Lompat ke konten utama

Kata Papua

Sinergitas Pemerintah dengan Kelompok UMKM Bantu Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional - Kata Papua

Sinergitas Pemerintah dengan Kelompok UMKM Bantu Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Rahmat Hidayat

Sinergitas antara berbagai pihak, terutama dengan kelompok Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), memainkan peran penting dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional yang berkelanjutan. UMKM, yang merupakan bagian integral dari perekonomian Indonesia, memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap penyediaan pangan yang tidak hanya mencukupi kebutuhan domestik, tetapi juga mendukung ketahanan pangan jangka panjang di tanah air. Dengan dukungan yang tepat, kelompok UMKM ini dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan sistem pangan yang lebih stabil dan mandiri.

Di Indonesia, sebagian besar UMKM bergerak di sektor pangan, mulai dari petani, nelayan, hingga produsen makanan olahan. Sektor-sektor ini sangat dekat dengan kebutuhan dasar masyarakat, yaitu pangan. Dengan jumlah yang besar dan tersebar di seluruh wilayah, UMKM memiliki kapasitas untuk meningkatkan produksi pangan lokal serta menciptakan sistem distribusi yang lebih efisien. Sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan kelompok UMKM menjadi kunci dalam mengoptimalkan potensi ini. Pemerintah, misalnya, melalui kebijakan yang mendukung pemberdayaan UMKM dan akses pasar, dapat memperkuat daya saing produk pangan lokal yang dihasilkan oleh kelompok UMKM.

Menteri UMKM, Maman Abdurrahman menegaskan komitmen Kementerian UMKM dalam mendukung ketahanan pangan melalui pembiayaan penyediaan peralatan untuk keberlangsungan peningkatan usaha para pengusaha UMKM. Sejumlah langkah strategis akan dilakukan untuk memastikan UMKM dapat berkontribusi optimal dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Saat ini pihaknya sedang menyiapkan Peraturan Menteri (Permen) untuk mengalokasikan Rp20 triliun untuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) khusus peralatan produksi. Program ini bertujuan membantu khususnya petani, peternak, dan pengusaha UMKM di sektor perikanan dalam mendapatkan alat usaha dengan plafon hingga Rp2 miliar.

Dalam konteks ketahanan pangan, UMKM juga memiliki peran penting dalam mengurangi kerawanan pangan di daerah-daerah terpencil dan daerah yang terdampak bencana. Sinergitas antara pemerintah dan UMKM dalam menyediakan produk pangan yang mudah diakses dan terjangkau sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan pasokan pangan, terutama di daerah yang kesulitan mendapatkan pasokan pangan dari luar. Selain itu, UMKM yang bergerak di bidang pertanian dan perikanan lokal dapat membantu menjaga keberagaman pangan di Indonesia, sekaligus meningkatkan pendapatan para petani dan nelayan yang tergabung dalam kelompok UMKM tersebut.

Salah satu contoh keberhasilan sinergitas ini adalah program kemitraan antara petani lokal dan perusahaan besar yang bergerak di sektor pangan. Dalam hal ini, perusahaan besar bertindak sebagai mitra dalam hal pemasaran, pelatihan, serta pendanaan bagi petani. Di sisi lain, petani yang tergabung dalam kelompok UMKM mendapat akses yang lebih baik terhadap pasar yang lebih luas, teknologi, dan pembiayaan yang lebih mudah. Hal ini tentu saja meningkatkan efisiensi dan produktivitas sektor pangan lokal, yang berdampak langsung pada peningkatan ketahanan pangan nasional.

Sementara itu, Kepala Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat, Devi Erma Yeni mengatakan UMKM memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebagai pelaku ekonomi yang tersebar di berbagai wilayah, UMKM mampu mendukung produksi, pengolahan, dan distribusi pangan hingga ke pelosok negeri. Dengan berfokus pada produk lokal, UMKM membantu memastikan ketersediaan pangan yang beragam di tengah masyarakat. UMKM di sektor pangan sering kali memanfaatkan bahan baku lokal, seperti hasil pertanian, peternakan, atau perikanan.

Selain itu, dalam menghadapi tantangan global terkait perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan internasional, sinergitas yang kuat antara UMKM, pemerintah, dan sektor swasta sangat diperlukan untuk menciptakan sistem pangan yang lebih resilien. Inovasi dalam teknik pertanian dan pengolahan pangan yang ramah lingkungan serta penerapan teknologi yang efisien dalam distribusi dan penyimpanan pangan menjadi hal penting dalam menjaga kestabilan pasokan pangan di seluruh Indonesia. Dalam hal ini, peran UMKM sangat krusial, karena mereka dapat menjadi pelopor dalam mengadopsi teknologi tepat guna yang sesuai dengan kondisi lokal dan budaya setempat.

Tidak kalah pentingnya, program pelatihan dan pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga swasta untuk kelompok UMKM dalam sektor pangan dapat meningkatkan kapasitas mereka dalam hal kualitas produk dan manajemen usaha. Dengan meningkatnya keterampilan dan pengetahuan, UMKM di sektor pangan mampu menghasilkan produk yang tidak hanya memenuhi standar kesehatan dan keamanan pangan, tetapi juga memiliki daya saing di pasar global. Hal ini tentu saja akan berdampak positif pada penguatan ketahanan pangan nasional, yang pada gilirannya juga berkontribusi pada perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Dalam rangka mempercepat terwujudnya ketahanan pangan nasional, sinergitas ini harus terus dijaga dan diperkuat. Semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun kelompok UMKM, harus bersatu dalam upaya menciptakan sistem pangan yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Dengan dukungan yang tepat, UMKM di sektor pangan memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan ketahanan pangan yang tidak hanya mencakup aspek ketersediaan pangan, tetapi juga mencakup keberagaman, kualitas, dan distribusi pangan yang merata di seluruh penjuru Indonesia.

)* Penulis adalah pengamat Ekonomi

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Dari Rafale hingga Kapal Induk, Mengapresiasi Modernisasi Pertahanan Era Presiden Prabowo

Oleh: Giana Sulistya Modernisasi pertahanan Indonesia semakin memperlihatkan hasil pada era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Penerimaan kendaraan tempur amfibi AAV M-35, kedatangan pesawat tempur Rafale, hingga bergabungnya kapal induk pertama Republik Indonesia menjadi perkembangan penting dalam penguatan TNI. Pada saat yang sama, pembangunan kapal selam Scorpène di dalam negeri membuka peluang memperkuat kemampuan pertahanan sekaligus penguasaan teknologi nasional. Rangkaian tersebut patut diapresiasi sebagai bagian dari kesinambungan kebijakan pertahanan. Sejumlah pengadaan yang dimulai ketika Prabowo menjabat Menteri Pertahanan kini memasuki tahap penerimaan dan pengoperasian. Sementara itu, pembangunan alutsista bersama mitra internasional memberi kesempatan bagi industri Indonesia untuk meningkatkan kemampuan produksi, pemeliharaan, dan pengembangan sumber daya manusia. Salah satu perkembangan terbaru berlangsung di Kesatrian Marinir Hartono, Cilandak, Jakarta Selatan, Senin (28/9/2026). Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyerahkan 12 kendaraan tempur amfibi AAV M-35 kepada jajaran TNI. Kendaraan varian AAV-7A1 RAM/RS asal Amerika Serikat tersebut memperkuat kemampuan Korps Marinir bergerak dari laut menuju pantai dan melanjutkan operasi di daratan. Bagi negara kepulauan, kemampuan tersebut memiliki arti strategis. Mobilitas pasukan dari kapal menuju daratan merupakan bagian penting dalam operasi amfibi. Kehadiran kendaraan yang dapat beroperasi di kedua medan itu memperluas kemampuan Marinir menjalankan tugas pertahanan wilayah. Penguatan maritim juga ditandai oleh peresmian KRI Sriwijaya-100 sebagai kapal induk pertama Republik Indonesia. Kapal yang sebelumnya bernama ITS Giuseppe Garibaldi dan berdinas di Angkatan Laut Italia itu resmi masuk jajaran TNI AL pada 24 September 2026. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memimpin peresmiannya di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kehadiran kapal induk pertama merupakan tonggak penting dalam perjalanan pertahanan Indonesia. Menurut penjelasan Panglima TNI yang dipublikasikan Kementerian Pertahanan, KRI Sriwijaya-100 dapat menjalankan peran sebagai pusat komando operasi laut, sarana diplomasi pertahanan, serta pendukung bantuan kemanusiaan. Dengan demikian, pemanfaatannya memiliki cakupan yang luas dalam mendukung kepentingan nasional. Nilai strategisnya perlu diwujudkan melalui kesiapan awak, pemeliharaan, dukungan logistik, dan latihan bersama unsur armada lainnya. Bagi Indonesia yang wilayahnya tersebar di ribuan pulau, kemampuan mengoordinasikan operasi dari laut dapat menjadi modal penting, termasuk ketika negara harus menjangkau daerah terdampak bencana. Di bawah permukaan laut, penguatan pertahanan berjalan melalui program dua kapal selam Scorpène Evolved yang dibangun oleh PT PAL Indonesia bersama Naval Group dari Prancis. Program tersebut mencakup pembangunan di galangan Indonesia dan alih teknologi. Konfigurasinya menggunakan baterai litium-ion sebagai bagian dari sistem energi kapal selam. Pembangunan fisik kapal selam pertama telah dimulai melalui pemotongan baja perdana di PT PAL, Surabaya, pada 7 Agustus 2026. Tahap ini menandai kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menegaskan bahwa Scorpène masih berada dalam proses pembangunan sebelum nantinya memperkuat armada TNI AL. Di sinilah program Scorpène memiliki nilai lebih bagi Indonesia. Modernisasi pertahanan dapat berjalan bersama peningkatan kemampuan industri nasional. Keterlibatan tenaga ahli Indonesia dalam pembangunan kapal selam memberi ruang untuk memperdalam keterampilan teknik, memahami sistem yang kompleks, dan memperkuat kemampuan pemeliharaan jangka panjang. Alih teknologi tentu membutuhkan proses yang berkelanjutan. Karena itu, kerja sama tersebut patut diapresiasi sebagai kesempatan membangun kompetensi nasional. Semakin kuat kemampuan industri dalam negeri mendukung kebutuhan TNI, semakin besar pula ruang Indonesia untuk menjaga kesiapan pertahanannya. Pada matra udara, kesinambungan kebijakan terlihat melalui pengadaan 42 pesawat tempur Rafale buatan Dassault Aviation. Pengadaan itu terbagi dalam tiga tahap, yakni enam pesawat, kemudian masing-masing 18 pesawat. Tahap-tahap tersebut efektif pada September 2022, Agustus 2023, dan Januari 2024, ketika Prabowo masih menjabat Menteri Pertahanan. Hingga September 2026, TNI AU telah menerima enam Rafale. Tiga pesawat pertama tiba pada awal tahun, disusul tiga berikutnya pada Mei 2026. Pesawat tersebut memperkuat Skadron Udara 12 di Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau. Wakil Kepala Staf TNI AU Marsekal Madya TNI Tedi Rizalihadi menyatakan tambahan 18 pesawat akan datang mulai 2027 secara bertahap, dengan pengiriman diperkirakan berlanjut hingga 2029. Kedatangan Rafale memperlihatkan bagaimana keputusan pengadaan jangka panjang mulai menghasilkan penguatan kemampuan TNI. Tedi juga menjelaskan bahwa fasilitas pengoperasian dan perawatan telah disiapkan. Dukungan tersebut penting karena pesawat tempur memerlukan pilot, teknisi, persenjataan, dan sistem pemeliharaan yang bekerja sebagai satu kesatuan. AAV M-35, KRI Sriwijaya-100, Scorpène, dan Rafale mempunyai fungsi serta tahap kesiapan yang berbeda. Namun, seluruhnya memperlihatkan arah pembangunan pertahanan yang semakin luas: penguatan operasi amfibi, kemampuan armada laut, pembangunan kekuatan bawah laut, dan pertahanan udara. Tantangan berikutnya ialah menghubungkan kemampuan tersebut melalui doktrin, latihan, komunikasi, dan dukungan logistik yang terintegrasi. Kekuatan setiap matra akan memberi hasil lebih besar ketika dapat digunakan dalam operasi gabungan. Karena itu, peningkatan profesionalisme prajurit dan kemampuan pemeliharaan perlu terus berjalan bersama penerimaan alutsista. Apresiasi terhadap modernisasi pertahanan di era Presiden Prabowo memiliki dasar pada kesinambungan program dan kemajuan pelaksanaannya. Kehadiran kapal induk pertama, penerimaan Rafale dan AAV M-35, serta pembangunan Scorpène menunjukkan perhatian terhadap kebutuhan pertahanan Indonesia sebagai negara kepulauan. Penguatan tersebut merupakan investasi jangka