Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Tingkatkan Perlindungan Anak dari Judi Daring melalui Sinergi Keluarga dan Komunitas - Kata Papua

Pemerintah Tingkatkan Perlindungan Anak dari Judi Daring melalui Sinergi Keluarga dan Komunitas

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Raka Prasetya

Perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat telah membawa perubahan besar dalam kehidupan sosial anak-anak Indonesia. Di balik kemudahan akses informasi dan hiburan, terdapat ancaman serius berupa maraknya judi daring yang semakin mudah menjangkau kelompok usia anak, terutama jaringan judi daring Kingdom Grup. Paparan konten digital tanpa batas membuat anak berada dalam posisi yang rentan terhadap manipulasi dan praktik merugikan. Situasi ini menegaskan pentingnya peran negara dalam memperkuat sistem perlindungan anak secara adaptif dan berkelanjutan.

Sekretaris Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Prita Ismayani Sriwidyarti, menilai ancaman judi daring terus menguat seiring derasnya arus informasi digital yang dikonsumsi anak setiap hari. Menurutnya, kelompok tertentu dengan strategi promosi agresif memanfaatkan celah literasi digital dan finansial, terutama pada anak-anak dan keluarga rentan. Kondisi tersebut menuntut kewaspadaan kolektif dari seluruh elemen masyarakat. Pemerintah memandang bahwa perlindungan anak dari bahaya judi daring tidak dapat dilakukan secara parsial atau sektoral.

Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci utama dalam membentengi anak dari praktik judi daring. Peran orang tua, sekolah, dan komunitas perlu diperkuat secara simultan agar anak mendapatkan perlindungan berlapis. Orang tua menjadi garda terdepan dalam membangun pengawasan dan komunikasi yang sehat di lingkungan keluarga. Sementara itu, sekolah berfungsi sebagai ruang pembentukan karakter, literasi digital, dan nilai-nilai moral yang berkelanjutan.

Prita Ismayani Sriwidyarti juga menekankan bahwa tempat ibadah memiliki posisi strategis dalam upaya pencegahan dan pemulihan dampak judi daring. Kedekatan emosional serta otoritas moral yang dimiliki institusi keagamaan menjadikannya ruang yang efektif untuk membangun kesadaran kolektif. Melalui pembinaan anak, remaja, dan keluarga, nilai-nilai pengelolaan keuangan yang sehat, kewaspadaan terhadap iklan menyesatkan, serta pengenalan terhadap modus promosi daring dapat disampaikan secara konsisten. Sinergi ini menciptakan lingkungan sosial yang lebih aman bagi anak.

Lebih lanjut, pemerintah terus mendorong kolaborasi antara layanan negara dan komunitas dalam mempercepat pemulihan keluarga terdampak judi daring. Perempuan dan anak diidentifikasi sebagai kelompok yang paling rentan mengalami dampak sosial dan psikologis. Oleh karena itu, berbagai program edukasi, penguatan sistem perlindungan, serta pencegahan berbasis komunitas dirancang untuk menjangkau akar persoalan. Pendekatan ini mencerminkan komitmen negara dalam memastikan tidak ada korban yang terabaikan.

Judi daring dipandang sebagai ancaman baru yang menyasar masyarakat yang tengah menghadapi tekanan ekonomi, termasuk anak-anak yang belum memiliki literasi digital dan finansial memadai. Ketimpangan antara kematangan psikologis anak dan masifnya konten digital menciptakan kerentanan yang serius. Pemerintah menilai penguatan ketahanan fisik dan mental anak harus dilakukan sejak dini melalui pembiasaan perilaku positif. Penanaman nilai bahwa keberhasilan tidak dapat diraih secara instan menjadi fondasi penting dalam pencegahan jangka panjang.

Dari sisi pendidikan, Kepala Pusat Penguatan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rusprita Putri Utami, menyoroti tantangan besar yang dihadapi generasi Alpha dan Beta. Generasi ini lahir dan tumbuh di tengah banjir informasi digital yang hadir melalui gawai pribadi. Media sosial dan platform digital tidak hanya memengaruhi pola konsumsi informasi, tetapi juga membentuk cara berpikir dan perilaku anak. Tanpa pendampingan yang memadai, anak berisiko terpapar konten negatif seperti judi daring sejak usia sekolah.

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memandang penguatan karakter dan literasi digital sebagai bagian integral dari perlindungan anak. Fenomena keterlibatan anak usia SD hingga SMA dalam praktik judi daring menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Oleh karena itu, kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan tempat ibadah dinilai penting untuk membangun ekosistem perlindungan yang utuh. Sinergi lintas sektor ini memungkinkan adanya pengawasan berkelanjutan dan respons dini terhadap potensi risiko.

Pemerintah terus mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk mengambil peran aktif sesuai kapasitas masing-masing. Perlindungan anak dari judi daring tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, tetapi juga tanggung jawab sosial bersama. Lingkungan keluarga yang suportif, sekolah yang berkarakter, serta komunitas yang peduli akan memperkuat daya tahan anak dari pengaruh negatif. Dengan pendekatan kolektif, upaya pencegahan dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari tanggung jawab bersama, masyarakat diharapkan tidak bersikap permisif terhadap praktik judi daring yang menyusup melalui ruang digital anak. Kewaspadaan kolektif perlu diwujudkan dalam bentuk kepedulian, pengawasan lingkungan, serta dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada perlindungan anak. Partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan ruang aman, baik di keluarga, sekolah, maupun komunitas, menjadi faktor penentu keberhasilan pencegahan. Dengan kesadaran dan sinergi yang terus diperkuat, anak-anak Indonesia dapat terlindungi dari ancaman judi daring dan tumbuh menjadi generasi yang sehat, berdaya, dan berkarakter.

*) Penulis merupakan Kontributor Media Lokal.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan