan kasus HAM di Papua. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyampaikan bahwa pemerintah kini mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menangani persoalan di wilayah tersebut. Perubahan pendekatan diarahkan untuk menangani akar persoalan secara lebih menyeluruh. Pemerintah melihat kompleksitas persoalan HAM di Papua sebagai tantangan yang mencakup kasus masa lalu sekaligus kekerasan yang masih terjadi hingga saat ini. Pemerintah berupaya membedah persoalan satu per satu agar penyelesaian tidak hanya meredam konflik, tetapi juga mencegah kekerasan kembali terjadi. Empat kasus yang menjadi perhatian antara lain peristiwa Wasior, Wamena, Abepura, dan Paniai. Pendekatan kesejahteraan yang dikedepankan pemerintah di Papua juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Penyelesaian persoalan HAM tidak hanya dipandang dari sisi penindakan, tetapi juga melalui upaya membangun kondisi yang dapat mencegah munculnya kekerasan baru. Selain merespons kasus yang baru terjadi, perhatian pemerintah juga diarahkan pada dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi puluhan tahun lalu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia untuk menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kuda Tuli. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan pembentukan tim merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan yang terjadi di Gedung Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, serta sejumlah wilayah di sekitarnya pada 27 Juli 1996. Tim bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukannya ditetapkan melalui Sidang Paripurna Komnas HAM pada 5-6 Mei 2026 dan kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 27 Tahun 2026. Peristiwa Kuda Tuli memiliki latar belakang politik berupa dualisme kepemimpinan PDI. Kerusuhan yang terjadi dalam rangkaian peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka, sementara kerugian material juga muncul akibat pembakaran sejumlah toko. Komnas HAM memberikan kewenangan kepada tim untuk melakukan berbagai tindakan penyelidikan. Kewenangan mencakup pemeriksaan, pemanggilan korban dan saksi, penerimaan laporan atau pengaduan, serta pengumpulan keterangan dan barang bukti. Pembukaan kembali proses penyelidikan terhadap kasus masa lalu juga mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak semata-mata diukur dari seberapa lama sebuah peristiwa telah berlalu. Keberadaan mekanisme penyelidikan memberikan ruang bagi pengumpulan fakta dan keterangan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta dampaknya terhadap korban. Rangkaian kebijakan yang telah dilakukan menjadi alasan munculnya apresiasi terhadap arah penanganan HAM yang mulai memberikan ruang lebih besar bagi pemulihan korban. Apresiasi tidak hanya berkaitan dengan respons terhadap peristiwa yang baru terjadi, tetapi juga terhadap keberlanjutan perhatian pada kasus-kasus lama yang masih membutuhkan penyelesaian. Langkah pemerintah sekaligus menunjukkan bahwa

Komitmen Pemerintah Selesaikan Kasus HAM Mendapat Apresiasi Jelang Dua Tahun Prabowo-Gibran 

Oleh: Atika Permata Jelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, perhatian terhadap penanganan hak asasi manusia (HAM) terus menguat. Sejumlah kebijakan dan langkah kelembagaan menunjukkan upaya pemerintah memperkuat perlindungan hak warga, menangani persoalan HAM yang masih berlangsung, sekaligus mendorong penyelesaian kasus masa lalu. Presiden Prabowo sebelumnya menyampaikan bahwa dalam 21 bulan pemerintahan, pemerintah telah memutuskan dan menjalankan 121 kebijakan transformatif untuk menyelesaikan berbagai persoalan negara. Kebijakan tersebut dijalankan dengan orientasi pada kepentingan masyarakat luas. Pemerintah berupaya memastikan kekayaan alam dan sumber daya nasional dapat memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Dalam konteks HAM, orientasi terhadap kepentingan masyarakat juga terlihat dari penguatan kebijakan yang menempatkan perlindungan hak warga sebagai bagian dari pembangunan nasional. Pemerintah tidak hanya menghadapi persoalan yang muncul saat ini, tetapi juga berupaya menangani berbagai persoalan yang memiliki dimensi HAM dan telah berlangsung dalam waktu panjang. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, menegaskan bahwa agenda HAM tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan Asta Cita. Pemerintah memandang program kementerian dan lembaga sebagai bagian dari upaya menghormati, melindungi, memenuhi, menegakkan, serta memajukan HAM. Penegasan itu disampaikan Natalius saat membuka Forum Koordinasi Kebijakan HAM 2026 pada 17 September 2026. Forum tersebut melibatkan lebih dari 90 kementerian, lembaga, dan lembaga nasional HAM sebagai tindak lanjut dari masukan masyarakat sipil yang dihimpun melalui Forum Konsultasi HAM pada 27 Agustus 2026. Forum Koordinasi Kebijakan HAM itu menjadi salah satu ruang untuk menyelaraskan rekomendasi masyarakat dengan mandat kementerian dan lembaga. Pemerintah juga mendorong agar masukan publik tidak berhenti pada proses konsultasi, melainkan diterjemahkan menjadi kebijakan dan langkah konkret. Maka dari itu, partisipasi masyarakat yang bermakna dalam penyusunan kebijakan HAM sangat dibutuhkan. Keterlibatan publik baru memiliki arti ketika masukan yang disampaikan benar-benar didengar, dipertimbangkan, serta memperoleh tanggapan dari pemerintah. Penguatan kebijakan HAM juga diarahkan pada percepatan pembentukan regulasi. Kementerian HAM menilai sejumlah regulasi, termasuk revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Rencana Aksi Nasional HAM, dan regulasi mengenai bisnis dan HAM, memiliki urgensi untuk segera diproses. Dimensi perlindungan hak juga mencakup kebebasan pers. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menyatakan bahwa kebebasan pers merupakan bagian dari HAM yang wajib dihormati, dilindungi, ditegakkan, dimajukan, dan dipenuhi oleh negara. Ruang bagi kebebasan pers merupakan bagian penting dalam pembangunan HAM dan demokrasi. Pemerintah dan masyarakat, memiliki peran bersama dalam menjaga ekosistem pers yang bebas dan independen sekaligus tetap berorientasi pada kepentingan publik. Kementerian HAM juga mendorong peningkatan kualitas media di tengah perkembangan informasi yang semakin luas melalui berbagai platform. Keberadaan media arus utama dengan standar jurnalistik serta munculnya berbagai bentuk media baru menjadi bagian dari dinamika yang perlu diikuti dengan peningkatan kualitas pers. Pada saat yang sama, perlindungan terhadap masyarakat juga terlihat dalam respons pemerintah terhadap peristiwa yang menimbulkan korban. Dalam kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa, Presiden Prabowo memerintahkan investigasi mendalam dan objektif sekaligus meminta agar hak keluarga korban dipenuhi dengan baik. Sementara di Papua, pendekatan terhadap persoalan HAM juga diarahkan pada penanganan yang lebih menyeluruh. Wakil Menteri HAM Mugiyanto mengatakan pemerintah tidak lagi menggunakan pendekatan keamanan sebagai pendekatan utama, melainkan mengedepankan pendekatan kesejahteraan. Mugiyanto menjelaskan bahwa persoalan HAM di Papua memiliki dimensi yang kompleks karena mencakup kasus masa lalu maupun persoalan yang masih berlangsung. Karena itu, setiap persoalan perlu ditangani secara bertahap agar akar kekerasan dapat diurai dan kejadian serupa tidak kembali terjadi. Pemerintah juga menyebut kasus Wasior, Wamena, Abepura, dan Paniai telah dan sedang melalui mekanisme penyelesaian yang berlaku. Penanganannya mencakup penegakan hukum, pengungkapan kebenaran, pencegahan, serta pemulihan secara komprehensif bagi korban. Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, perkembangan tersebut menjadi bagian dari catatan mengenai arah kebijakan HAM nasional. Penguatan koordinasi antarlembaga, keterlibatan masyarakat, perlindungan korban, kebebasan pers, penanganan kekerasan, serta penyelidikan kasus masa lalu menjadi sejumlah aspek yang terus berjalan. Rangkaian upaya yang telah dilakukan pemerintah tersebut sekaligus menjadi bagian penting dalam memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan persoalan HAM di Indonesia. Konsistensi pemerintah dalam memastikan setiap kebijakan berjalan secara terukur, transparan, dan berorientasi pada pemenuhan hak warga akan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan agenda HAM nasional. Dengan demikian, pembahasan mengenai komitmen pemerintah terhadap HAM tidak hanya berkaitan dengan pernyataan kebijakan, tetapi juga dapat dilihat dari langkah kelembagaan dan proses penanganan yang sedang berlangsung. Perkembangan berikutnya akan ditentukan oleh konsistensi pelaksanaan, penyelesaian setiap proses sesuai mekanisme hukum, serta pemenuhan hak masyarakat dan korban secara berkelanjutan. *) Aktivis HAM