Lompat ke konten utama

Kata Papua

Presiden Prabowo Resmi Dilantik, Pidato Menggelegar Serukan Indonesia Resilien - Kata Papua

Presiden Prabowo Resmi Dilantik, Pidato Menggelegar Serukan Indonesia Resilien

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029 di Gedung Kura-Kura, Kompleks Parlemen, Senayan (20/10). Dalam pidato perdananya sebagai Presiden, Presiden Prabowo menyoroti tantangan besar yang masih dihadapi Indonesia, termasuk kemiskinan, korupsi, dan ketergantungan pada pihak luar. Ia menegaskan komitmennya untuk membawa Indonesia menjadi negara yang resilien, mandiri, dan bebas dari korupsi.

Dengan antusiasme, Presiden Prabowo membuka pidatonya dengan menyampaikan rasa terima kasih kepada 19 kepala negara, 19 kepala pemerintahan, dan 15 utusan khusus dari berbagai negara yang hadir dalam acara pelantikan tersebut.

“Hari ini kita mendapatkan kehormatan yang sangat besar. Mereka datang ke sini untuk menghormati bangsa dan rakyat Indonesia,” ucap Presiden Prabowo.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa tanggung jawab sebagai Presiden bukanlah hal yang ringan. Pihaknya menegaskan bahwa dirinya dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan bekerja untuk seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tidak memilihnya.

“Kami akan menjalankan kepemimpinan dengan tulus, mengutamakan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan untuk golongan tertentu, apalagi untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

Presiden Prabowo secara lantang menyoroti masalah korupsi dan ketimpangan ekonomi yang masih mengakar kuat di Tanah Air. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya mengakui realita yang ada tanpa bersembunyi di balik statistik yang hanya memperlihatkan sebagian gambaran.

“Kita masih melihat terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan, terlalu banyak anak-anak yang berangkat sekolah tanpa sarapan, terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk sekolah,” ujarnya.

Ia juga mengkritik pemimpin yang hanya bekerja untuk kepentingan pribadi dan kerabat.

“Bukan kita bekerja untuk kerabat kita, bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat,” tegas Presiden Prabowo dengan nada penuh semangat.

Salah satu highlight utama pidato Presiden Prabowo adalah visinya untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, terutama dalam hal ketahanan pangan dan energi. Presiden Prabowo menegaskan bahwa swasembada pangan dan energi adalah prioritasnya dalam beberapa tahun ke depan.

“Saya sudah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya,” ucapnya.

Ia juga optimis bahwa dalam 4-5 tahun mendatang, Indonesia tidak hanya akan swasembada pangan, tetapi juga siap menjadi lumbung pangan dunia. Selain itu, ia menekankan pentingnya swasembada energi untuk menghadapi ketidakpastian global.

“Kita harus swasembada energi, dan kita mampu untuk itu. Kita punya banyak sumber daya seperti sawit, singkong, tebu, dan sumber energi lain yang bisa kita maksimalkan,” tambah Presiden Prabowo dengan penuh keyakinan.

Dengan penuh keyakinan, Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk berani menghadapi tantangan besar yang ada, termasuk tantangan dari dalam diri sendiri. Ia menekankan pentingnya mengakui kelemahan dan bersikap terbuka untuk memperbaiki diri.

“Kita harus berani menatap wajah sendiri, berani memperbaiki diri, dan mengoreksi kesalahan kita. Masih terlalu banyak kebocoran dari anggaran kita,” ujarnya.

Prabowo juga menegaskan pentingnya clean governance dengan penegakan hukum yang tegas dan teknologi digital untuk meminimalisir korupsi.

“Dengan digitalisasi, Insya Allah, kita akan kurangi korupsi secara signifikan,” katanya.

Ia menekankan bahwa pemimpin harus memberikan contoh dalam menjalankan pemerintahan yang bersih, “Ingarso sung tulodo,” tambahnya.

Di akhir pidatonya, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dan bekerja sama membangun masa depan yang lebih baik. Dengan semangat unity in diversity Presiden Prabowo menegaskan pentingnya persatuan, kolaborasi, dan mengesampingkan perpecahan.

“Marilah kita bangun masa depan bersama. Walaupun berbeda suku, partai, agama, atau golongan, kita semua sama-sama anak Indonesia,” tegasnya.

Presiden Prabowo juga berjanji akan melanjutkan program-program yang telah dirintis dan menyampaikan rasa terima kasih atas kepemimpinan dan kenegarawanan Presiden sebelumnya, Joko Widodo.

Pidato ini ditutup dengan ajakan untuk bersatu menghadapi tantangan global, dengan komitmen menjaga non-alignment atau posisi non-blok Indonesia dalam hubungan internasional.

“Kita ingin menjadi tetangga yang baik bagi semua negara. We want to be a good neighbor. Namun, kita juga tidak mengizinkan siapapun mengganggu kedaulatan kita,” tegasnya.

Dengan penuh semangat, Presiden Prabowo mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk berdoa bersama dan memulai babak baru menuju Indonesia yang lebih kuat, mandiri, dan berdaulat.

*

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

PTN Gratis: Agenda Keadilan Pendidikan

Oleh : Jonathan Janoel Wacana pendidikan tinggi gratis kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa biaya pendidikan pada satuan pendidikan negeri, termasuk perguruan tinggi negeri (PTN), harus dapat digratiskan. Pernyataan tersebut disampaikan dan langsung diikuti arahan untuk menggelar rapat terbatas. Di tengah kebutuhan memperluas akses pendidikan tinggi, agenda ini dapat menjadi momentum untuk menempatkan pendidikan sebagai investasi negara dalam membangun kualitas sumber daya manusia. Presiden Prabowo menilai akses pendidikan negeri tidak semestinya menjadi beban berat bagi masyarakat. Karena itu, pemerintah akan membahas desain kebijakan dan pembiayaannya secara lebih mendalam. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan gratis PTN mulai diarahkan dari gagasan menuju pembahasan kebijakan. Pendekatan ini penting agar tujuan memperluas akses pendidikan tetap berjalan seiring dengan kemampuan fiskal dan keberlanjutan pengelolaan perguruan tinggi. Menindaklanjuti arahan tersebut, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menyampaikan bahwa kementeriannya akan melakukan kajian mengenai kemungkinan penggratisan biaya kuliah di PTN. Kajian tersebut mencakup berbagai opsi skema pembiayaan yang nantinya dilaporkan kepada Presiden untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait. Brian juga menjelaskan bahwa pemerintah sebenarnya telah memberikan dukungan pembiayaan melalui KIP Kuliah dan berbagai program beasiswa. Data yang disampaikan Brian menunjukkan sekitar 28,2 persen mahasiswa baru yang diterima di PTN memperoleh dukungan melalui berbagai skema pembiayaan, terutama mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah telah memiliki fondasi kebijakan untuk memperluas akses pendidikan tinggi. Agenda PTN gratis dapat menjadi pengembangan berikutnya dengan desain yang lebih terukur sehingga dukungan negara dapat menjangkau lebih banyak calon mahasiswa. Gagasan tersebut mendapat perspektif ekonomi dari Ekonom Senior INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J. Rachbini. Didik menilai pendidikan gratis hingga PTN bukan sesuatu yang mustahil. Menurutnya, sebagian fondasi pembiayaan pendidikan gratis telah dibangun melalui kebijakan wajib belajar dan dukungan operasional pendidikan pada periode sebelumnya. Pemerintah saat ini dapat melanjutkan fondasi tersebut dengan melakukan penataan kembali prioritas anggaran pendidikan. Didik juga menilai persoalan utama bukan semata-mata mencari anggaran baru, melainkan bagaimana anggaran pendidikan yang tersedia diarahkan secara lebih efektif. Ia menyebut alokasi fungsi pendidikan dalam APBN mencapai sekitar Rp769,09 triliun dan sebagian dapat ditata untuk mendukung pendidikan tinggi. Ia juga mendorong evaluasi pola pembiayaan PTN, termasuk jalur mandiri, agar perguruan tinggi tidak terlalu bergantung pada penerimaan dari mahasiswa. Masukan tersebut memberikan dimensi penting bagi agenda pendidikan gratis. Pembiayaan negara harus dibarengi tata kelola yang sehat agar PTN tetap mampu menjalankan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Efisiensi kelembagaan, penyesuaian kebutuhan operasional, serta penerapan prinsip meritokrasi dalam penerimaan mahasiswa dapat menjadi bagian dari desain kebijakan. Dengan demikian, perluasan akses tidak mengurangi kualitas akademik maupun kapasitas riset perguruan tinggi. Di sisi lain, pendidikan gratis perlu dipahami lebih luas daripada sekadar pembebasan uang kuliah. Mahasiswa masih menghadapi biaya hidup, transportasi, buku, perangkat pembelajaran, dan kebutuhan akademik lainnya. Program seperti KIP Kuliah menunjukkan pentingnya dukungan yang lebih komprehensif, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Kebijakan baru dapat disusun dengan mempertimbangkan karakteristik kebutuhan mahasiswa di berbagai daerah. Momentum ini juga relevan dengan agenda peningkatan kualitas tenaga kerja nasional. Perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Akses yang lebih luas terhadap PTN berpotensi memperbesar basis talenta yang dapat masuk ke sektor strategis, termasuk industri, digitalisasi, kesehatan, energi, dan manufaktur. Karena itu, pembiayaan pendidikan tinggi perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang bagi produktivitas nasional. Perluasan akses pendidikan tinggi juga memiliki dimensi pemerataan pembangunan antardaerah. Anak muda dari daerah yang memiliki keterbatasan ekonomi sering menghadapi pilihan pendidikan yang lebih sempit dibandingkan mereka yang tinggal di pusat-pusat ekonomi. Dukungan pembiayaan yang tepat dapat memperbesar kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan berkualitas. Dalam jangka panjang, lulusan tersebut dapat kembali berkontribusi terhadap pembangunan daerah melalui keahlian yang diperoleh selama menempuh pendidikan. Implementasi kebijakan tetap membutuhkan perencanaan yang cermat. Pemerintah perlu menetapkan cakupan biaya yang ditanggung negara, mekanisme penyaluran anggaran, standar layanan, serta pembagian peran antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, PTN, dan perguruan tinggi swasta. Kejelasan tersebut akan menentukan apakah kebijakan dapat diterapkan secara adil sekaligus menjaga kesehatan keuangan institusi pendidikan. Selain pembiayaan, pengawasan juga perlu diperkuat untuk memastikan anggaran pendidikan digunakan secara efektif. Transparansi, evaluasi berkala, dan indikator yang jelas diperlukan agar kebijakan PTN gratis tidak hanya memperluas akses, tetapi juga meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan arah tersebut, agenda PTN gratis dapat menjadi langkah penting dalam memperluas keadilan pendidikan di Indonesia. Arahan Presiden Prabowo yang segera ditindaklanjuti melalui kajian Kemdiktisaintek menunjukkan bahwa gagasan tersebut mulai bergerak menuju desain implementasi. Jika pembiayaan ditata secara tepat, tata kelola diperkuat, dan kualitas akademik tetap dijaga, pendidikan tinggi dapat semakin terbuka bagi anak-anak Indonesia tanpa mengorbankan keberlanjutan perguruan tinggi. Komitmen pemerintah untuk memperluas akses pendidikan pada akhirnya dapat menjadi investasi strategis dalam mencetak sumber daya manusia unggul dan memperkuat daya saing Indonesia. )* Penulis merupakan Pengamat Sosial dan Kebijakan Pemerintah