Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pengamat : Apresiasi Jejak Prestasi Jokowi Dan Dukung Program Pemerintahan Baru - Kata Papua

Pengamat : Apresiasi Jejak Prestasi Jokowi Dan Dukung Program Pemerintahan Baru

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Jelang berakhirnya masa jabatan pemerintahan saat ini, fokus nasional tertuju pada jejak prestasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama memimpin Indonesia dan proses transisi kepemimpinan serta implementasi program presiden terpilih.

Para pemangku kepentingan dari berbagai sektor turut menekankan pentingnya menjaga stabilitas dan memastikan kelancaran transisi demi keberlangsungan pembangunan nasional.

Dalam Dialog Primetime News MetroTv, Selasa (24/9), Direktur Sekolah Kajian Statejik dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Athor Subroto mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5% merupakan resiliens pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dibawah pemerintahan Presiden Jokowi.

“Kalau kita lihat indikator pasar saham saja bagaimana sekarang perkembangannya, yang terus mendekati angka level psikologis hampir 8000. Ini perkembangan yang luar biasa, angka kita membaik” kata Athor.

Menurutnya, di tengah banyaknya gempuran disrupsi supply chain global, Indonesia masih bisa bertahan dan tumbuh dibanding negara lain, bahkan dibandingkan dengan negara maju di Eropa.

“Kita menjadi negara yang berkembang cukup baik karena adanya fondasi yang multiplier effectnya itu ditarik seperti halnya program hilirisasi untuk menjaga proses ekonomi terjadi di dalam sehingga multipliernya semakin besar.

Pak Jokowi, lanjutnya, memiliki semangat begitu besar untuk menumbuhkan ekonomi Indonesia .

“Itu juga direspon baik oleh pasar, suka atau tidak, nyatanya angka kita terus membaik. Ekonomi kita terus membaik,” tuturnya.

Athor juga mengatakan bahwa Presiden Terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.

“Itu adalah semangat yang luar biasa, semangat inilah yang disambut oleh pasar,” ucap Athor.

Dalam kesempatan yang sama, Pengamat Politik Ekonomi/Akademisi Universitas Bung Karno, Faisyal Chaniago menyebutkan bahwa pendekatan pemerintahan Presiden Jokowi bisa menjadi contoh bagi Presiden Terpilih Prabowo Subianto,

“Dengan pendekatan yang soft, bagaimana merangkul semua kompetitor politiknya sehingga terlibat di dalam kabinetnya,” kata Faisyal.

Dirinya menyampaikan apresiasi kepada Presiden Jokowi yang telah memimpin 10 tahun dimanan program-programnya dapat dirasakan masyarakat, terutama hilirisasi yang akan menjadi income terbesar bagi Indonesia, dan peningkatan daya beli masyarakat.

“Selain itu, bagaimana meningkatkan daya beli masyarakat, selama ini Presiden Jokowi terus menjaga itu,” tuturnya.

Faisyal juga mengajak masyarakat untuk mendukung pemerintah selanjutnya. Dirinya meyakini pertumbuhan ekonomi yang selama era Presiden Jokowi bisa dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo.

Sebelumnya, dalam berbagai kesempatan, Presiden Jokowi terus mengingatkan pentingnya memastikan transisi pemerintahan yang mulus ke depan, guna menjaga stabilitas politik nasional, dan menciptakan citra yang baik di dunia internasional.

“Secara khusus, yang harus menjadi perhatian kita yaitu stabilitas politik, ini penting agar jangan sampai ada turbulensi politik, agar transisi dari pemerintah sekarang ke pemerintahan berikut mulus dan baik. Itu yang selalu dilihat dunia internasional,” tutur Presiden Jokowi.

Untuk diketahui, sesuai tahapan Pemilu Presiden, pasangan Prabowo-Gibran akan dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024. Transisi yang berjalan dengan baik diharapkan dapat memastikan pemerintahan baru segera bekerja efektif dan melanjutkan program-program penting.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat. Respons terhadap kekerasan yang terjadi juga memperlihatkan bahwa agenda HAM tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus masa lalu. Perlindungan warga dalam situasi yang masih berlangsung menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi tanggung jawab terhadap hak masyarakat. Persoalan pemulihan korban juga menjadi perhatian dalam penanganan kasus HAM di Papua. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyampaikan bahwa pemerintah kini mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menangani persoalan di wilayah tersebut. Perubahan pendekatan diarahkan untuk menangani akar persoalan secara lebih menyeluruh. Pemerintah melihat kompleksitas persoalan HAM di Papua sebagai tantangan yang mencakup kasus masa lalu sekaligus kekerasan yang masih terjadi hingga saat ini. Pemerintah berupaya membedah persoalan satu per satu agar penyelesaian tidak hanya meredam konflik, tetapi juga mencegah kekerasan kembali terjadi. Empat kasus yang menjadi perhatian antara lain peristiwa Wasior, Wamena, Abepura, dan Paniai. Pendekatan kesejahteraan yang dikedepankan pemerintah di Papua juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Penyelesaian persoalan HAM tidak hanya dipandang dari sisi penindakan, tetapi juga melalui upaya membangun kondisi yang dapat mencegah munculnya kekerasan baru. Selain merespons kasus yang baru terjadi, perhatian pemerintah juga diarahkan pada dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi puluhan tahun lalu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia untuk menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kuda Tuli. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan pembentukan tim merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan yang terjadi di Gedung Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, serta sejumlah wilayah di sekitarnya pada 27 Juli 1996. Tim bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukannya ditetapkan melalui Sidang Paripurna Komnas HAM pada 5-6 Mei 2026 dan kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 27 Tahun 2026. Peristiwa Kuda Tuli memiliki latar belakang politik berupa dualisme kepemimpinan PDI. Kerusuhan yang terjadi dalam rangkaian peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka, sementara kerugian material juga muncul akibat pembakaran sejumlah toko. Komnas HAM memberikan kewenangan kepada tim untuk melakukan berbagai tindakan penyelidikan. Kewenangan mencakup pemeriksaan, pemanggilan korban dan saksi, penerimaan laporan atau pengaduan, serta pengumpulan keterangan dan barang bukti. Pembukaan kembali proses penyelidikan terhadap kasus masa lalu juga mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak semata-mata diukur dari seberapa lama sebuah peristiwa telah berlalu. Keberadaan mekanisme penyelidikan memberikan ruang bagi pengumpulan fakta dan keterangan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta dampaknya terhadap korban. Rangkaian kebijakan yang telah dilakukan menjadi alasan munculnya apresiasi terhadap arah penanganan HAM yang mulai memberikan ruang lebih besar bagi pemulihan korban. Apresiasi tidak hanya berkaitan dengan respons terhadap peristiwa yang baru terjadi, tetapi juga terhadap keberlanjutan perhatian pada kasus-kasus lama yang masih membutuhkan penyelesaian. Langkah pemerintah sekaligus menunjukkan bahwa