Lompat ke konten utama

Kata Papua

Presiden Prabowo Kunjungi Posko Pengungsian Bencana Sumatera Demi Pastikan Layanan Dasar Terpenuhi - Kata Papua

Presiden Prabowo Kunjungi Posko Pengungsian Bencana Sumatera Demi Pastikan Layanan Dasar Terpenuhi

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Aceh – Presiden RI Prabowo Subianto kembali turun langsung meninjau posko-posko pengungsian warga terdampak bencana di Sumatra, menegaskan komitmen pemerintah untuk memastikan penanganan darurat berjalan optimal. Kunjungan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam dua pekan terakhir, menunjukkan betapa seriusnya pemerintah dalam menjamin keselamatan dan kebutuhan dasar masyarakat terdampak.

Setelah dua kali mengunjungi wilayah terdampak pada 30 November 2025 dan 7 Desember 2025, Presiden Prabowo kembali hadir pada Jumat, 12 Desember 2025, untuk memastikan seluruh mekanisme penanganan bencana berjalan dengan baik. Kunjungannya dimulai dari Aceh Tamiang, salah satu daerah yang paling parah terdampak. Presiden hadir didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, serta Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Angga Raka Prabowo.

Selain Aceh Tamiang, Presiden juga dijadwalkan meninjau sejumlah posko pengungsian di Sumatra Utara dan Sumatra Barat pada hari yang sama. Pemerintah ingin memastikan pendistribusian logistik, layanan kesehatan, ketersediaan listrik, air bersih, hingga kesiapan tenda-tenda pengungsian berjalan tanpa hambatan. Langkah ini dinilai penting mengingat potensi cuaca ekstrem masih tinggi dalam beberapa hari ke depan.

Kunjungan ini dilakukan hanya beberapa jam setelah Presiden Prabowo kembali ke tanah air dari kunjungan kerja luar negeri di Pakistan dan Rusia. Presiden mendarat di Bandara Kualanamu sekitar pukul 02.50 WIB sebelum langsung bergerak menuju wilayah terdampak. Mobilitas cepat tersebut mencerminkan bagaimana pemerintah menempatkan penanganan bencana sebagai prioritas utama.

Dalam dialog dengan warga, Presiden menyampaikan pesan tegas mengenai pentingnya meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kelestarian lingkungan.

“Saya minta pemda semua lebih waspada, lebih awasi. Kita jaga alam kita sebaik-baiknya,” ujar Prabowo, menekankan bahwa mitigasi adalah kunci untuk mencegah bencana berulang.

Presiden juga menegaskan komitmen pemerintah untuk hadir langsung dan menunaikan janji kepada warga Aceh Tamiang.

“Saya hari ini diterima dengan baik, saya datang sesuai janji saya. Waktu itu Tamiang masih terputus. Saya janji mau nengok beliau. Saya lihat keadaan, Insyaallah bersama-sama pemerintah akan turun. Akan membantu semuanya,” tuturnya.

Di penghujung kunjungan, Prabowo memastikan bahwa seluruh jajaran pemerintah bekerja keras mempercepat pemulihan, termasuk pemulihan listrik, layanan dasar, dan perbaikan infrastruktur.

“Ya kita berusaha, kita tahu di lapangan sangat sulit. Jadi kita atasi bersama. Mudah-mudahan kalian cepat pulih, cepat normal,” ujar Presiden.

Dengan langkah cepat, koordinasi terarah, dan kehadiran langsung Presiden, pemerintah menegaskan bahwa negara hadir untuk rakyat, terutama dalam masa-masa sulit akibat bencana.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan