Oleh: Nasrulloh Komarudin
Dalam lanskap pemerintahan modern, pemberantasan korupsi selalu menjadi tolok ukur utama keberhasilan tata kelola negara. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, arah pemberantasan korupsi di Indonesia mulai menunjukkan perubahan positif yang dirasakan oleh publik. Tidak hanya melalui langkah penegakan hukum yang tegas, tetapi juga lewat penguatan sistem dan transparansi kebijakan publik.
Hasil survei terbaru yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia menunjukkan adanya peningkatan persepsi positif masyarakat terhadap kinerja pemerintah dalam memerangi korupsi. Peneliti Indikator Politik Indonesia, Bawono Kumoro, menjelaskan bahwa publik menilai kondisi pemberantasan korupsi di pemerintahan Prabowo–Gibran cenderung positif. Berdasarkan survei tersebut, sebanyak 42,7 persen responden menilai upaya pemberantasan korupsi berada dalam kategori baik atau sangat baik, dengan rincian 35,5 persen menilai baik dan 7,2 persen menilai sangat baik.
Temuan ini menandakan bahwa masyarakat mulai melihat adanya komitmen nyata pemerintah dalam memperkuat integritas lembaga dan pejabat publik. Lebih dari sekadar retorika, publik menangkap sinyal kuat dari kebijakan dan tindakan nyata di lapangan. Hal ini tercermin pula dalam persepsi terhadap penegakan hukum yang juga menunjukkan kecenderungan positif. Masih berdasarkan survei yang sama, sebanyak 40,8 persen responden menilai penegakan hukum berada dalam kategori baik atau sangat baik, dengan 37,8 persen menilai baik dan 3,0 persen menilai sangat baik.
Kecenderungan ini menjadi bukti bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran berhasil menumbuhkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang sebelumnya sempat menurun akibat berbagai dinamika politik dan institusional.
Keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aparat penegak hukum, tetapi juga sejauh mana masyarakat turut berpartisipasi. Eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto menilai bahwa keberhasilan perang melawan korupsi tidak akan tercapai tanpa dukungan publik yang kuat dan berkelanjutan. Ia menekankan pentingnya membangun kepercayaan publik atau trust terhadap lembaga antirasuah agar pemberantasan korupsi dapat berjalan optimal.
Menurut pandangannya, tidak mungkin pemberantasan korupsi dilakukan secara maksimal tanpa adanya gerakan sosial antikorupsi yang melibatkan masyarakat secara sistematis. Artinya, peran masyarakat dalam mengawasi, melaporkan, dan mendukung setiap langkah pemerintah sangat penting untuk memastikan bahwa semangat antikorupsi menjadi bagian dari budaya bersama.
Pemerintahan Prabowo–Gibran tampaknya memahami hal ini dengan baik. Salah satu pendekatan strategis yang diambil adalah membangun sistem pengawasan berbasis digital serta memperkuat sinergi antar-lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian. Upaya ini menunjukkan orientasi pemerintah dalam membangun sistem pencegahan yang efektif, bukan hanya mengandalkan penindakan semata.
Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai bahwa Presiden Prabowo menunjukkan ketegasan luar biasa dalam upaya pemberantasan korupsi, khususnya di sektor sumber daya alam. Ketegasan tersebut tidak hanya berhenti pada tataran wacana, tetapi diwujudkan melalui tindakan nyata yang menyentuh kepentingan ekonomi besar.
Nasir mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan arahan langsung kepada Kejaksaan Agung untuk menuntaskan berbagai kasus terkait kebun sawit dan tambang ilegal di kawasan hutan. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam menegakkan keadilan dan menertibkan sektor yang selama ini sering menjadi sumber kebocoran negara akibat praktik korupsi yang melibatkan oknum berpengaruh.
Ia juga menambahkan bahwa selama satu tahun terakhir, banyak kasus besar yang berhasil diungkap oleh KPK dan Kejaksaan Agung, termasuk di antaranya yang sebelumnya tidak tersentuh di era pemerintahan sebelumnya. Fakta ini memperkuat kesan bahwa pemerintahan Prabowo–Gibran tidak pandang bulu dalam menegakkan hukum, bahkan terhadap pihak-pihak yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi besar.
Konsistensi dan keberanian semacam ini menjadi sinyal kuat bagi publik bahwa arah pemberantasan korupsi sedang berada di jalur yang benar. Pemerintah tidak hanya fokus pada pengungkapan kasus, tetapi juga memastikan bahwa sistem tata kelola sumber daya alam menjadi lebih transparan dan akuntabel.
Selain pada aspek penindakan, reformasi birokrasi menjadi bagian penting dari strategi nasional pemberantasan korupsi di era Prabowo–Gibran. Pemerintah mendorong penerapan sistem merit dalam pengelolaan aparatur sipil negara, memperluas digitalisasi layanan publik, dan memperkuat mekanisme whistleblowing system. Langkah-langkah tersebut tidak hanya mencegah terjadinya korupsi, tetapi juga menumbuhkan budaya kerja yang berintegritas.
Reformasi ini juga diarahkan agar setiap lembaga pemerintah memiliki standar akuntabilitas yang jelas. Dengan begitu, pengawasan terhadap penyalahgunaan anggaran menjadi lebih mudah dilakukan, dan publik dapat menikmati layanan yang transparan.
Dalam konteks ini, kolaborasi antara lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat menjadi faktor penentu. Pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan komitmen untuk menjaga momentum ini agar kepercayaan publik terus meningkat dan hasilnya dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.
Peningkatan kepercayaan publik terhadap upaya pemberantasan korupsi di bawah pemerintahan Prabowo–Gibran merupakan capaian yang harus dijaga bersama. Dalam situasi di mana tantangan politik dan ekonomi begitu kompleks, keberanian pemerintah dalam menegakkan hukum menjadi sinyal optimisme baru bagi masyarakat.
Kini saatnya publik memberikan dukungan penuh terhadap lembaga-lembaga penegak hukum, terutama KPK, agar dapat bekerja secara independen, profesional, dan berorientasi pada hasil nyata. Kepercayaan adalah modal utama dalam perang panjang melawan korupsi, dan pemerintahan Prabowo–Gibran telah membuktikan keseriusannya dalam menjaga integritas negara.
Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, pemberantasan korupsi bukan lagi sekadar janji politik, tetapi menjadi gerakan nasional yang berkelanjutan. Karena hanya dengan kepercayaan dan partisipasi publik yang solid, Indonesia dapat benar-benar mewujudkan pemerintahan yang bersih, berkeadilan, dan berdaulat di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran.
(* Penulis merupakan Pengamat Hukum dan Pemerintahan
