Oleh: Raka Mahendra
Pemerintah menunjukkan respons cepat dan terukur dalam menjaga pasokan pangan selama Ramadhan 2026 melalui penguatan operasi pasar di berbagai daerah. Strategi tersebut menegaskan bahwa stabilitas pangan tidak diserahkan pada mekanisme pasar semata, melainkan dikelola secara aktif untuk meredam lonjakan permintaan, menekan gejolak harga, serta menjaga ketenangan sosial pada bulan suci. Sejak awal Ramadhan, negara hadir melalui kebijakan yang konkret dan langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Penguatan operasi pasar menjadi instrumen utama dalam pengendalian harga pangan strategis. Pemerintah mendorong pelaksanaan pasar murah dan Gerakan Pangan Murah di ratusan titik, termasuk di wilayah perkotaan dengan tekanan konsumsi tinggi.
Di Jakarta, Pasar Jaya meningkatkan cakupan pasar murah hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya, mendekati 500 titik distribusi. Langkah tersebut memperluas akses masyarakat terhadap bahan pokok dengan harga terjangkau sekaligus memotong mata rantai distribusi yang kerap memicu kenaikan harga.
Dari sisi ketersediaan, pemerintah memastikan stok pangan nasional berada dalam kondisi aman dan terkendali. Kementerian Pertanian mencatat cadangan beras nasional mencapai sekitar 3,39 juta ton, didukung surplus produksi sebagai bantalan stabilitas.
Posisi stok tersebut memberi ruang intervensi yang luas bagi pemerintah tanpa mengganggu keseimbangan pasokan jangka menengah. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, telur ayam, daging ayam ras, cabai, dan gula juga berada dalam pengawasan ketat karena berpotensi memicu inflasi musiman.
Peran cadangan pangan negara dioptimalkan melalui penyaluran beras SPHP dan komoditas strategis lainnya. Perum Bulog bersama ID FOOD dan PTPN menyalurkan pasokan tambahan ke wilayah yang mengalami tekanan harga di atas Harga Eceran Tertinggi.
Operasi berbasis Cadangan Beras Pemerintah tersebut dirancang sebagai langkah preventif, bukan sekadar reaksi saat harga sudah terlanjur melonjak. Pendekatan tersebut memperkuat pesan bahwa negara mengendalikan ritme pasar selama Ramadhan.
Sudaryono menilai operasi pasar berfungsi sebagai alat intervensi harga yang efektif ketika dijalankan secara konsisten dan berskala luas. Pemerintah menargetkan ribuan titik operasi pasar selama Ramadhan untuk menekan harga bahan pokok utama seperti beras, minyak goreng, gula, bawang, serta daging. Ketersediaan daging dalam jumlah puluhan ribu ton selama Ramadhan hingga Idulfitri turut memperkuat upaya menjaga keterjangkauan harga protein hewani.
Pemerintah memprioritaskan penjagaan ketersediaan melalui neraca pangan dan distribusi yang merata, tidak hanya di Pulau Jawa dan kawasan perkotaan, tetapi hingga ke daerah-daerah di seluruh Indonesia.
Pengawasan harga difokuskan pada komoditas yang sering mengalami fluktuasi, seperti minyak goreng dan gula. Ketika harga di lapangan melampaui acuan, stok dari gudang BUMN pangan dan sektor swasta segera dilepas ke pasar.
Pendekatan tersebut menegaskan bahwa stabilitas harga selama Ramadhan bukan sekadar target, melainkan kewajiban negara untuk memastikan masyarakat dapat beribadah tanpa tekanan ekonomi tambahan.
Koordinasi lintas sektor turut diperkuat melalui peran Badan Pangan Nasional, Kementerian Perdagangan, pemerintah daerah, serta aparat pengawasan. Pemerintah daerah diminta memantau harga harian dan melaporkan setiap anomali yang tidak sejalan dengan kondisi stok. Dengan pola tersebut, suplai antardaerah dapat segera digerakkan sebelum gejolak meluas.
Dari sisi distribusi, Kementerian Perdagangan mengambil langkah antisipatif terhadap potensi gangguan logistik akibat cuaca. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Shofwan mendorong percepatan distribusi barang kebutuhan pokok melalui penguatan moda transportasi darat, laut, dan udara. Koordinasi dengan Kementerian Perhubungan dilakukan untuk memastikan kesiapan pelabuhan, inventarisasi kontainer, serta optimalisasi tol laut, terutama untuk wilayah Sumatra, Sulawesi, dan Papua.
Upaya tersebut dibarengi penguatan kerja sama perdagangan antardaerah. Pemerintah pusat mendorong daerah untuk memanfaatkan anggaran dekonsentrasi atau APBD guna mengatasi ketimpangan pasokan. Stok telur ayam yang berada dalam kondisi surplus juga diarahkan agar cepat tersalurkan ke wilayah yang membutuhkan, sehingga tekanan harga dapat diredam secara merata.
Selain operasi pasar, pemerintah melanjutkan program bantuan pangan sebagai mitigasi risiko. Penyaluran beras 10 kilogram kepada keluarga penerima manfaat membantu menekan permintaan di pasar reguler. Kebijakan tersebut berperan ganda, menjaga daya beli kelompok rentan sekaligus menstabilkan harga di tingkat konsumen.
Penguatan operasi pasar selama Ramadhan 2026 mencerminkan kematangan pengelolaan pangan nasional yang semakin bertumpu pada perencanaan berbasis data dan pengendalian risiko.
Surplus produksi yang terjaga, cadangan pemerintah yang memadai, distribusi logistik yang dipercepat hingga ke daerah, serta pengawasan berlapis dari hulu ke hilir membentuk sistem pengamanan pangan yang solid dan adaptif.
Penekanan pada operasi pasar menegaskan kehadiran negara yang aktif dan terukur dalam menjaga kebutuhan dasar masyarakat, sekaligus menutup ruang spekulasi dan praktik distorsi harga.
Dengan pendekatan tersebut, pasokan pangan tetap terkendali, harga lebih stabil, daya beli masyarakat terlindungi, dan Ramadhan dapat dijalani dengan rasa aman serta ketenangan sosial yang terjaga secara berkelanjutan. (*)
*) Pengamat Kebijakan Publik dan Stabilitas Pangan
