Lompat ke konten utama

Kata Papua

Dari Karies hingga Anemia, CKG Sekolah Membuka Data Penting Kesehatan Siswa - Kata Papua

Dari Karies hingga Anemia, CKG Sekolah Membuka Data Penting Kesehatan Siswa

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Zhafran Goldwin

Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di lingkungan sekolah mulai menunjukkan perannya sebagai instrumen penting dalam membangun sistem kesehatan yang lebih preventif dan berbasis data. Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan terhadap peserta didik tidak hanya memberikan gambaran mengenai kondisi kesehatan individu, tetapi juga menghasilkan peta kesehatan anak usia sekolah yang selama ini belum terdokumentasi secara komprehensif. Temuan mengenai tingginya angka karies gigi, anemia, peningkatan tekanan darah, hingga masalah gizi menjadi dasar penting dalam menyusun langkah intervensi yang lebih terarah sesuai kebutuhan setiap kelompok usia.

Karies gigi atau gigi berlubang masih menjadi masalah kesehatan yang paling banyak dialami pelajar Indonesia. Temuan tersebut terungkap dari hasil Kementerian Kesehatan (Kemenkes) selama semester pertama 2026 yang memetakan kondisi kesehatan berdasarkan kelompok usia. Berdasarkan hasil skrining terhadap anak usia sekolah dan remaja, lebih dari 40 persen peserta yang diperiksa mengalami karies gigi. Selain itu, Kemenkes juga menemukan 27 persen pelajar mengalami anemia, 21 persen mengalami peningkatan tekanan darah, serta sekitar 7 persen mengalami gizi lebih atau obesitas.

Selama ini, berbagai persoalan kesehatan anak sering kali baru diketahui ketika sudah memasuki tahap yang membutuhkan penanganan lebih serius. Banyak kasus gigi berlubang, kekurangan zat besi, gangguan penglihatan, hingga masalah gizi luput dari perhatian karena minimnya pemeriksaan rutin. Akibatnya, berbagai gangguan tersebut dapat memengaruhi kemampuan belajar, konsentrasi, pertumbuhan fisik, hingga produktivitas anak dalam jangka panjang.

Melalui CKG di sekolah, pendekatan pelayanan kesehatan bergeser dari pengobatan menuju pencegahan. Pemeriksaan dilakukan lebih awal sehingga potensi gangguan kesehatan dapat diketahui sebelum berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Pendekatan preventif ini dinilai mampu mengurangi beban pelayanan kesehatan sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat sejak usia dini.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan data tersebut menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan kesehatan yang lebih tepat sasaran sesuai kelompok usia. Data hasil pemeriksaan juga menunjukkan bahwa tantangan kesehatan berbeda pada setiap jenjang pendidikan. Memasuki jenjang SMP, karies gigi masih menjadi masalah utama. Namun mulai muncul persoalan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi, disertai meningkatnya risiko tuberkulosis (TB), tekanan darah tinggi, dan gangguan gizi.

Sementara pada kelompok SMA, pola tersebut semakin menguat. Selain karies gigi, ditemukan peningkatan kasus hipertensi dini, gangguan kesehatan mental, risiko TB, hingga persoalan gizi yang menunjukkan keseimbangan antara gizi kurang dan obesitas. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan layanan kesehatan peserta didik semakin kompleks sehingga memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif.

Kondisi kesehatan peserta didik tidak dapat dipisahkan dari kualitas pendidikan. Anak yang mengalami anemia cenderung lebih mudah lelah, sulit berkonsentrasi, dan memiliki daya tahan tubuh yang lebih rendah. Gangguan kesehatan gigi juga dapat mengurangi kenyamanan belajar, sementara persoalan kesehatan mental berpotensi memengaruhi perkembangan psikologis dan prestasi akademik. Karena itu, peningkatan mutu pendidikan perlu berjalan seiring dengan penguatan layanan kesehatan di sekolah.

Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Kurnia Ramadhana, menjelaskan CKG Sekolah dilaksanakan serentak di satuan pendidikan mulai tingkat SD, SMP, SMA, Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga pondok pesantren bagi anak usia 7–17 tahun. Pemeriksaan dalam program CKG Sekolah ini tidak hanya mencakup kesehatan fisik, tetapi juga kondisi kejiwaan anak sebagai bagian dari upaya deteksi dini masalah kesehatan peserta didik.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hasil pemeriksaan CKG Sekolah sepanjang 1 Januari hingga 14 Juli 2026 menunjukkan masih tingginya sejumlah masalah kesehatan pada peserta didik. Temuan terbanyak adalah karies atau gigi berlubang yang dialami 40,8 persen siswa, disusul anemia pada 27,3 persen remaja putri, dan tekanan darah tinggi atau hipertensi pada 21,7 persen siswa. Selain itu, pemeriksaan juga menemukan 6,9 persen siswa mengalami serumen impaksi atau penumpukan kotoran telinga, serta 6,7 persen lainnya mengalami obesitas.

Kurnia mengatakan, temuan-temuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk memperkuat upaya promotif (peningkatan kesehatan) dan preventif (pencegahan) di lingkungan sekolah. Adapun data yang dihasilkan melalui CKG memberikan manfaat strategis dalam penyusunan kebijakan publik. Pemerintah kini memiliki basis data kesehatan yang lebih rinci berdasarkan kelompok usia sehingga program kesehatan dapat disusun secara lebih tepat sasaran, baik dalam penyediaan tenaga kesehatan, edukasi, distribusi layanan, maupun pengalokasian anggaran.

Pelaksanaan CKG juga memperkuat kolaborasi antara sektor kesehatan dan pendidikan. Sekolah menjadi mitra strategis dalam membangun budaya hidup sehat melalui edukasi kebersihan diri, kesehatan gigi, konsumsi makanan bergizi, serta aktivitas fisik. Hasil pemeriksaan turut memberikan informasi penting bagi orang tua agar dapat melakukan tindak lanjut terhadap kondisi kesehatan anak sejak dini. Melalui CKG Sekolah, berbagai persoalan kesehatan dapat dideteksi lebih awal sehingga penanganan dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan tepat sasaran. Pendekatan berbasis data, deteksi dini, serta kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi penting dalam mewujudkan generasi Indonesia yang lebih sehat, produktif, dan berdaya saing.

*) Penulis adalah Content Writer di Medical Groovia

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

LENSA SR: Sekolah Rakyat Dikelola Lebih Terbuka 

Oleh: Rania Zafirah Kehadiran Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan. Seiring pelaksanaan program tersebut, kebutuhan terhadap informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan semakin penting. Penguatan tata kelola informasi diperlukan agar masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas mengenai perkembangan Sekolah Rakyat. Menjawab kebutuhan tersebut, Kementerian Sosial (Kemensos) mengembangkan LENSA SR (Layanan Ekosistem Narasi Sekolah Rakyat yang Adaptif) sebagai upaya memperkuat tata kelola informasi terkait Sekolah Rakyat. Sistem tersebut dirancang untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat valid, terintegrasi, dan konsisten. Hingga Mei 2026, Kemensos mencatat sebanyak 5.299 pertanyaan dan aduan yang masuk melalui media sosial. Sebagian besar pertanyaan masyarakat berkaitan dengan lokasi, jadwal, serta ketersediaan Sekolah Rakyat. Tingginya jumlah pertanyaan tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Komunikasi dan Media Massa, Fatkhurohman LENSA SR dikembangkan untuk mengintegrasikan informasi dari tingkat pusat hingga daerah. Integrasi tersebut penting karena pelaksanaan Sekolah Rakyat melibatkan berbagai unsur dan berlangsung di sejumlah wilayah. Melalui LENSA SR, informasi yang diterima tidak serta-merta digunakan sebagai bahan publikasi. Informasi tersebut terlebih dahulu dikumpulkan dari berbagai sumber dan dikonfirmasi kepada unit yang memiliki kewenangan atau substansi terkait. Sumber informasi yang digunakan mencakup media massa, media sosial, PPID, SP4N-LAPOR!, Command Center 171, laporan Sentra dan Balai, pengelola Sekolah Rakyat, pemerintah daerah, serta informasi yang diperoleh dari lapangan. Keragaman sumber tersebut memungkinkan pemerintah memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai perkembangan dan persoalan yang muncul di lapangan. Selanjutnya, informasi tersebut melalui proses pemeriksaan guna memastikan keakuratan, keterbaruan, konfirmasi, dan pertanggungjawabannya. Setelah dinyatakan sesuai, informasi kemudian diolah menjadi narasi serta rekomendasi respons berdasarkan tingkat kebutuhan. Proses ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga mengutamakan validitas. LENSA SR menerapkan enam tahapan mekanisme, yakni tangkap dan klasifikasi isu, validasi substansi, pengolahan isu dan narasi, rekomendasi respons dan tindak lanjut, diseminasi, serta monitoring dan pembelajaran organisasi. Rangkaian tersebut membentuk siklus pengelolaan informasi yang memungkinkan setiap isu ditangani secara sistematis, mulai dari informasi diterima hingga evaluasi terhadap respons yang diberikan. Kehadiran sistem tersebut juga membuka ruang bagi pertanyaan dan aduan masyarakat untuk menjadi bahan evaluasi. Informasi yang diterima dapat dipetakan berdasarkan isu sehingga pemerintah memiliki dasar untuk memperkuat komunikasi publik sesuai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, komunikasi tidak hanya menjadi sarana penyampaian informasi, tetapi juga bagian dari proses pembelajaran dalam pelaksanaan program. Untuk memastikan keseragaman informasi, LENSA SR dilengkapi dengan Living FAQ, bank narasi, narasi kunci, talking points, template klarifikasi, template bantahan hoaks, bahan pimpinan, serta checklist data-safe dan child-safe. Perangkat tersebut menjadi rujukan agar informasi yang disampaikan melalui berbagai kanal tetap mengacu pada substansi yang sama. Ketersediaan template klarifikasi dan bantahan hoaks juga relevan di tengah arus informasi digital yang berkembang cepat. Masyarakat membutuhkan rujukan yang jelas untuk membedakan informasi yang telah dikonfirmasi dengan informasi yang belum memiliki dasar. Pengelolaan informasi secara terstruktur dapat membantu mencegah kesimpangsiuran sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap informasi resmi. Keterbukaan informasi juga berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap penerima manfaat. Sekolah Rakyat berkaitan langsung dengan anak-anak dan keluarga rentan sehingga penyampaian informasi perlu memperhatikan keamanan dan martabat mereka. Karena itu, prinsip data-safe dan child-safe menjadi bagian dari sistem LENSA SR. Kementerian Sosial berharap LENSA SR dapat menjadi model tata kelola informasi yang nantinya diterapkan pada berbagai program Kemensos lainnya. Sistem tersebut dapat semakin mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus mencegah beredarnya informasi yang tidak benar. Harapan tersebut menunjukkan bahwa penguatan tata kelola informasi tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi Sekolah Rakyat. Pengalaman yang dibangun melalui LENSA SR juga dapat menjadi dasar pengembangan pola komunikasi publik yang lebih terintegrasi pada berbagai program Kemensos lainnya. Tingginya perhatian masyarakat terhadap Sekolah Rakyat menjadi momentum untuk membangun komunikasi yang semakin terbuka. Ketika masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai lokasi, jadwal, maupun ketersediaan sekolah melalui sumber yang jelas, pemahaman terhadap program dapat terbentuk secara lebih baik. Melalui LENSA SR, Kemensos menargetkan informasi mengenai Sekolah Rakyat tidak sekadar disampaikan secara cepat, tetapi juga telah terkonfirmasi, konsisten, dapat ditelusuri, serta tetap memperhatikan keamanan dan martabat anak maupun keluarga rentan. Pada akhirnya, LENSA SR menjadi bagian dari penguatan tata