Oleh : Yohanes Wandikbo
Pembangunan sumber daya manusia menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Di tengah berbagai tantangan geografis dan pemerataan pembangunan, Papua menjadi salah satu wilayah yang memperoleh perhatian besar dari pemerintah melalui berbagai program strategis. Salah satu langkah nyata tersebut adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen percepatan pembangunan manusia. Program ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan seluruh anak bangsa memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, cerdas, dan produktif, tanpa terkecuali masyarakat di Tanah Papua.
Pemerintah terus menunjukkan keseriusan dalam menyempurnakan pelaksanaan program tersebut. Berbagai evaluasi dilakukan secara berkala agar MBG benar-benar berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak sekadar melaksanakan program, tetapi juga terus melakukan penyempurnaan berdasarkan kondisi di lapangan sehingga kualitas layanan semakin meningkat dari waktu ke waktu.
Di Papua Barat Daya, evaluasi pelaksanaan MBG dilakukan dengan melibatkan Badan Gizi Nasional, Satuan Tugas MBG, kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tenaga ahli gizi, serta pemerintah daerah. Langkah tersebut menjadi bukti bahwa keberhasilan program dibangun melalui kolaborasi lintas sektor sehingga setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan dicarikan solusi yang tepat.
Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nausrau menjelaskan bahwa evaluasi dilakukan sebagai tindak lanjut atas berbagai masukan masyarakat mengenai pelaksanaan MBG. Evaluasi tersebut tidak hanya membahas perkembangan operasional SPPG, tetapi juga memperbarui data penerima manfaat, mengidentifikasi kendala distribusi, serta memastikan kualitas makanan yang diberikan tetap memenuhi standar gizi yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional.
Hingga kini, puluhan SPPG telah beroperasi di Papua Barat Daya dan menjangkau puluhan ribu peserta didik serta kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Capaian tersebut memperlihatkan bahwa pemerintah mampu memperluas akses layanan gizi secara bertahap meskipun wilayah Papua memiliki tantangan geografis yang berbeda dibandingkan daerah lain di Indonesia.
Dalam setiap program berskala nasional, tantangan tentu tidak dapat dihindari. Keterbatasan pasokan bahan pangan lokal, variasi menu makanan, maupun kelengkapan data penerima manfaat menjadi bagian dari proses penyempurnaan kebijakan. Yang patut diapresiasi adalah respons cepat pemerintah dalam menjadikan berbagai kendala tersebut sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan sebagai hambatan yang menghentikan pelaksanaan program.
Pemerintah juga memberikan perhatian khusus terhadap wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Upaya menghadirkan MBG hingga ke wilayah tersebut menunjukkan komitmen agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh hak atas makanan bergizi. Usulan pengelolaan MBG melalui sekolah berasrama maupun pondok pesantren menjadi alternatif yang mencerminkan fleksibilitas pemerintah dalam mencari solusi sesuai karakteristik wilayah Papua.
Perkembangan positif juga terlihat di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Selama semester pertama tahun 2026, lebih dari 32 ribu masyarakat telah menerima manfaat MBG melalui 14 SPPG yang tersebar di berbagai distrik. Program tersebut menjangkau peserta didik sekaligus kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita sebagai sasaran prioritas dalam upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Nabire Marsel Asyerem menyampaikan bahwa evaluasi selama enam bulan pertama menjadi dasar penyempurnaan program agar jangkauannya semakin luas dan kualitas pelayanannya semakin baik. Menurutnya, keberhasilan MBG bukan hanya diukur dari jumlah makanan yang disalurkan, tetapi juga dari kontribusinya dalam membangun sumber daya manusia Papua yang sehat sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat.
Manfaat MBG juga terlihat dari dampaknya terhadap perekonomian daerah. Operasional SPPG telah membuka ratusan lapangan pekerjaan, termasuk bagi Orang Asli Papua. Kehadiran program ini menciptakan peluang kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, kebutuhan bahan pangan dalam jumlah besar memberikan peluang bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha lokal untuk memperluas pasar hasil produksinya.
Kebijakan pemerintah yang mendorong penggunaan komoditas lokal sebagai bahan baku MBG menjadi langkah yang sangat strategis. Semakin besar keterlibatan pelaku usaha lokal, semakin besar pula nilai tambah ekonomi yang tercipta di daerah. Dengan demikian, MBG berkembang menjadi program yang memiliki manfaat ganda, yakni meningkatkan kualitas gizi sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat Papua.
Agar manfaat tersebut semakin optimal, pemerintah juga memperkuat aspek transparansi melalui Sistem Informasi Akuntabilitas dan Pelaporan MBG (SIAP-MBG). Sistem digital ini memungkinkan proses perencanaan, pengelolaan anggaran, hingga distribusi makanan dipantau secara lebih terbuka sehingga pelaksanaan program berlangsung semakin akuntabel dan efisien.
Pengembang SIAP-MBG Azrulah Kainage menjelaskan bahwa sistem tersebut dikembangkan untuk memperkuat pengawasan publik sekaligus memastikan setiap anggaran yang dialokasikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Transparansi tersebut menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan program pemerintah.
Keberhasilan MBG di Papua menunjukkan bahwa pembangunan sumber daya manusia memerlukan kolaborasi seluruh pihak. Pemerintah pusat menyediakan kebijakan dan anggaran, pemerintah daerah memastikan pelaksanaan berjalan efektif, sedangkan masyarakat berperan aktif mendukung kelancaran program. Sinergi tersebut menjadi modal penting untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
)* Penulis merupakan Pengamat Pembangunan Papua
