Oleh: Dalia Kinanti
Pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Rapat Paripurna DPR RI mengenai Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 menjadi penanda penting arah baru pembangunan ekonomi nasional.
Kehadiran langsung Presiden untuk memaparkan kebijakan ekonomi dan fiskal memperlihatkan keseriusan pemerintah dalam menjawab tantangan global sekaligus memperkuat optimisme terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Pemerintah Indonesia memandang situasi ekonomi global yang dipenuhi ketegangan geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, dan tekanan terhadap nilai tukar sebagai tantangan yang harus dihadapi dengan kebijakan yang terukur. Karena itu, Presiden Prabowo memilih menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi nasional agar publik memperoleh kepastian mengenai strategi pemerintah menjaga stabilitas ekonomi.
Presiden Prabowo Subianto menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tujuh tahun terakhir memang menunjukkan perkembangan positif.
Namun, Presiden juga mengingatkan masih adanya persoalan meningkatnya jumlah masyarakat miskin dan rentan miskin serta menurunnya kelas menengah dalam periode yang sama. Kondisi tersebut dinilai menjadi tanda bahwa arah pembangunan ekonomi perlu diperbaiki agar hasil pertumbuhan dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat.
Pemerintah menilai pembangunan ekonomi tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan angka makro. Pemerintah ingin memastikan pertumbuhan ekonomi mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, memperkuat daya beli masyarakat, dan memperluas kesempatan ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti rendahnya rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto dibandingkan sejumlah negara berkembang lain seperti India, Filipina, dan Meksiko. Pemerintah memandang kondisi tersebut perlu dibenahi karena berdampak terhadap kemampuan negara dalam membiayai pembangunan nasional dan memperluas program kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah Indonesia menegaskan pembenahan tata kelola ekonomi harus dilakukan secara menyeluruh. Presiden Prabowo mengungkap adanya praktik oknum pelaku usaha yang tidak melaporkan keuntungan secara faktual dan memindahkan perusahaan ke luar negeri demi memperoleh keuntungan lebih besar. Pemerintah menilai praktik tersebut menghambat optimalisasi penerimaan negara dan mengurangi manfaat ekonomi bagi rakyat.
Presiden Prabowo Subianto juga menyoroti posisi Indonesia sebagai produsen utama sejumlah komoditas dunia yang belum sepenuhnya memiliki kendali terhadap penentuan harga ekspor. Pemerintah menilai kondisi itu menjadi alasan penting untuk memperkuat hilirisasi industri, meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, dan memperkuat kemandirian ekonomi nasional.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi tetap berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pemerintah ingin memastikan prinsip kebersamaan, keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian menjadi fondasi utama pembangunan nasional.
Pemerintah juga mulai mendorong penguatan sektor-sektor strategis yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Fokus pembangunan diarahkan pada ketahanan pangan, penguatan industri nasional, pembangunan infrastruktur produktif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Langkah tersebut dinilai penting agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya bertumpu pada konsumsi, tetapi juga ditopang produktivitas nasional yang kuat.
Selain itu, pemerintah berupaya memperkuat ketahanan fiskal melalui pengelolaan anggaran yang lebih disiplin dan tepat sasaran. APBN diposisikan sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mempercepat pemerataan pembangunan di berbagai daerah. Melalui kebijakan fiskal yang terukur, pemerintah ingin memastikan program prioritas nasional tetap berjalan tanpa mengganggu kesehatan keuangan negara.
Pemerintah Indonesia juga terus mendorong peningkatan investasi sebagai bagian dari strategi memperluas lapangan kerja dan memperkuat pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Penyederhanaan regulasi, percepatan hilirisasi, serta penguatan iklim usaha dinilai menjadi langkah penting untuk menarik minat investor di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Iwan Setiawan, menilai penyampaian langsung KEM-PPKF oleh Presiden merupakan momentum penting dan bersejarah karena sebelumnya agenda tersebut umumnya diwakili menteri terkait. Menurutnya, langkah Presiden menunjukkan keseriusan pemerintah menghadapi tekanan ekonomi global dan pelemahan rupiah.
Iwan Setiawan memandang kehadiran langsung Presiden memberikan pesan kuat kepada publik dan pelaku usaha bahwa pemerintah tidak menganggap remeh tantangan ekonomi nasional. Ia menilai pemerintah berupaya menjaga stabilitas pasar dan kepercayaan investor melalui penyampaian arah kebijakan yang lebih terbuka dan jelas.
Ekonom UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai pidato Presiden memiliki arti penting dalam membangun kembali kepercayaan publik terhadap kondisi fiskal nasional. Menurutnya, tantangan ekonomi saat ini tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan, tetapi juga menyangkut persepsi masyarakat terhadap masa depan ekonomi Indonesia.
Achmad menilai pasar sangat sensitif terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah. Karena itu, ia memandang kehadiran langsung Presiden mampu memberikan kepastian bahwa pengelolaan ekonomi nasional berada dalam kendali yang kuat dan terkoordinasi.
Achmad juga melihat pemerintah sedang berupaya menciptakan keseimbangan antara menjaga stabilitas ekonomi dan memperluas program kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, kepastian arah kebijakan menjadi faktor penting dalam menjaga optimisme pelaku usaha dan mendorong investasi tetap bergerak positif.
Pemerintah Indonesia dinilai berhasil menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi nasional dijalankan dalam satu visi besar yang terarah. Melalui pidato tersebut, pemerintah memperlihatkan tekad membangun ekonomi yang lebih mandiri, berkeadilan, dan mampu bertahan menghadapi tekanan global.
Arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepercayaan publik sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.
*) Pengamat Strategi Ekonomi Nasional
