Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah bangun 2.200 dapur untuk infrastruktur program MBG - Kata Papua

Pemerintah bangun 2.200 dapur untuk infrastruktur program MBG

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

JAKARTA – Pemerintah terus menunjukkan komitmen dalam mewujudkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian dari upaya mencetak generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Badan Gizi Nasional (BGN) bersinergi membangun 2.200 dapur MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan menjadi tulang punggung penyediaan makanan bergizi untuk pelajar di seluruh Indonesia. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada Maret 2025 antara dua lembaga tersebut.

Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pembangunan dapur MBG adalah langkah strategis yang memerlukan dukungan lintas sektor.

“Pembangunan dapur MBG adalah tanggung jawab bersama. Pihaknya siap hadir dari sisi infrastruktur agar program ini bisa berjalan cepat dan merata di seluruh wilayah Indonesia,” kata Dody.

Ditambahkannya bahwa Kementerian PU tidak hanya akan terlibat dalam pembangunan fisik dapur, namun juga dalam penyusunan panduan teknis dan standarisasi bangunan. Pembangunan dapur ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan rantai pasok bahan pangan.

“Dapur MBG tidak hanya menyehatkan siswa, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal. Ini adalah bagian dari visi PU 608 untuk menurunkan ICOR di bawah 6, menekan kemiskinan hingga 0%, dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8%,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menyambut baik dukungan tersebut dan menekankan bahwa pembangunan infrastruktur gizi yang memadai merupakan faktor kunci kesuksesan program MBG. Fokus pembangunan dapur akan diarahkan ke wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) dengan pendekatan swakelola bersama masyarakat.

“Rencananya pengelolaan dapur MBG dilakukan dengan skema swakelola. Saat ini kami akan pertajam di lokasi-lokasi 3T,” tutur Dadan.

Seiring dengan pembangunan infrastruktur, sosialisasi program MBG juga terus dilakukan. Di Jakarta Barat, kegiatan bertajuk “Bersama Mewujudkan Generasi Sehat Indonesia” digelar dengan menghadirkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris.

Dalam sambutannya, Charles menyebut bahwa MBG sebagai langkah konkret pemerintah dalam mempersiapkan generasi emas Indonesia. Ia juga mengajak para orang tua untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas gizi anak-anak.

“Kami di DPR RI, khususnya Komisi IX, akan terus mendukung agar program MBG berjalan cepat dan merata di seluruh Indonesia,” tegas Charles.

Program MBG juga membuka peluang nyata bagi pemberdayaan pelaku usaha lokal. Seperti yang dialami Ely Hartati, pelaku usaha katering di Tenggarong, Kalimantan Timur. Dengan dukungan pembiayaan dari BRI, Ely berhasil mengembangkan dua dapur MBG yang kini melayani lebih dari 6.000 siswa dan mempekerjakan lebih dari 100 warga lokal.

“Saya bisa mengembangkan usaha dan membuka lapangan kerja berkat akses pembiayaan dari BRI. Program ini bukan hanya soal makan bergizi, tapi juga pemberdayaan ekonomi,” ujar Ely.

Corporate Secretary BRI, Agustya Hendy Bernadi, menyatakan bahwa dukungan perbankan terhadap program MBG adalah bentuk nyata sinergi antara sektor keuangan dan pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

“Kisah Bu Ely menjadi contoh bagaimana pelaku UMKM bisa tumbuh bersama program pemerintah. Kami terus membuka akses pembiayaan agar semakin banyak pelaku usaha lokal yang dapat mendukung program MBG,” ungkap Hendy.

Dengan sinergi antara kementerian, lembaga, DPR, dunia usaha, dan masyarakat, pembangunan 2.200 dapur MBG ini diyakini menjadi fondasi kuat dalam mencetak generasi sehat, produktif, dan siap bersaing di masa depan.

(*/rls)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Menjaga Fundamental Ekonomi di Tengah Tekanan Rupiah

Oleh: Ricky Rinaldi Dinamika perekonomian global yang diwarnai tingginya ketidakpastian pasar keuangan internasional, ketegangan geopolitik lintas benua, serta kebijakan suku bunga tinggi di negara-negara maju memicu tekanan yang signifikan terhadap nilai tukar mata uang di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia. Fluktuasi nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS menjadi tantangan nyata yang memerlukan kecermatan serta presisi strategi kebijakan ekonomi makro secara komprehensif. Dalam menghadapi volatilitas pasar keuangan tersebut, ketahanan ekonomi nasional tidak ditentukan oleh respon kepanikan jangka pendek, melainkan oleh kekuatan fundamental ekonomi riil dan solidnya koordinasi kebijakan antar-lembaga. Langkah strategis pemerintah bersama otoritas moneter dalam menjaga ketahanan fundamental ekonomi terbukti menjadi benteng utama dalam mempertahankan stabilitas finansial, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan keberlanjutan arus investasi nasional secara inklusif. Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan pemerintah terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter bersama Bank Indonesia guna meredam dampak gejolak nilai tukar terhadap perekonomian domestik. Menurutnya, APBN menjalankan peran vital sebagai peredam kejutan (shock absorber) untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dari potensi dampak kenaikan harga barang-barang impor (imported inflation). Pengelolaan defisit anggaran secara disiplin, efisiensi belanja negara, serta optimalisasi penerimaan perpajakan dan non-pajak dipastikan tetap terjaga dengan aman guna menopang kepastian iklim usaha dan memberikan tingkat kepercayaan yang tinggi bagi pasar keuangan global. Suahasil menjelaskan bahwa fundamental ekonomi Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang sangat berdaya tahan, didukung oleh laju pertumbuhan ekonomi yang konsisten berada di atas lima persen, tingkat inflasi nasional yang terkendali dalam sasaran target, serta neraca perdagangan yang terus mencatatkan surplus secara beruntun. Pemerintah memberikan kepastian bagi dunia usaha bahwa ketahanan fiskal Indonesia sangat memadai untuk menghadapi guncangan eksternal. Instrumen insentif perpajakan dan kemudahan fasilitas kepabeanan tetap dialokasikan secara tepat sasaran untuk mendukung industri manufaktur berorientasi ekspor serta mendorong penggunaan komponen dalam negeri demi menekan ketergantungan bahan baku impor. Menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan fluktuasi mata uang merupakan wujud tanggung jawab kepemimpinan ekonomi yang matang dan berpandangan jauh ke depan. Pemerintah memberikan penegasan yang jelas kepada publik bahwa stabilitas Rupiah ditopang oleh kekuatan sektor riil dan cadangan devisa yang mencuputi. Ketegasan pemerintah dalam mendorong pendalaman pasar keuangan serta optimalisasi penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE) Sumber Daya Alam di dalam negeri menjadi instrumen hukum yang sangat krusial untuk memperkuat ketersediaan likuiditas valuta asing di pasar domestik. Penguatan fundamental ini juga diperkokoh melalui pengawasan ketat terhadap efisiensi belanja BUMN dan korporasi swasta yang memiliki kewajiban utang luar negeri. Koordinasi berkala dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan setiap potensi risiko likuiditas terdeteksi dan dimitigasi secara terukur sebelum berdampak pada sektor perbankan nasional. Langkah pencegahan yang terintegrasi ini menjamin bahwa seluruh industri keuangan nasional memiliki bantalan modal yang sangat tebal dalam menghadapi gejolak eksternal. Langkah percepatan penataan ekosistem modal usaha dan daya saing industri dalam negeri ini berjalan selaras dengan dorongan penanaman modal strategis. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengatakan ketahanan fundamental ekonomi nasional menjadi faktor penentu utama yang menjaga kepercayaan para investor global untuk tetap menanamkan modal jangka panjang di Indonesia. Menurutnya, dinamika kurs jangka pendek tidak menyurutkan minat investasi langsung (Foreign Direct Investment) karena daya tarik Indonesia terletak pada besarnya potensi pasar domestik, kelimpahan sumber daya alam, dan ketegasan kebijakan hilirisasi industri. Rosan memaparkan bahwa Kementerian Investasi dan Hilirisasi terus memacu masuknya investasi di sektor hilirisasi pertambangan, perkebunan, dan energi terbarukan yang memiliki nilai tambah tinggi serta mampu menghasilkan devisa ekspor baru bagi negara. Peningkatan fasilitas perizinan berusaha yang terintegrasi secara digital (Online Single Submission) dan jaminan kepastian hukum memberikan kenyamanan bagi para investor untuk merealisasikan komitmen investasinya, sehingga arus modal masuk tidak hanya bertumpu pada pasar keuangan yang sensitif, melainkan pada sektor riil yang menciptakan lapangan kerja. Selain itu, percepatan fasilitasi investasi hilirisasi di luar Pulau Jawa terus diperluas guna mendorong pemerataan struktur pertumbuhan ekonomi antardaerah. Penguatan rantai pasok lokal yang menghubungkan industri skala besar dengan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah menjamin bahwa dampak ekonomi dari masuknya modal asing dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat lokal dalam bentuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan daerah. Langkah pemerintah dalam menjaga fundamental ekonomi di tengah tekanan Rupiah merupakan manifestasi nyata dari