Oleh: Firly Tsaqila
Komitmen pemerintah dalam memperkuat fondasi ekonomi desa terus diwujudkan melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen strategis pemberdayaan masyarakat.
Koperasi Desa dirancang bukan sekadar menjadi wadah aktivitas ekonomi lokal, melainkan sebagai infrastruktur ekonomi nasional yang mampu memperluas akses masyarakat desa terhadap layanan usaha, distribusi kebutuhan pokok, pembiayaan produktif, hingga penguatan kesejahteraan berbasis komunitas.
Sehingga evaluasi berkala menjadi elemen penting agar implementasi program berjalan tepat sasaran, adaptif terhadap tantangan lapangan, dan mampu memberikan manfaat berkelanjutan.
Langkah cepat Kementerian Koperasi dalam merespons berbagai masukan masyarakat menunjukkan keseriusan pemerintah menjaga kualitas pelaksanaan program ini. Berbagai sorotan yang muncul di ruang publik dipandang sebagai bentuk partisipasi konstruktif yang justru memperkuat proses pembenahan.
Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menilai perhatian masyarakat terhadap kondisi dan kesiapan Kopdes Merah Putih merupakan bagian dari pengawasan publik yang sangat dibutuhkan untuk memastikan program berkembang sesuai tujuan awal.
Menurut Ferry, setiap laporan, masukan, dan perhatian masyarakat menjadi bahan evaluasi yang sangat berharga bagi kementerian untuk melakukan koreksi secara menyeluruh. Ia menegaskan bahwa pemerintah memandang keterlibatan publik sebagai bagian dari mekanisme pengawasan yang memperkuat akuntabilitas tata kelola. Dengan keterbukaan terhadap kritik, pemerintah menunjukkan pendekatan adaptif dalam memastikan program ini terus mengalami penyempurnaan.
Pendekatan evaluatif ini penting karena skala program Kopdes Merah Putih sangat luas dan menyentuh langsung berbagai aspek kehidupan ekonomi desa. Pemerintah tidak menempatkan evaluasi sebagai respons atas persoalan semata, melainkan sebagai instrumen manajemen modern yang memungkinkan setiap kelemahan terdeteksi lebih awal untuk segera diperbaiki. Dengan demikian, proses pembenahan dapat dilakukan secara sistematis tanpa mengganggu tujuan besar pembangunan ekonomi desa.
Ferry juga menekankan bahwa pemerintah akan terus menyelaraskan koordinasi lintas lembaga agar evaluasi yang dilakukan menghasilkan langkah perbaikan konkret. Kolaborasi antara kementerian, pengelola koperasi, dan masyarakat diyakini menjadi kunci agar setiap temuan lapangan dapat segera ditindaklanjuti secara efektif. Pendekatan ini mencerminkan keseriusan pemerintah membangun tata kelola koperasi yang terbuka dan responsif.
Di sisi lain, penguatan evaluasi juga tampak dari keterlibatan berbagai institusi pendukung. Badan Pengawas Obat dan Makanan melalui Kepala BPOM, Taruna Ikrar, mempertegas peran pengawasan distribusi obat dan pangan dalam ekosistem Kopdes Merah Putih. Kehadiran BPOM memperlihatkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek kelembagaan koperasi, tetapi juga memastikan kualitas layanan dan keamanan produk yang sampai kepada masyarakat desa.
BPOM menyiapkan sistem pengawasan yang menjangkau hingga level desa, termasuk melalui pelibatan puluhan ribu kader terlatih. Langkah ini menjadi bukti bahwa evaluasi program dilakukan secara terintegrasi dengan penguatan kapasitas pengawasan di lapangan. Pemerintah memahami bahwa keberlanjutan koperasi tidak dapat dilepaskan dari terjaminnya standar mutu, keamanan, dan keandalan distribusi produk.
Kepala BPOM menilai pengawasan distribusi obat dan pangan di koperasi desa membutuhkan mekanisme yang presisi karena cakupan wilayah yang luas menuntut sistem kendali yang kuat. Oleh sebab itu, pemerintah terus merancang skema baru agar distribusi tetap terkendali sekaligus menjangkau masyarakat secara merata. Upaya ini memperlihatkan orientasi evaluasi yang tidak berhenti pada identifikasi masalah, melainkan diarahkan pada inovasi kebijakan.
Pandangan mengenai pentingnya evaluasi berkala juga diperkuat ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli. Ia menilai bahwa pengawasan berlapis sangat diperlukan mengingat fungsi Kopdes Merah Putih mencakup aspek komersial, sosial, hingga layanan distribusi strategis. Menurutnya, pembagian peran pengawasan lintas lembaga akan memperkuat akuntabilitas sekaligus meminimalkan potensi penyimpangan.
Dipo menekankan pentingnya audit independen secara berkala sebagai instrumen untuk mendeteksi potensi moral hazard sejak dini. Ia juga memandang bahwa tata kelola internal yang kuat harus ditopang oleh rekrutmen pengelola profesional yang tetap berbasis komunitas lokal. Keterlibatan warga desa dinilai penting untuk menumbuhkan rasa memiliki sehingga keberlanjutan koperasi terjaga secara alamiah.
Pandangan Dipo sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menempatkan evaluasi sebagai fondasi penguatan kelembagaan. Pemerintah memahami bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk, tetapi dari kualitas operasional, efektivitas layanan, dan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Koperasi Desa Merah Putih diproyeksikan menjadi simpul distribusi hasil pertanian, penyalur barang strategis, penyedia layanan keuangan, hingga penggerak aktivitas ekonomi produktif di tingkat akar rumput. Dengan peran sebesar itu, evaluasi berkala menjadi syarat mutlak agar setiap fungsi berjalan optimal.
Melalui keterbukaan terhadap masukan, sinergi lintas lembaga, serta penguatan pengawasan berjenjang, pemerintah menunjukkan keseriusan menjaga keberlanjutan program ini. Evaluasi yang konsisten bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti hadirnya tata kelola modern yang mengedepankan perbaikan berkelanjutan demi memastikan Kopdes Merah Putih benar-benar menjadi motor penggerak pemberdayaan ekonomi desa di masa depan.
*) Pengamat Ekonomi Desa
