Lompat ke konten utama

Kata Papua

Penyelenggaraan PON XX Percepat Pembangunan dan Infrastruktur di Papua - Kata Papua

Penyelenggaraan PON XX Percepat Pembangunan dan Infrastruktur di Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp


Oleh : Esti Kurniati )*
PON XX akan diselenggarakan di Papua dan akan berdampak positif karena ada percepatan pembangunan dan infrastruktur, khususnya di bidang komunikasi. Pasca PON sekalipun, masyarakat bisa menikmati kemudahan komunikasi dan memanfaatkannya untuk berdagang online.
Apa yang terbayang ketika mendengar kata ‘Papua’? Selama ini, daerah paling timur di Indonesia masih identik dengan wilayah yang jauh dari modernitas. Padahal saat ini Papua sudah sangat maju, bahkan Jayapura dinilai setara dengan kota-kota besar di Amerika Serikat. Kemajuan yang ada tak hanya dari segi pembangunan fisik, tetapi juga infrastruktur untuk mendukung kelancaran komunikasi di sana.
PON XX yang diselenggarakan di Papua adalah momen penting untuk lebih mempercepat kemajuan infrastruktur di sana. Untuk mendukung acara ini, maka perusahaan BUMN di bidang telekomunikasi mendukung, agar komunikasi via telepon dan konektivitas internet berlangsung dengan lancar selama gelaran PON. Sehingga yang diuntungkan tak hanya masyarakat sipil, tetapi juga para atlet, pelatih, dan panitia.
Untuk membangun infrastruktur di bidang telekomunikasi, maka ada jaminan jaringan internet yang stabil, dan sudah berkelas dunia. Diadakan pula reherseal tanggal 2 september 2021, yang dihadiri oleh Ketua Harian PB-PON Yunus Wonda, Sekretaris Umum PB-PON Drs. Elia Loupatty, MM, Direktur Network and IT Solution Telkom Herlan Wijanarko, Direktur Enterprise and Business Service Telkom Edi Witcara, dan beberapa perwakilan lain.
Pertama kali melakukan uji jaringan (reherseal test) sebenarnya dilakukan 3 bulan lalu. Ada pengetesan jaringan internet di Papua, khususnya di daerah-daerah yang menjadi Klaster PON seperti Kota Jayapura. Dalam reherseal test diadakan simulasi ketika ada gangguan dan bagaimana cara mengatasinya. Sehingga nanti ketika PON berlangsung, segala problem yang kemungkinan muncul di lapangan bisa diatasi dengan cepat.
Infrastruktur di bidang telekomunikasi memang sangat penting, karena akan mendukung kelancaran PON XX, baik di dalam arena pertandingan maupun di luar. Ketika jaringan internet lancar maka komunikasi antar panitia dan atlet juga lancar, sehingga meminimalisir miskomunikasi. Acara akan berlangsung tanpa hambatan dan para atlet menjalani lomba dengan hati gembira.
Selain itu, jaringan internet yang kuat akan mendukung para jurnalis yang sedang meliput. Mereka bisa langsung mengirimkan berita ke kantor via email dengan cepat, tanpa takut sinyal tersendat-sendat. Para awak media senang karena di daerah yang jauh sekali seperti di Papua, ternyata jaringan internetnya sangat kuat.
Kuatnya jaringan internet berkat pembangunan infrastruktur komunikasi juga mendukung panitia saat melakukan live streaming. Seluruh WNI akan menonton pertandingan-pertandingan di PON XX karena mereka antusias hendak menyimak lomba-lomba yang seru dan meningkatkan adrenalin. Live streaming juga akan disimak oleh netizen internasional, dan PON XX memang jadi ajang untuk mempromosikan Papua di mata dunia.
Ketika ada jaringan internet yang kuat maka akan sangat bermanfaat, tak hanya ketika penyelenggaraan PON XX tetapi juga sesudahnya. Infrastruktur di bidang komunikasi berguna bagi para murid yang masih sekolah online sehingga bisa belajar dengan lancar. Orang tuanya juga bisa memanfaatkan bagusnya jaringan dengan berdagang di ranah online.
Perbaikan di infrastruktur komunikasi sangat baik demi kemajuan Papua karena saat ini sudah era digital. Semua terjadi berkat PON XX sehingga acara ini bukan sekadar lomba olahraga, tetapi jadi ajang untuk memajukan Papua agar lebih modern lagi.
PON XX membawa banyak sekali manfaat untuk warga Papua. Selain jadi ajang promosi wisata gratis, maka PON akan mempercepat pembangunan dan infrastruktur, khususnya di bidang komunikasi. Sehingga akan menguntungkan masyarakat di Bumi Cendrawasih.

)* Penulis adalah kontributor Lingkar Pers dan Mahasiswa Cikini

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kualitas Hunian Jadi Fokus Percepatan Program 3 Juta Rumah 

Oleh Prasetyo Mulya Percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto kini tidak hanya diarahkan untuk mengejar jumlah hunian, tetapi juga memastikan kualitas rumah yang diterima masyarakat benar-benar layak, aman, nyaman, dan sesuai standar. Fokus terhadap kualitas menjadi penting agar program perumahan rakyat tidak sekadar menghasilkan angka pembangunan yang besar, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat berpenghasilan rendah secara nyata. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait terus memperkuat kolaborasi dengan Himpunan Pengembang Permukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) untuk mempercepat realisasi Program 3 Juta Rumah. Kerja sama pemerintah dan pengembang dinilai menjadi salah satu kunci untuk mengatasi berbagai persoalan yang masih muncul dalam pembangunan hunian, mulai dari aspek teknis, ketersediaan lahan, perizinan, pembiayaan, hingga penerapan standar kualitas bangunan. Dalam koordinasi bersama jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himperra, Menteri Ara menegaskan bahwa percepatan pembangunan rumah subsidi harus berjalan beriringan dengan tanggung jawab terhadap kualitas. Pengembang tidak cukup hanya memenuhi target jumlah unit, tetapi juga harus memastikan rumah yang dibangun sesuai spesifikasi dan dapat memberikan rasa aman serta nyaman bagi masyarakat penerima manfaat. Kontribusi Himperra dalam program rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi salah satu gambaran perkembangan positif sektor perumahan. Dari target pembangunan sebanyak 47.000 unit rumah, Himperra telah merealisasikan lebih dari 22.000 unit. Capaian tersebut menunjukkan adanya keterlibatan aktif dunia usaha dalam mendukung agenda pemerintah memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang terjangkau. Maruarar Sirait mengapresiasi dukungan tersebut karena program rumah subsidi tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Dunia usaha, khususnya pengembang, memiliki posisi strategis dalam memastikan kebutuhan hunian masyarakat dapat dipenuhi. Menurutnya, kebijakan pemerintah yang memberikan berbagai kemudahan di sektor perumahan harus diikuti dengan profesionalisme, integritas, dan komitmen pengembang dalam menjaga kualitas pembangunan. Perspektif tersebut menjadi semakin relevan karena keberhasilan Program 3 Juta Rumah seharusnya tidak hanya dihitung berdasarkan berapa banyak rumah yang selesai dibangun. Pemerintah juga perlu melihat apakah rumah tersebut benar-benar memenuhi standar kelayakan dan memberikan kepuasan kepada penerima. Penggunaan anggaran subsidi negara harus menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan langsung masyarakat. Pemerintah selama setahun terakhir menunjukkan upaya memperkuat ekosistem perumahan melalui peningkatan kolaborasi dengan pengembang, dukungan pembiayaan rumah subsidi, serta dorongan untuk menyelesaikan berbagai hambatan administratif dan regulasi. Perkembangan tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempercepat pencapaian target pembangunan hunian sekaligus memperbaiki kualitas pelaksanaan program di lapangan. Maruarar Sirait juga mendorong Himperra agar tidak hanya berkembang sebagai organisasi pengembang, tetapi mampu melahirkan pelaku usaha yang memiliki karakter kuat dan menjunjung profesionalisme. Pertumbuhan bisnis perumahan, menurutnya, harus tetap berjalan seiring dengan tanggung jawab sosial karena produk yang dibangun menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Di sisi lain, Himperra menyampaikan sejumlah usulan yang berkaitan dengan hambatan pembangunan perumahan, termasuk persoalan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) OJK, penyediaan lahan, dan proses perizinan. Persoalan tersebut menjadi perhatian karena kelancaran pembangunan rumah sangat dipengaruhi oleh kepastian proses administratif serta kesiapan lahan yang dapat digunakan untuk pembangunan. Penguatan koordinasi juga akan dilakukan melalui jajaran Dewan Pengurus Daerah (DPD) Himperra dengan pemerintah daerah. Kerja sama tersebut diarahkan untuk membantu mempercepat Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), penerapan kebijakan insentif Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta fasilitasi pembebasan BPHTB bagi masyarakat sesuai kebijakan daerah dan ketentuan yang berlaku. Saat sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pengembang berjalan konsisten, berbagai hambatan administratif dapat dikurangi. Dampaknya bukan hanya mempercepat pembangunan rumah, tetapi juga memperluas peluang masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian yang layak. Pemerintah juga perlu menjaga pengawasan agar berbagai kemudahan yang diberikan kepada pengembang tetap menghasilkan pembangunan yang berkualitas. Ketua Umum DPP Himperra, H. Ari Tri Priyono, memberikan apresiasi terhadap kepemimpinan Maruarar Sirait dalam mendorong kemajuan sektor perumahan. Ari Tri Priyono menilai perkembangan sektor perumahan dalam dua tahun terakhir menunjukkan kemajuan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Penilaian dari pelaku industri tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan pemerintah mulai memberikan ruang lebih besar bagi sektor perumahan untuk berkembang. Himperra juga terus memperkuat organisasi melalui kegiatan Rapat Kerja Nasional, pelatihan, dan Milad Himperra yang menjadi ruang konsolidasi antara pengembang dan pemerintah. Forum semacam itu penting untuk menyamakan persepsi, menyerap persoalan di lapangan, sekaligus mencari solusi yang dapat diterapkan secara efektif. Program 3 Juta Rumah harus dipandang sebagai agenda besar