JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa setiap aspirasi masyarakat memiliki nilai yang sama, baik berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa, maupun warga di pelosok desa. Pemerintah, menurutnya, berkomitmen menjadikan seluruh masukan publik sebagai bagian penting dalam merumuskan solusi atas berbagai persoalan bangsa.
Pernyataan tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri 2026 di Jakarta, Minggu (28/6). Dalam kesempatan itu, Presiden mengungkapkan telah menerima berbagai usulan dan pertanyaan dari peserta sarasehan yang akan dipelajari dan ditindaklanjuti secara bertahap.
“Saya menerima daftar usulan dan daftar pertanyaan yang tadi disampaikan, cukup banyak. Saya janji satu per satu akan saya perhatikan,” ujar Presiden Prabowo.
Ia menegaskan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya tertuju pada pandangan para profesor atau akademisi, tetapi juga terhadap aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui berbagai kanal digital, termasuk media sosial.
“Jangankan usul dari profesor, usul dari anak di desa yang sampai langsung ke saya lewat TikTok pun segera saya tindak lanjuti,” kata Prabowo.
Menurut Presiden, keberhasilan sebuah negara ditentukan oleh keberanian untuk mengakui berbagai persoalan yang dihadapi, kemudian bekerja keras mencari jalan keluar secara bersama-sama.
“Negara yang sukses adalah negara yang berani mengetahui kekurangan, mencari persoalan, lalu mengatasinya,” tegasnya.
Prabowo juga menyoroti peran teknologi yang mampu mempercepat penyampaian informasi dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa kemajuan teknologi harus dimanfaatkan secara bijaksana agar memberikan manfaat yang optimal.
“Teknologi bisa membantu menyelesaikan persoalan masyarakat dengan cepat. Tetapi teknologi juga belum tentu selalu positif bagi manusia,” ujarnya.
Komitmen pemerintah dalam membuka ruang dialog turut mendapat apresiasi dari Direktur Eksekutif Kata Rakyat, Alwan Ola Riantobi. Menurutnya, sikap pemerintah yang bersedia menerima demonstrasi mahasiswa serta membuka komunikasi menunjukkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo menjalankan prinsip demokrasi secara terbuka dan tidak antikritik.
“Demonstrasi itu bagus untuk negara demokrasi. Hal yang perlu diapresiasi kepada pemerintah adalah mau menerima dan membuka dialog dengan demonstran. Hal itu menunjukkan pemerintahan Pak Prabowo demokratis dan tidak antikritik,” kata Alwan.
Ia menambahkan bahwa keterbukaan pemerintah juga terlihat dari kesediaannya mendengarkan masukan para ahli ekonomi dan masyarakat dalam merespons dinamika ekonomi nasional, termasuk melakukan evaluasi terhadap implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Di tingkat daerah, semangat yang sama juga ditunjukkan Pemerintah Kota Cilegon. Wali Kota Cilegon Robinsar bersama Wakil Wali Kota Fajar Hadi Prabowo menerima langsung massa aksi mahasiswa sebagai bentuk komitmen terhadap keterbukaan dan demokrasi partisipatif.
“Pemerintah Kota Cilegon mengucapkan terima kasih atas aspirasi yang disampaikan. Kritik, masukan, dan gagasan mahasiswa adalah energi positif bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pembangunan,” ujar Robinsar.
Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak memandang kritik sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian penting dalam proses evaluasi kebijakan.
“Pemerintah tidak anti kritik. Justru aspirasi masyarakat menjadi bahan evaluasi sekaligus pijakan untuk mempercepat pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan warga,” tambahnya.
Kesamaan semangat antara pemerintah pusat dan daerah tersebut menunjukkan bahwa aspirasi publik dipandang sebagai fondasi penting dalam proses pengambilan kebijakan. Melalui dialog yang terbuka, evaluasi berkelanjutan, dan kolaborasi seluruh elemen bangsa, pembangunan diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas demokrasi Indonesia.
(*/rls)
