Oleh : Astrid Widia
Ketika ketidakpastian global masih menjadi bayang-bayang bagi banyak negara, Indonesia justru memperlihatkan daya tahan ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Koreksi yang sempat terjadi di Bursa Efek Indonesia memang menimbulkan perhatian, namun alih-alih menjadi sinyal pelemahan, dinamika tersebut justru mempertegas satu hal penting: fondasi ekonomi nasional tetap kuat, sementara pemerintah terus bergerak memperbaiki tata kelola agar sistem ekonomi semakin transparan, adaptif, dan tahan terhadap tekanan eksternal.
Dalam beberapa tahun terakhir, arah kebijakan ekonomi Indonesia menunjukkan konsistensi pada keseimbangan antara stabilitas makro dan transformasi struktural. Pendekatan ini bukan sekadar strategi jangka pendek, melainkan bagian dari desain besar untuk memperkokoh fondasi ekonomi sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. Hasilnya terlihat nyata. Di tengah perlambatan global, ekonomi Indonesia masih mampu tumbuh sekitar 5,11 persen, angka yang mencerminkan efektivitas stimulus pemerintah sekaligus ketahanan mesin domestik.
Presiden Prabowo Subianto menilai capaian tersebut sebagai buah kerja kolektif pemerintah. Ia menekankan bahwa koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas sekaligus memastikan kebijakan berjalan efektif. Penilaian itu penting karena stabilitas ekonomi tidak lahir dari satu kebijakan tunggal, melainkan dari orkestrasi kebijakan fiskal, sektor keuangan, hingga penguatan sektor riil.
Optimisme serupa disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, yang melihat fundamental ekonomi nasional terus menunjukkan tren penguatan. Konsumsi rumah tangga yang tumbuh mendekati lima persen menjadi indikator bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga, sebuah faktor penting mengingat struktur ekonomi Indonesia bertumpu pada permintaan domestik. Stabilitas harga dan meningkatnya mobilitas masyarakat turut menjaga ritme pertumbuhan, terutama pada periode libur dan hari besar keagamaan yang memperkuat perputaran ekonomi.
Memasuki 2026, pemerintah menargetkan pertumbuhan di kisaran 5,4 hingga 5,6 persen. Target ini bukan ambisi kosong, melainkan ditopang oleh sinergi belanja negara, investasi swasta, serta penguatan lembaga investasi strategis. Analogi kesiapan ekonomi sebagai pesawat yang bersiap lepas landas menggambarkan keyakinan bahwa sektor produksi nasional semakin siap mendorong akselerasi pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan.
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, bahkan melihat prospek ekonomi Indonesia tetap cerah meski dunia dilanda tekanan ketidakpastian. Menurutnya, kekuatan permintaan domestik menjadi penopang utama pertumbuhan, sementara kebijakan fiskal berperan menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak. Sinergi dengan sektor keuangan juga memastikan pembiayaan dunia usaha terjaga, sekaligus mempertahankan likuiditas perekonomian.
Namun kekuatan ekonomi tidak cukup hanya bertahan; ia harus terus diperkuat melalui tata kelola yang baik. Koreksi pasar saham menjadi pengingat bahwa reformasi sistem investasi tidak boleh menunggu krisis. Dosen Departemen Hubungan Internasional Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, menilai peningkatan transparansi dan tata kelola merupakan kebutuhan strategis jangka panjang. Menurutnya, pembenahan sistem ekonomi harus tetap berjalan terlepas dari ada atau tidaknya guncangan pasar, karena langkah tersebut penting untuk memenuhi standar global sekaligus memperkokoh ketahanan nasional.
Edy juga mengingatkan bahwa gejolak pasar saham tidak bisa dilihat semata sebagai peristiwa finansial. Standar internasional yang dibentuk lembaga seperti MSCI dan Moody’s sering menjadi rujukan investor, dan kerap mencerminkan kepentingan aktor ekonomi besar. Dalam konteks itu, negara berkembang seperti Indonesia perlu memiliki strategi mandiri agar tidak terlalu rentan terhadap perubahan persepsi global.
Pandangan tersebut sejalan dengan analisis Peneliti LPEM FEB UI, Mervin Goklas Hamonangan, yang menyoroti kuatnya dominasi aset keuangan global. Ia melihat kebijakan negara maju sering berorientasi domestik tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap negara berkembang, sehingga pasar keuangan emerging markets menjadi lebih sensitif terhadap perubahan global. Pengalaman taper tantrum 2013 menjadi pelajaran berharga tentang bagaimana pengurangan stimulus oleh Federal Reserve dapat memicu pelemahan nilai tukar dan arus keluar likuiditas.
Di sinilah urgensi reformasi tata kelola menemukan relevansinya. Pemerintah memiliki ruang yang cukup untuk memperbaiki regulasi, memperkuat pengawasan pasar, serta memastikan kepastian investasi. Perbaikan iklim investasi domestik bukan hanya soal menarik modal asing, tetapi juga membangun kepercayaan investor nasional agar struktur pembiayaan lebih berimbang dan mandiri.
Langkah pemerintah menyalurkan stimulus ke sektor perbankan untuk menjaga likuiditas, misalnya, menunjukkan keberpihakan pada stabilitas jangka panjang. Dampaknya terasa pada meningkatnya aktivitas ekonomi serta perbaikan daya beli masyarakat sebagai salah satu indikator nyata bahwa kebijakan fiskal yang tepat sasaran mampu mendorong permintaan domestik secara berkelanjutan.
Kinerja sektor manufaktur yang masih berada di zona ekspansi semakin mempertegas bahwa aktivitas produksi nasional tetap kuat. Industri tidak hanya menjadi penopang stabilitas, tetapi juga motor penciptaan lapangan kerja. Ketika sektor riil bergerak, optimisme ekonomi pun mendapatkan landasan yang konkret.
Pada akhirnya, kekuatan ekonomi Indonesia hari ini bukan sekadar hasil dari kondisi eksternal yang kebetulan menguntungkan. Ia adalah produk dari sinergi kebijakan, reformasi struktural, serta komitmen pemerintah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan stabilitas. Koreksi pasar justru memperlihatkan kedewasaan ekonomi nasional, bahwa Indonesia tidak alergi terhadap dinamika, tetapi menjadikannya momentum untuk berbenah.
Jika konsistensi ini terjaga, Indonesia tidak hanya akan mampu bertahan dari guncangan global, tetapi juga berpeluang melompat menjadi kekuatan ekonomi yang semakin diperhitungkan. Dengan fondasi domestik yang kuat dan tata kelola yang terus diperbaiki, narasi tentang ketahanan ekonomi Indonesia bukan lagi sekadar optimisme, melainkan realitas yang sedang dibangun.
)* Penulis adalah pengamat kebijakan publik
