Lompat ke konten utama

Kata Papua

Inovasi Presiden Prabowo Dorong Inklusivitas dan Pemerataan Ekonomi - Kata Papua

Inovasi Presiden Prabowo Dorong Inklusivitas dan Pemerataan Ekonomi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Andi Mahesa 


Presiden Prabowo subianto memiliki visi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata di seluruh Indonesia. Sebagai Presiden, Prabowo Subianto telah memperkenalkan berbagai inovasi dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi serta memastikan manfaat ekonomi tersebut dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.


Indonesia memiliki potensi ekonomi yang sangat besar. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan ekonomi di berbagai sektor dan wilayah masih menjadi masalah yang krusial. Perekonomian Indonesia, meskipun tumbuh dengan angka yang cukup signifikan, masih menghadapi tantangan besar dalam hal pemerataan. Maka dalam konteks ini, visi Presiden Prabowo tersebut menjadi sangat relevan.


Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sukamta mengatakan kebijakan Prabowonomics yang diusung Presiden Prabowo Subianto guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen merupakan langkah yang berani dan visioner. Menurut Sukamta, kebijakan tersebut adalah langkah yang tepat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan merata.
Diketahui, Prabowonomics berfokus pada pembangunan ekonomi yang berbasis pada kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan daya saing industri nasional. Kebijakan ekonomi Prabowonomics menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penghapusan kemiskinan absolut dengan fokus pada investasi, ekspor, serta pengembangan sektor-sektor strategis seperti pertanian, manufaktur, dan teknologi.
Sukamta optimis kebijakan yang diterapkan Presiden Prabowo bisa mencapai target ekonomi yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan kebijakan ini dapat memperkuat sektor-sektor kunci yang pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Kemudian, ada beberapa aspek kuat dari kebijakan Prabowonomics yang diyakini dapat memperkuat masa depan ekonomi Indonesia. Salah satunya yaitu kuatnya kolaborasi pemerintah dan swasta sebagai langkah strategis yang memungkinkan berbagai sektor berkembang lebih cepat. Kolaborasi ini tidak hanya mempercepat pembangunan infrastruktur, tetapi juga memperkuat ekosistem bisnis di seluruh Indonesia, dari kota besar hingga pelosok desa.
Aspek kedua adalah dorongan peningkatan investasi, terutama dari sektor swasta dan investor asing. Menurutnya strategi peningkatan investasi pada Prabowonomics, terutama dari sektor swasta dan investor asing, menunjukkan komitmen pemerintah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Sukamta menyebut bahwa pentingnya dukungan semua pihak terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo agar target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tersebut bisa tercapai. Pertumbuhan ekonomi 8 persen akan menandakan era baru kebangkitan ekonomi Indonesia, dengan daya saing yang lebih kuat di pasar global sehingga pemerataan ekonomi dapat terwujud.
Kebijakan Prabowonomics untuk menghapus kemiskinan absolut juga menjadi harapan baru bagi masyarakat dan dunia usaha. Pihaknya menilai bahwa upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tidak meninggalkan siapa pun di belakang terutama masyarakat miskin.
Presiden Prabowo menargetkan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia dan menargetkan zero poverty (tingkat kemiskinan 0 persen) pada 2045 serta pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dalam lima tahun mendatang. Target ini menjadi acuan utama dalam kebijakan ekonomi nasional yang membutuhkan strategi yang matang, terukur, dan inklusif. Kondisi perekonomian Indonesia yang cukup baik saat ini, dengan pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun 2024 sebesar 5,05% dan inflasi yang terkendali di angka 2,12% year-on-year, membuat peluang untuk mencapai target tersebut sangat besar.
Mengingat neraca perdagangan Indonesia yang mengalami surplus dan telah berlangsung selama lebih dari empat tahun, Guru Besar Bidang Ekonomi Pertanian dan Agribisnis, Prof. Dr. Ir. Masyhuri, mengingatkan penting untuk mengeksplorasi sektor-sektor baru yang dapat mendukung diversifikasi ekspor Indonesia sekaligus mendorong peningkatan daya saing produk nasional di pasar global. Hal ini akan terkait dengan peningkatan investasi dan bagaimana kebijakan ekonomi dapat memfasilitasi arus investasi yang lebih besar.
Menurutnya, salah satu sektor yang bisa di-boost adalah pertanian. Hal tersebut dikarenakan pembangunan pertanian memberikan sumbangan bagi pembangunan daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menopang pertumbuhan ekonomi melalui kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan, riset secara empiris telah menunjukkan bahwa pertumbuhan produktivitas di sektor pertanian dapat mengurangi kemiskinan di daerah-daerah pelosok.
Selanjutnya, Ekonom senior Institute for Development of Economiss and Finance (INDEF), Dradjad Wibowo mengatakan bahwa instrumen ekonomi Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam paket kebijakan mendatang tetap prudent (berhati-hati) dan fokus pada jalur ekonomi inklusif yang memberdayakan semua sektor. Niat mulia mengejar pertumbuhan ekonomi dengan ekonomi inklusif yang adil dan merata harus diikuti dengan kemampuan persuasif pemerintah dan dukungan dari semua komponen bangsa.
Inovasi ekonomi yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto memiliki tujuan yang sangat baik, yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. Melalui fokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan sumber daya alam dan manusia, diversifikasi ekonomi, serta penguatan UMKM, Presiden Prabowo berusaha mewujudkan visi Indonesia yang lebih sejahtera dan berkeadilan. Untuk itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk menciptakan sebuah ekosistem ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indonesia dapat melangkah menuju masa depan yang lebih cerah dengan ekonomi yang tumbuh secara adil dan merata.

)* Penulis merupakan Mahasiswa yang tinggal di Jakarta.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda

Oleh: Yusuf Rinaldi Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaran uang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiap angkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch kedua menetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketiga dengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benar memberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkan seluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikan dukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember 2026. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari 60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telah bekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebut meningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan. Kemnaker melakukan tracer study setiap tiga bulan untuk memperbarui data tersebut. Penelusuran dilakukan melalui kuesioner kepada alumni dan pencocokan data dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya status sebagai penerima upah. Pemerintah juga masih menelusuri alumni yang sebelumnya ditempatkan di kementerian dan lembaga karena proses rekrutmen pada instansi tersebut memiliki mekanisme tersendiri. Namun, perluasan jumlah peserta juga membuat aspek perlindungan dan kualitas pemagangan menjadi penting. Yassierli menyatakan pemerintah tidak ingin peserta digunakan untuk menggantikan pekerja tetap. Pemagangan harus tetap berada dalam kerangka peningkatan kompetensi, sementara evaluasi dilakukan terhadap peserta, mentor, dan perusahaan. Pemerintah juga melakukan monitoring terhadap beban serta jam kerja peserta untuk memastikan mereka tidak diperlakukan seperti pekerja reguler. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan bahwa peserta perlu memanfaatkan masa pemagangan untuk membangun kompetensi sekaligus sikap kerja. Menurut dia, kedisiplinan, integritas, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi merupakan bagian penting dari bekal yang harus dibangun selama berada di lingkungan kerja. Dengan demikian, pengalaman pemagangan tidak hanya menghasilkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesiapan menghadapi tuntutan profesional. Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi W. Sutjipto menilai program Magang Nasional perlu memiliki kesinambungan setelah peserta menyelesaikan enam bulan pemagangan. Menurut Budi, pengalaman magang perlu diikuti mekanisme yang mempertemukan kompetensi peserta dengan kebutuhan lowongan perusahaan. Tanpa pencocokan tersebut, terdapat risiko peserta telah memperoleh pengalaman kerja tetapi masih menghadapi kesulitan ketika harus masuk ke pekerjaan formal setelah program berakhir. Pandangan tersebut menempatkan penyerapan kerja sebagai bagian penting dari evaluasi kebijakan. Jumlah peserta yang besar memang memperluas akses terhadap pengalaman kerja, tetapi dampak ekonominya akan lebih terlihat apabila kompetensi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan industri dan berlanjut menjadi peluang karier. Karena itu, Magang Nasional dapat dipandang sebagai investasi tenaga kerja muda dengan catatan bahwa keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah peserta. Kualitas pelatihan, relevansi bidang magang, fungsi mentor, perlindungan peserta, pencocokan dengan kebutuhan perusahaan, serta penyerapan setelah program menjadi rangkaian yang menentukan dampak kebijakan. Dengan target 150 ribu peserta pada 2026, pemerintah memiliki ruang