Lompat ke konten utama

Kata Papua

Setahun Implementasi, Pemerintah Pastikan Program MBG Terus Diperkuat - Kata Papua

Setahun Implementasi, Pemerintah Pastikan Program MBG Terus Diperkuat

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Yudhistira Wijaya

Selama satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menjadi salah satu inisiatif unggulan. MBG merupakan langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional, membangun kualitas sumber daya manusia sejak dini, serta menjadi strategi efektif dalam menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Indonesia.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, melihat program MBG sebagai program populis yang memiliki nilai strategis besar dalam membentuk generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan cerdas. Kelemahan dalam pelaksanaan di tahun pertama adalah hal wajar, mengingat Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga pelaksana juga merupakan entitas baru. Sehingga perlu kualitas sumber daya manusia yang mengelola program ini, dengan seleksi ketat baik untuk tim verifikator maupun penyedia jasa makanan.

Sebagai bagian dari delapan Program Hasil Terbaik Cepat (PHCT), MBG telah dirancang dengan visi besar menghadirkan akses makanan bergizi dan susu gratis bagi anak-anak sekolah dan santri pesantren di seluruh Indonesia. Dalam perjalanannya, program ini menghadapi berbagai tantangan, namun capaian selama satu tahun terakhir tetap menunjukkan keberhasilan yang patut diapresiasi.

Hingga pertengahan Oktober 2025, Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan telah menyalurkan lebih dari 1 miliar porsi makanan bergizi kepada 34,6 juta penerima manfaat. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menjadi ujung tombak distribusi makanan bergizi juga tumbuh signifikan.

Tercatat 11.504 unit SPPG telah beroperasi di seluruh Indonesia. Bahkan, pemerintah menunjukkan keberpihakan nyata pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dengan menghadirkan 25.400 SPPG di kawasan tersebut serta 6.000 unit lainnya di daerah terpencil.

Namun, seperti program besar lainnya, MBG tidak lepas dari dinamika di lapangan. Beberapa permasalahan dan tantangan yang terjadi menjadi pelajaran penting bagi seluruh pemangku kepentingan.

Presiden Prabowo Subianto sendiri menanggapi dengan penuh tanggung jawab. Pemerintah tidak akan memaksakan percepatan program apabila berpotensi menimbulkan penyimpangan dan masalah yang lebih besar. Fokus utama tetap pada kualitas pelaksanaan, bukan sekadar pencapaian angka. Sikap bijak tersebut menunjukkan bahwa pemerintah sangat serius dalam menjaga keberlanjutan dan kualitas program MBG.

Evaluasi menyeluruh telah dilakukan dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga seperti Kemenkes, BPOM, dan BKKBN, serta mendapat pengawasan ketat dari DPR RI melalui Komisi IX. Langkah ini menjadi fondasi penting agar SPPG ke depan hanya dikelola oleh pihak yang profesional dan memiliki pengalaman di bidang katering dan pengelolaan makanan massal.

Pembina sekaligus inisiator Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN), Muhammad Fadli, menyatakan bahwa MBG menjadi salah satu bukti nyata komitmen pemerintah dalam menghadirkan program pro-rakyat. AMAN, yang dikenal sebagai kelompok mahasiswa lintas kampus dan organisasi yang non-partisan, memandang bahwa MBG memiliki daya sentuh langsung terhadap masyarakat, terutama kalangan miskin dan rentan. Mereka menganggap program ini sebagai bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin kebutuhan dasar rakyat.

Dukungan ini juga dirasakan langsung oleh para legislator di daerah pemilihan. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkap bahwa mayoritas konstituennya di Jakarta Timur meminta agar program MBG dilanjutkan. Aspirasi masyarakat tersebut adalah suara otentik dari rakyat yang merasakan langsung manfaat dari program ini. Maka dari itu, menurutnya, pemerintah dan DPR harus terus mendukung keberlanjutan program MBG, tentu dengan perbaikan dan penguatan tata kelola yang berkelanjutan.

Secara politis dan visi kebijakan, keputusan Presiden Prabowo untuk mengimplementasikan MBG adalah langkah visioner. Namun perlu evaluasi terkait pengawasan, efektivitas koordinasi, dan pemilihan mitra pelaksana. Selain itu, perlu juga penyempurnaan sasaran program agar lebih tepat guna dan lebih fokus pada wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Sementara itu, pengamat dari Universitas Gadjah Mada, Wahyudi, menyampaikan bahwa MBG merupakan program dengan anggaran besar dan tujuan jangka panjang yang strategis. Pemerintah perlu mengevaluasi SPPG yang tidak profesional dan mengedepankan kualitas penyelenggaraan agar tujuan program benar-benar tercapai, seperti peningkatan status gizi anak, prestasi belajar, serta pengurangan stunting dan kemiskinan.

Dampak nyata MBG telah terlihat di lapangan dan masyarakat. Di berbagai daerah seperti Jakarta Barat hingga Sleman, program ini tidak hanya mengurangi beban ekonomi keluarga, tetapi juga membantu anak-anak mendapatkan asupan nutrisi yang selama ini sulit dipenuhi. Bahkan bagi sebagian keluarga, MBG menjadi tumpuan utama kebutuhan makan siang anak. Kesehatan siswa membaik, semangat belajar meningkat, dan pengetahuan tentang gizi pun ikut berkembang.

Melalui keberhasilan satu tahun pertama ini, pemerintahan Prabowo-Gibran menunjukkan komitmennya dalam membangun masa depan bangsa dari pondasi paling dasar, yakni gizi anak-anak Indonesia. Evaluasi telah dijalankan, kritik dijadikan bahan perbaikan, dan target jangka panjang terus disesuaikan agar realistis namun tetap berdampak luas.

Pemerintah menegaskan bahwa program MBG tidak akan berhenti di sini. Dengan pendekatan bertahap, terukur, dan berfokus pada kualitas, MBG akan terus diperkuat. Dengan sinergi antara pusat dan daerah, serta pelibatan masyarakat sipil dan lembaga pengawas, program ini akan menjadi salah satu pilar dalam menciptakan generasi unggul, sehat, dan berdaya saing global.

)*Penulis Merupakan Pengamat Gizi dan Kebijakan Pangan

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Most Popular

Categories

Related Post

Uncategorized
Mengecam Kelicikan KST Papua Jadikan Masyarakat Papua Tameng Hidup Oleh : Clara Anastasya Wompere Kelompok separatis dan teroris (KST) di Papua merupakan gerombolan kriminal dan pengacau yang sangat licik. Bagaimana tidak, pasalnya mereka dengan sangat tegas menggunakan warga yang merupakan masyarakat orang asli Papua (OAP) untuk menjadi tameng hidup pada saat terjadinya baku tembak dengan pihak aparat keamanan dari personel gabungan ketika mereka sedang terpojok. Satuan Tugas (Satgas) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dari Batalyon Infanteri 133 Yudha Sakti terlibat baku tembak dengan gerombolan separatis tersebut, yang mana juga termasuk ke dalam Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Kampung Ayata, Kabupaten Maybrat. Dalam baku tembak itu, sebanyak ratusan warga setempat berhasil dievakuasi oleh aparat keamanan untuk bisa menghindarkan mereka dari adanya upaya ataupun potensi akan intimidasi dari kelompok separatis. Seluruh warga telah dievakuasi ke tempat yang aman agar bisa menghindarkan mereka dari KST Papua. Komandan Satuan Tugas (Dansatgas) Letnan Kolonel (Letkol) Infanteri Andika Ganesha Sakti yang memimpin langsung Satgas tersebut berhasil menggagalkan upaya pengibaran bendera Bintang Kejora yang hendak dilakukan oleh kelompok separatis dan teroris dari Organisasi Papua Merdeka itu di Dusun Aimasa Lama, Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah. Diketahui bahwa aksi pengibaran bendera Bintang Kejora tersebut dilakukan dalam rangka untuk memperingati Hari Manifesto Politik Papua Merdeka pada tanggal 1 Desember. Sempat terjadi baku tembak antara gerombolan separatis itu dengan pihak aparat keamanan dari Satgas TNI. Baku tembak tersebut terjadi saat aparat keamanan hendak berupaya untuk menggagalkan rencana pengibaran Bendera Bintang Kejora yang dilakukan oleh kelompok penentang ideologi negara itu. Mereka semua bahkan sempat sangat terdesak karena adanya tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan. Akan tetapi, tatkala sedang terdesak, alih-alih menyerahkan diri, justru KST Papua melakukan cara licik lainnya, yakni melakukan intimidasi kepada warga setempat untuk menjadikan mereka sebagai tameng hidup pada saat baku tembak tersebut terjadi. Sontak, mengetahui adanya kelicikan yang dilakukan oleh gerombolan teroris dari Bumi Cenderawasih itu, aparat keamanan pun langsung bergerak dengan cepat dan dengan sangat hati-hati untuk melakukan penyelamatan kepada para penduduk kampung demi bisa menghindari jatuhnya korban jiwa dari masyarakat sipil. Pergerakan tempur yang dilakukan oleh pihak Satgas TNI sendiri kemudian membuahkan hasil yang sangat optimal, yakni aparat keamanan pada akhirnya berhasil memukul mundur KST Papua dan membuat mereka semua langsung melarikan diri masuk ke arah hutan dan perbukitan. Tentu saja upaya yang dilakukan oleh aparat keamanan tidak hanya berhenti sampai di situ saja, melainkan pihak Satgas TNI langsung mengerahkan sejumlah drone untuk melakukan pemantauan dari udara mengenai pergerakan yang dilakukan oleh gerombolan separatis tersebut. Dari hasil pantauan yang dilakukan melalui drone di udara, ternyata diketahui bahwa KST Papua yang melakukan penyerangan dan sempat melakukan kontak tembak dengan aparat keamanan bahkan hingga menjadikan warga sipil sebagai tameng hidup itu berjumlah sekitar delapan orang yang merupakan pimpinan dari Manfred Fatem. Mereka semua juga terlihat membawa beberapa pucuk senjata api. Terkait hasil pemantauan dan juga penyelidikan yang langsung dilakukan oleh aparat keamanan setelah sempat terjadinya kontak tembak hingga membuat KST Papua terpojok dan melarikan diri itu, Letkol Infanteri Andika Ganesha Sakti kemudian menuturkan bahwa ditemukan rencana dari pihak gerombolan teroris tersebut selain melakukan pengibaran akan bendera Bintang Kejora, namun mereka juga hendak menyusun rencana untuk melakukan penyerangan kepada aparat keamanan serta melakukan aksi teror yang dapat mengganggu kenyamanan serta kedamaian dari masyarakat setempat. Meski begitu, namun untuk saat ini, situasi akan keamanan dan kondusifitas di Kampung Ayata sendiri sudah secara sepenuhnya dikuasai oleh aparat keamanan dari personel gabungan yang terdiri dari TNI dan juga Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), yang mana seluruh aparat keamanan itu jelas akan tetap terus hadir bagi masyarakat untuk bisa memberikan rasa aman kepada warga setempat di Bumi Cenderawasih. Guna bisa memastikan upaya memberikan kenyamanan dan mendatangkan keamanan bagi masyarakat setempat di Papua hingga mereka semua bisa merasa aman, aparat TNI dari Satgas Yonif 133 Yudha Sakti juga memberikan bantuan logistik berupa makanan dan juga dukungan pelayanan kesehatan yang ditujukan bagi sebanyak ratusan penduduk. Lebih lanjut, pihak pasukan aparat keamanan juga sampai saat ini masih terus berupaya untuk melakukan pemburuan kepada para pelaku dari kelompok separatis dan teroris Papua itu serta membuat parameter akan pengamanan di sekitar wilayah perkampungan agar tidak sampai disusupi lagi oleh KST pimpinan Manfred Fatem. Sebenarnya gerombolan teroris dari KST Papua tersebut sama sekali tidak berdaya, pasalnya mereka hanya bisa melancarkan aksi yang sangat licik ketika sedang terpojok dalam baku tembak melawan aparat keamanan Republik Indonesia. Mereka dengan sangat tega bahkan menggunakan warga sipil yang tidak berdosa sebagai tameng hidup. )* Penulis adalah Mahasiswa Papua Tinggal di Yogyakart
On Key

Related Posts

Tolak Kekerasan Bersenjata, Tokoh Adat Serukan Papua yang Aman dan Damai

Oleh : Yohanes Wandikbo Penembakan terhadap tiga warga sipil yang diduga dilakukan oleh kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka (OPM) kembali menegaskan pentingnya perlindungan masyarakat dan penguatan komitmen bersama untuk menjaga kedamaian di Tanah Papua. Kekerasan terhadap warga sipil tidak hanya mengancam keselamatan jiwa, tetapi juga berpotensi mengganggu kehidupan sosial, aktivitas ekonomi, serta keberlanjutan pembangunan. Karena itu, penolakan terhadap kekerasan perlu menjadi sikap bersama demi mewujudkan Papua yang aman, damai, dan sejahtera. Ondoafi Kampung Sabron Yaru, Nikodemus Yaboisembut, mengecam tindakan kekerasan yang mengancam keselamatan masyarakat. Menurutnya, penembakan terhadap warga sipil bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan adat Papua yang menjunjung tinggi kehidupan, persaudaraan, serta keharmonisan. Masyarakat seharusnya dapat menjalankan aktivitas sehari-hari tanpa dihantui ancaman kekerasan. Oleh sebab itu, perlindungan terhadap warga sipil harus menjadi perhatian bersama, sementara setiap persoalan perlu diselesaikan melalui cara-cara yang damai dan sesuai dengan hukum. Nikodemus Yaboisembut juga menilai bahwa tokoh adat mempunyai peran strategis dalam menjaga hubungan harmonis antara masyarakat dan pemerintah. Kedudukan tokoh adat yang dekat dengan kehidupan warga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat komunikasi, mencegah kesalahpahaman, serta menumbuhkan kepercayaan terhadap upaya menjaga keamanan. Melalui pendekatan persuasif dan penguatan nilai-nilai adat, para pemimpin masyarakat dapat mendorong warga untuk menolak kekerasan serta mengutamakan kepentingan bersama di atas perbedaan. Dalam konteks tersebut, kehadiran pemerintah melalui pelayanan publik dan berbagai program pembangunan perlu didukung dengan partisipasi masyarakat. Pembangunan tidak hanya membutuhkan kebijakan dan anggaran, tetapi juga lingkungan yang aman agar pelaksanaannya berjalan efektif. Ketika masyarakat dapat beraktivitas dengan tenang, akses terhadap pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi akan lebih terbuka. Karena itu, menjaga keamanan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua. Seruan serupa disampaikan Ondoafi Kampung Kwadeware, Nikson Marweri, yang menyayangkan penembakan terhadap tiga warga sipil. Ia menekankan pentingnya keterlibatan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan. Menurutnya, koordinasi antara warga, tokoh adat, dan aparat keamanan perlu diperkuat agar potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini. Ia juga mendorong peningkatan patroli kepolisian di wilayah yang membutuhkan penguatan pengamanan sehingga masyarakat memperoleh perlindungan yang memadai. Nikson Marweri berpandangan bahwa upaya menjaga keamanan harus dilakukan melalui pendekatan yang terukur, humanis, dan mengutamakan keselamatan warga. Kehadiran aparat keamanan perlu diiringi komunikasi yang baik dengan masyarakat setempat agar langkah pengamanan dapat berjalan secara efektif dan memperoleh dukungan publik. Di sisi lain, warga juga perlu meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan, menjaga persaudaraan, serta tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi. Pendekatan tersebut penting karena keamanan bukan semata-mata persoalan penindakan terhadap pelaku kekerasan. Pencegahan konflik, penguatan solidaritas sosial, dan penyelesaian persoalan melalui dialog juga menjadi bagian penting dalam menciptakan stabilitas. Dengan demikian, kerja sama masyarakat dan aparat dapat diarahkan untuk membangun rasa aman yang berkelanjutan, tanpa mengabaikan penghormatan terhadap adat, hak warga, dan ketentuan hukum yang berlaku. Sementara itu, Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Kabupaten Deiyai, Bernard Pekei, mengajak masyarakat adat di 67 desa atau kampung di wilayahnya untuk berperan aktif menjaga ketertiban. Ia juga mendorong dukungan masyarakat terhadap program pemerintah pusat yang bertujuan memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga. Menurutnya, partisipasi masyarakat menjadi unsur penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga berbagai program dapat berjalan dan memberikan manfaat secara optimal. Bernard Pekei menilai bahwa masyarakat adat memiliki tanggung jawab bersama untuk merawat persatuan dan mencegah berkembangnya konflik. Nilai gotong royong, musyawarah, dan penghormatan terhadap kehidupan yang telah lama menjadi bagian dari tradisi masyarakat Papua dapat menjadi fondasi untuk membangun perdamaian. Melalui keterlibatan aktif di lingkungan masing-masing, masyarakat dapat memperkuat ketahanan sosial sekaligus menciptakan ruang yang lebih aman bagi generasi muda untuk belajar, bekerja, dan mengembangkan potensi. Pada akhirnya, masa depan Papua yang aman dan sejahtera membutuhkan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk kekerasan. Pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat perlu terus membangun sinergi dengan mengedepankan perlindungan warga sipil, dialog, serta penghormatan terhadap hukum. Kecaman terhadap kekerasan harus diikuti langkah nyata untuk menjaga kerukunan dan mencegah konflik berulang. Selain itu, penguatan literasi masyarakat dan penyebaran informasi yang akurat perlu menjadi bagian dari upaya menjaga kedamaian di Papua. Masyarakat diharapkan tidak mudah terpengaruh oleh provokasi maupun informasi yang belum terverifikasi, terutama yang berpotensi memperkeruh situasi keamanan dan memecah persatuan. Tokoh adat, tokoh agama, serta pemimpin lokal dapat berperan aktif menyampaikan pesan perdamaian dan membangun komunikasi yang konstruktif. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, upaya pemerintah dalam menjaga keamanan, meningkatkan pelayanan publik, dan mempercepat pembangunan di Papua diharapkan dapat berjalan lebih optimal demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. )* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua