Lompat ke konten utama

Kata Papua

Pemerintah Akselerasi CKG di Sekolah, Madrasah, Pesantren, dan SLB - Kata Papua

Pemerintah Akselerasi CKG di Sekolah, Madrasah, Pesantren, dan SLB

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) dengan memperluas jangkauan layanan ke lingkungan sekolah, madrasah, pesantren, hingga Sekolah Luar Biasa (SLB). Langkah ini menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat deteksi dini penyakit sekaligus membangun budaya hidup sehat sejak usia sekolah melalui kolaborasi lintas kementerian dan organisasi kemasyarakatan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa keberhasilan Program CKG tidak dapat hanya mengandalkan fasilitas kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan jaringan masyarakat yang memiliki jangkauan luas hingga ke tingkat desa. Karena itu, Kementerian Kesehatan menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk mempercepat pelaksanaan program tersebut.

“Penting sekali untuk bisa bekerja sama dengan NU sebagai ormas terbesar di Indonesia,” ujar Budi.

Menurut Budi, jaringan ribuan pesantren, madrasah, sekolah, dan fasilitas kesehatan yang dimiliki NU menjadi modal penting untuk memperluas akses layanan kesehatan masyarakat. Selain pelaksanaan CKG, kerja sama juga diarahkan untuk mendukung percepatan eliminasi tuberkulosis (TBC), peningkatan kesehatan santri dan pelajar, serta penguatan program Water, Sanitation and Hygiene (WASH) di lingkungan pendidikan sebagai langkah pencegahan penyakit.

“Program Cek Kesehatan Gratis dan percepatan eliminasi TBC merupakan prioritas pemerintah. Dengan dukungan organisasi masyarakat yang memiliki jaringan luas, pelayanan kesehatan akan semakin mudah menjangkau masyarakat,” kata Budi.

Ketua Umum PBNU KH. Yahya Cholil Staquf menyambut baik kolaborasi tersebut. Menurutnya, NU telah memiliki pengalaman panjang dalam mendukung berbagai program kesehatan nasional, mulai dari vaksinasi Covid-19 hingga percepatan penurunan angka stunting. Pengalaman tersebut menjadi modal untuk mendukung implementasi CKG secara lebih luas.

“PBNU berkomitmen dan sudah membuktikan komitmennya untuk bekerja bersama pemerintah melayani masyarakat, termasuk dalam bidang kesehatan. Di antaranya vaksinasi Covid-19 dan penurunan stunting,” ungkapnya.

Ia menilai Program CKG memiliki nilai strategis karena mampu memperkuat deteksi dini berbagai penyakit sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan secara berkala. Melalui keterlibatan pesantren, madrasah, sekolah, dan SLB, layanan kesehatan diharapkan semakin dekat dengan masyarakat serta mampu menjangkau kelompok yang selama ini belum memperoleh akses pemeriksaan kesehatan secara optimal.

“Pesantren dan madrasah siap menjadi pintu masuk utama pelaksanaan Program Cek Kesehatan Gratis agar manfaatnya dapat dirasakan semakin luas oleh masyarakat,” tegas dia.

Melalui sinergi pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, pelaksanaan Program CKG diharapkan semakin masif sehingga kualitas kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, dapat terus meningkat sekaligus mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang sehat, produktif, dan berdaya saing.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

RUU Perampasan Aset, Komitmen Serius Antikorupsi Negara

Oleh: Alexander Royce Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kini memasuki babak baru yang kian progresif. Di bawah kepemimpinan visioner saat ini, langkah-langkah luar biasa terus diambil guna memastikan kekayaan negara tak lagi dirampok oleh segelintir pihak. Saat ini, instrumen hukum paling dinanti, yakni Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset, sedang dikebut pembahasannya oleh pemerintah dan DPR. Ini adalah sinyal kuat bahwa negara sama sekali tidak main-main dalam misi suci melindungi uang rakyat. Koruptor dipastikan tidak akan bisa tidur nyenyak menyembunyikan hasil kejahatannya, karena instrumen pemiskinan sudah di depan mata. Pembahasan RUU Perampasan Aset bukan sekadar wacana di atas kertas, melainkan wujud komitmen politik tingkat tinggi rezim saat ini. DPR menargetkan agar beleid strategis ini segera diketok palu. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dengan tegas menyampaikan komitmen parlemen bahwa RUU ini ditargetkan rampung selambatnya akhir tahun. Beliau menekankan landasan filosofis utama regulasi ini adalah menjamin kepastian pemulihan atas kerugian negara yang diakibatkan tindak pidana korupsi. Dengan disahkannya aturan ini, percepatan pengembalian aset negara diyakini bisa berjalan jauh lebih efektif, sistematis, dan terukur. Lebih lanjut, pimpinan komisi hukum tersebut menekankan bahwa proses pembahasan dilakukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian tingkat tinggi. Mengingat cakupan RUU yang sangat luas dan berpotensi bersinggungan dengan ranah hukum lain—seperti kitab undang-undang hukum pidana maupun hukum acara pidana—penyelarasan norma mutlak dibutuhkan. Kehati-hatian ini menjadi jaminan agar kelak RUU Perampasan Aset benar-benar menjadi pedang keadilan murni bagi rakyat, dan bukan menjadi alat kriminalisasi yang rentan disalahgunakan oleh pihak tertentu demi kepentingan sesaat. Langkah proaktif nan strategis ini sekaligus membuktikan bahwa kabinet pemerintahan saat ini tidak sekadar bermain pada narasi populis, tetapi benar-benar membenahi fondasi hukum dari hulu ke hilir. Melalui harmonisasi kebijakan eksekutif dan legislatif yang sangat solid, negara bertekad memastikan setiap celah pelarian harta haram para koruptor akan ditutup rapat tanpa kompromi. Dukungan pengesahan undang-undang ini tak hanya menggema dari parlemen, tetapi juga mengalir deras dari aparat penegak hukum di garis depan. Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipikor) Polri menjadi salah satu garda terdepan yang antusias menyambut regulasi ini. Kasubdit II Direktorat Pencegahan Kortas Tipikor Polri, Kombes Affandi Eka Putra, secara meyakinkan menyatakan kehadiran aturan perampasan aset akan memberikan amunisi baru yang luar biasa ampuh dalam menuntaskan pemberantasan korupsi di seluruh pelosok Tanah Air. Menurut perwira menengah tersebut, regulasi ini bukan sekadar alat penyitaan biasa, melainkan instrumen pamungkas yang menyuntikkan efek jera luar biasa bagi pelaku rasuah. Pemiskinan terhadap koruptor diyakini menjadi hukuman yang paling ditakuti. Namun, kepolisian juga bijak menegaskan bahwa implementasi penyitaan aset ini kelak harus senantiasa berpijak kokoh pada asas kesetaraan di hadapan hukum, sehingga pelaksanaannya dipastikan akan berjalan objektif, transparan, dan berkeadilan bagi semua pihak tanpa pandang bulu. Sementara itu, dari kacamata tata kelola negara yang lebih luas, penerapan beleid ini juga bersinggungan dengan sektor penerimaan negara, khususnya perpajakan. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, memberikan pandangan yang sangat komprehensif mengenai isu strategis ini. Menurut bendahara negara, meskipun tindak pidana di bidang perpajakan berpotensi kuat dimasukkan ke dalam ranah perampasan aset, penerapannya tetap tidak bisa dilakukan secara serampangan atau dipukul rata terhadap semua profil kasus wajib pajak tanpa melihat rekam jejak mereka. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan memandang bahwa setiap penyitaan aset milik wajib pajak bermasalah harus dilakukan dengan kalkulasi hati-hati dan mengedepankan asas proporsionalitas. Tidaklah adil jika wajib pajak yang baru pertama kali tergelincir kesalahan administratif langsung dijatuhi sanksi penyitaan seluruh hartanya. Sebaliknya, sanksi tegas perampasan aset ini akan sangat relevan dan tepat sasaran jika diterapkan kepada mereka yang terbukti melakukan pelanggaran berulang atau memiliki niat jahat yang masif untuk menggarong uang negara. Kolaborasi dan sinergi super solid antara pemerintah pusat, DPR, serta penegak hukum dalam mematangkan RUU Perampasan Aset ini patut diberikan apresiasi setinggi-tingginya. Gerak cepat nan terukur ini menjadi bukti tak terbantahkan bahwa pemerintahan saat ini memiliki cetak biru yang sangat jelas dan berani dalam membangun sistem antikorupsi yang terintegrasi, tangguh, dan modern. Pada akhirnya, kehadiran RUU Perampasan Aset akan menjadi warisan sejarah gemilang dari pemerintahan yang berkuasa, sekaligus meletakkan pondasi emas bagi masa depan pertiwi yang lebih bersih. Dengan semangat kolaborasi bangsa di bawah kepemimpinan yang berintegritas tinggi, cita-cita luhur mewujudkan Indonesia yang bebas dari belenggu korupsi bukan lagi sekadar impian, melainkan kenyataan yang ada di depan mata. Kita pantas bangga, kapal besar negara ini sedang dikemudikan menuju kejayaan hukum yang sebenar-benarnya. *) Penulis merupakan Pengamat Sosial