Oleh : Muhammad Zaki
Stabilitas energi menjadi fondasi penting bagi kenyamanan ibadah selama Ramadhan 2026. Ketika aktivitas rumah tangga meningkat, mobilitas masyarakat meluas, dan konsumsi energi melonjak, negara hadir memastikan pasokan bahan bakar minyak dan listrik tetap terjaga.
Di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto, pengelolaan energi tidak hanya diposisikan sebagai urusan teknis, tetapi sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjaga ketenangan sosial dan keberlanjutan ekonomi selama bulan suci.
Pengamanan pasokan energi sepanjang Ramadhan memperlihatkan keseriusan pemerintah membaca pola kebutuhan masyarakat. Konsumsi BBM meningkat seiring aktivitas transportasi dan distribusi barang, sementara kebutuhan listrik melonjak pada malam hari saat ibadah dan kegiatan keluarga berlangsung lebih intens. Stabilitas pada dua sektor tersebut menjadi syarat utama agar Ramadhan dapat dijalani dengan khusyuk tanpa gangguan pemadaman atau kelangkaan bahan bakar.
Perhatian terhadap ketahanan energi juga tercermin dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI di Medan, Sumatera Utara, yang menempatkan isu BBM sebagai agenda strategis. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Wahyudi Anas menegaskan bahwa stok BBM nasional berada di atas batas minimum coverage days yang telah disepakati.
Untuk bensin, ketahanan stok melampaui 25 hari, sementara solar berada di atas 15 hari. Kondisi tersebut memberikan ruang aman bagi sistem energi nasional dalam menghadapi lonjakan konsumsi selama Ramadhan dan Idulfitri.
Ketahanan tersebut tidak hanya terlihat pada bensin dan solar. Avtur tercatat memiliki cadangan hampir 30 hari, sedangkan minyak tanah berada di kisaran 20 hari. Angka tersebut menunjukkan kesiapan menyeluruh, baik untuk transportasi udara, sektor logistik, maupun kebutuhan rumah tangga tertentu. Ketersediaan energi pada level tersebut menjadi bukti bahwa negara tidak sekadar mengandalkan optimisme, tetapi bekerja berbasis perhitungan dan pengawasan berlapis.
Aspek krusial lain terletak pada distribusi BBM subsidi, khususnya di wilayah terdampak bencana. Wahyudi Anas menjelaskan bahwa pasokan subsidi dan kompensasi negara di Pulau Sumatera disiapkan secara memadai untuk mendukung mobilitas alat berat, operasional posko, serta penyediaan energi di hunian sementara.
Sinergi antara BPH Migas dan badan usaha penugasan memastikan distribusi tetap berjalan lancar di tengah proses pemulihan. Dalam konteks Ramadhan, keberlanjutan pasokan di wilayah rentan tersebut memiliki makna sosial yang besar karena menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat.
Pandangan serupa disampaikan Anggota Komite BPH Migas Baskara Agung Wibawa, yang menilai penanganan sektor energi di Sumatera mendapat respons positif dari Komisi XII DPR RI.
Menurutnya, sinergi antara Pertamina Patra Niaga dan pemangku kepentingan terkait memperlihatkan progres nyata dalam pemulihan pascabencana sekaligus menjaga kesiapan energi selama Ramadhan. Kesiapan tersebut mencakup BBM dan listrik, dua sektor yang menjadi tulang punggung aktivitas masyarakat.
Listrik memegang peran strategis selama Ramadhan karena lonjakan konsumsi pada malam hari menuntut keandalan pasokan. Kesiapan PLN memastikan kelistrikan tetap terjaga di berbagai wilayah, sehingga ibadah, aktivitas usaha, dan layanan publik berlangsung tanpa gangguan.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi menilai kunjungan kerja tersebut sebagai momentum penguatan kolaborasi lintas instansi, dengan penekanan pada peran PLN dan Pertamina menjaga pasokan energi tetap terkendali, terutama di wilayah terdampak bencana. Pandangan tersebut menegaskan energi sebagai wujud kehadiran negara dalam meringankan beban sosial masyarakat.
Secara lebih luas, ketahanan energi selama Ramadhan 2026 menunjukkan kematangan tata kelola sektor energi nasional yang semakin adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Pengelolaan stok berbasis coverage days, koordinasi antarlembaga, serta perhatian khusus pada wilayah terdampak bencana mencerminkan pendekatan kebijakan yang tidak lagi bersifat sektoral, melainkan terintegrasi dari hulu hingga hilir. Pola kerja tersebut menempatkan aspek keandalan pasokan dan pemerataan distribusi sebagai prioritas utama, terutama pada periode dengan tekanan konsumsi tinggi.
Tantangan ketergantungan impor untuk produk tertentu memang masih ada, namun manajemen distribusi yang disiplin dan kesiapan cadangan strategis mampu menjadi bantalan yang efektif dalam meredam gejolak.
Kombinasi antara pengawasan lapangan, kesiapan infrastruktur, dan respons cepat terhadap potensi gangguan memperlihatkan bahwa ketahanan energi tidak hanya diukur dari besaran stok, tetapi juga dari kemampuan negara menjaga stabilitas pasokan secara berkelanjutan di tengah tantangan global dan domestik.
Energi yang aman menghadirkan rasa nyaman dalam beribadah. Ketika lampu tetap menyala, dapur tetap berfungsi, dan transportasi berjalan lancar, masyarakat dapat memusatkan perhatian pada esensi Ramadhan tanpa kecemasan akan gangguan kebutuhan dasar.
Stabilitas pasokan energi tersebut menopang ritme kehidupan sehari-hari, mulai dari sahur, berbuka, hingga pelaksanaan ibadah malam, serta menjaga aktivitas ekonomi kecil tetap bergerak di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan menjaga pasokan BBM dan listrik sepanjang bulan suci menjadi bukti bahwa negara menjalankan perannya secara nyata dan terukur, bukan sekadar responsif terhadap krisis, tetapi juga antisipatif terhadap pola konsumsi musiman.
Ke depan, penguatan ketahanan energi perlu terus dilanjutkan melalui pengelolaan stok yang disiplin, distribusi yang merata, serta koordinasi lintas sektor yang konsisten, agar setiap Ramadhan tidak hanya menjadi momentum spiritual, tetapi juga cermin hadirnya negara dalam menjamin ketenangan, keberlanjutan, dan kualitas hidup masyarakat. (*)
)* Penulis adalah kontributor Pertiwi Insitute
