Oleh: Ratna Wijayanti
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menunjukkan bagaimana langkah cepat dan terkoordinasi dalam upaya untuk menangani adanya persoalan yang menimpa Pulau Enggano, Bengkulu.
Respon sigap yang dibarengi dengan koordinasi lintas sektor itu menjadi cerminan yang nyata mengenai wujud reformasi birokrasi yang tengah digencarkan oleh Kepala Negara di Tanah Air.
Hanya dalam waktu yang singkat saja, pemerintah sudah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2025 yang bertujuan untuk secara langsung mampu mengatasi keterisolasian para warga di Pulau Enggano akibat adanyua pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai yang terus berlangsung selama empat bulan terakhir ini.
Menanggapi terbitnya Inpres 12/2025 tersebut, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan langsung segera membentuk Tim Koordinasi Keadaan Tertentu Pulau Enggano dan Alur Pelabuhan Pulau Baai.
Tim tersebut memiliki mandat untuk dapat melakukan sinkronisasi antar perangkat daerah dan instansi vertikal terkait lainnya, guna semakin mempercepat upaya normalisasi pelabuhan, termasuk juga melakukan perbaikan transportasi dan logistik, serta pembangunan infrastruktur di Pulau Enggano.
Helmi Hasan pun memastikan bahwa tim koordinasi terus melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan keadaan tertentu kepada gubernur secara langsung. Tim tersebut juga diberikan kewenangan untuk bisa merekomendasikan apa saja langkah strategis terbaik kepada pemerintah provinsi.
Dalam melaksanakan tugas mereka, tim koordinasi itu dapat melibatkan secara langsung para tenaga ahli, profesional, akademisi, maupun pihak lain yang memiliki kompeten sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.
Langkah kolaboratif semacam ini semakin menegaskan adanya reformasi birokrasi yang tak hanya menjadi sekadar jargon semata, melainkan terwujud dalam praktik nyata di lapangan secara langsung.
Pemerintah pusat melalui Inpres Nomor 12 Tahun 2025 turut menekankan mengenai betapa pentingnya melakukan upaya normalisasi alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai untuk dapat menjamin terwujudnya konektivitas Pulau Enggano yang berada di tengah Samudera Hindia.
Sebagai informasi, bahwa pulau tersebut terletak pada sekitar 156 kilometer dari Kota Bengkulu dan hanya bisa diakses dengan menggunakan kapal penyeberangan yang berukuran besar. Pendangkalan alur pelabuhan yang terjadi telah menjadi perhatian serius pemerintah pusat, karena hambatan ini berdampak langsung terhadap kesejahteraan warga.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan DPR terus memantau implementasi Inpres tersebut. Menurut Dasco, setelah Inpres diterbitkan, Pelindo mulai bergerak cepat mengatasi sedimentasi pelabuhan yang sudah berlangsung delapan bulan.
Selain itu, koordinasi antara Pelni dan ASDP terus dilakukan untuk memastikan kapal pengangkut penumpang dapat bersandar dengan aman. Dasco menyebut DPR juga membentuk tim kajian khusus untuk merumuskan perbaikan menyeluruh bagi pulau-pulau terluar seperti Pulau Enggano agar ke depannya masalah serupa tidak terulang.
Pendangkalan Pelabuhan Pulau Baai berdampak luas pada kehidupan warga Enggano. Aktivitas perekonomian menurun drastis, bahan pangan mulai menipis, dan hasil bumi tidak dapat dijual karena distribusi terhenti. Kondisi tersebut memperlihatkan urgensi yang langsung ditindaklanjuti oleh Presiden Prabowo melalui penandatanganan Inpres sebagai wujud keberpihakan nyata terhadap masyarakat terluar.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memuji gaya kepemimpinan responsif yang ditunjukkan Presiden Prabowo. Menurut Prasetyo, begitu keluhan warga diterima, seluruh jajaran kementerian bergerak serentak menyiapkan solusi.
Pemerintah menugaskan kementerian terkait untuk segera membersihkan sedimentasi pelabuhan, memperbaiki dermaga, dan memulihkan konektivitas laut agar distribusi barang dan jasa kembali normal.
Prasetyo Hadi menekankan bahwa koordinasi intensif dengan DPR RI menjadi faktor penting percepatan penanganan Pulau Enggano. Komunikasi yang terjalin erat mempermudah pemerintah menyiapkan alokasi anggaran dan menyatukan langkah antar-lembaga. Menurut Prasetyo, sinergi tersebut mempercepat pengambilan keputusan strategis sehingga solusi konkret bisa segera diterapkan di lapangan.
Langkah cepat pemerintah pusat direspons cepat oleh pemerintah daerah. Tim Koordinasi Penanganan Keadaan Tertentu Pulau Enggano yang dibentuk Gubernur Helmi Hasan mulai bekerja sejak hari pertama penugasan.
Tim tersebut melakukan pendataan kebutuhan prioritas warga, seperti suplai bahan pangan pokok, penanganan kesehatan darurat, serta solusi transportasi jangka pendek hingga alur pelabuhan kembali normal.
Respon sigap tersebut bukan hanya mengakhiri isolasi warga Pulau Enggano, tetapi juga menegaskan reformasi birokrasi di era pemerintahan Prabowo Subianto mulai membuahkan hasil.
Koordinasi lintas sektor berjalan efektif tanpa berlarut-larut dalam konflik kewenangan. Instruksi Presiden langsung diimplementasikan di tingkat daerah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah provinsi, DPR, BUMN Pelindo dan Pelni, ASDP, hingga kementerian teknis terkait.
Kondisi Pulau Enggano yang sebelumnya terisolasi selama empat bulan menjadi ujian nyata komitmen reformasi birokrasi Indonesia. Cepatnya respon pemerintah pusat dan daerah mengakhiri keterisolasian tersebut membuktikan bahwa birokrasi Indonesia semakin tanggap, kolaboratif, dan berorientasi pada solusi rakyat.
Dengan reformasi birokrasi semacam itu, tidak hanya Pulau Enggano yang terbantu, melainkan juga seluruh pulau terluar Indonesia akan mendapatkan perhatian dan kebijakan yang lebih adil, efektif, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat setempat. (*)
)* Penulis merupakan Peneliti Konektivitas Maritim dan Pembangunan Terpadu
