Oleh: Anindya Intan Saputri
Transparansi pemerintahan telah menjadi sorotan utama dalam program kerja Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024-2029. Agenda ini bukan hanya sekadar janji politik, tetapi mencerminkan upaya serius untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, transparansi dianggap sebagai kunci untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan serta memberantas korupsi yang telah lama menjadi hambatan bagi kemajuan pembangunan nasional.
Sejak kampanye, Presiden Prabowo telah menyampaikan komitmennya untuk menyederhanakan proses birokrasi dan mempercepat pelayanan publik.
Selama ini, birokrasi yang berbelit-belit, tumpang tindih kewenangan, dan prosedur administrasi yang panjang telah menimbulkan keluhan dari masyarakat serta pelaku usaha. Hambatan-hambatan ini tidak hanya mengganggu pelayanan publik, tetapi juga memperlambat laju investasi dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, reformasi besar-besaran dalam tata kelola pemerintahan melalui transparansi diharapkan dapat memperbaiki situasi tersebut.
Langkah pertama dalam mewujudkan transparansi pemerintahan adalah penyederhanaan birokrasi. Dalam sistem birokrasi yang lama, banyak prosedur administrasi yang tumpang tindih, tidak efisien, dan memperlambat kinerja pelayanan publik. Hal ini menyebabkan masyarakat seringkali merasa terjebak dalam proses yang panjang hanya untuk mengurus dokumen atau izin usaha. Presiden Prabowo-Wapres Gibran ingin mengubah hal tersebut dengan merancang sistem yang lebih sederhana dan efisien, sehingga waktu dan biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dalam pengurusan administrasi dapat diminimalkan.
Teknologi digital telah menjadi elemen kunci dalam upaya menciptakan pemerintahan yang lebih transparan. Penggunaan teknologi digital tidak hanya mempercepat proses birokrasi, tetapi juga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk berinteraksi dengan pemerintah. Salah satu inisiatif yang akan diimplementasikan adalah pengembangan e-government atau pemerintahan berbasis digital.
Dengan penerapan e-government, masyarakat akan dapat mengakses berbagai layanan publik secara online, mulai dari pengurusan dokumen hingga pembayaran pajak. Ini akan meminimalisir birokrasi yang kompleks dan mempercepat pelayanan, terutama di wilayah-wilayah terpencil yang selama ini sulit mengakses layanan pemerintah secara cepat dan efisien.
Transparansi pemerintahan tidak hanya terbatas pada reformasi birokrasi, tetapi juga meliputi reformasi politik dan hukum. Politik merupakan unsur penting dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meminimalisasi sistem politik uang serta meningkatkan kesetaraan dan kemudahan dalam akses politik. Kesamaan hak setiap orang di mata hukum dan kepastian penegakan hukum merupakan prasyarat stabilitas ekonomi dan demokrasi.
Birokrasi yang efisien, profesional, dan berintegritas merupakan penunjang yang baik dalam kehidupan bermasyarakat. Digitalisasi dengan satu data terpadu dipastikan akan sangat membantu efisiensi dan kesatuan pengelolaan, serta pembinaan karir. Melalui reformasi politik dan hukum yang kuat, masyarakat akan mendapatkan perlindungan dan kepastian dalam berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan.
Menteri BUMN, Erick Thohir menegaskan bahwa BUMN siap mendukung penuh program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo dalam lima tahun mendatang. Transformasi BUMN juga akan terus didorong, termasuk dari segi profesionalisme, transparansi, hingga inisiatif bersih-bersih di tubuh BUMN. Erick menegaskan pentingnya loyalitas dan komitmen untuk menjalankan visi Presiden Prabowo, termasuk meningkatkan kolaborasi dengan sektor swasta dan UMKM. Sebagai bagian dari transformasi, Erick akan melanjutkan program perampingan jumlah BUMN, yang akan dipangkas hingga tersisa 30 perusahaan, demi meningkatkan efektivitas dan daya saing di pasar global.
Dalam pasar yang semakin terbuka, Erick menyatakan bahwa perlu ada keseimbangan antara swasta, UMKM, serta investasi dalam dan luar negeri. Ini adalah tantangan yang harus dihadapi oleh Kementerian BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Wakil Ketua MPR RI, Rusdi Kirana, optimistis kondisi Indonesia akan jauh lebih maju di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran yang sudah dilantik oleh MPR RI untuk periode 2024-2029. Rusdi mengaku sudah cukup lama mengenal dan berinteraksi dengan Presiden Prabowo. Menurutnya, Presiden Prabowo merupakan sosok yang pantang menyerah, gigih, dan selalu memikirkan masa depan bangsa.
Selain itu, Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional TKN, Burhanuddin Abdullah, menyatakan rencana pemerintahan baru untuk langsung fokus pada transparansi pemerintah salah satunya melalui reformasi birokrasi dan pembangunan sektor strategis mulai Januari 2025 merupakan angin segar bagi masyarakat. Menurutnya, langkah ini akan memperkuat kepercayaan masyarakat dan investor terhadap keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Program transparansi pemerintahan yang diusung oleh Presiden Prabowo dan Wapres Gibran merupakan langkah strategis dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Dengan dukungan penuh dari berbagai pihak, mulai dari kementerian hingga masyarakat luas, transparansi ini diharapkan menjadi penggerak utama bagi perubahan positif di Indonesia.
Melalui sistem yang terbuka, akuntabel, dan berbasis teknologi digital, Indonesia akan lebih siap menghadapi tantangan global, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Transparansi ini juga akan mempercepat pelayanan publik, memberantas korupsi, dan mendorong pemerataan pembangunan di seluruh pelosok negeri.
)* Penulis adalah kontributor Jendela Baca Institute
