Lompat ke konten utama

Kata Papua

Hilirisasi Dorong Pusat Pertumbuhan Baru di Luar Pulau Jawa - Kata Papua

Hilirisasi Dorong Pusat Pertumbuhan Baru di Luar Pulau Jawa

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan di tengah dinamika ekonomi global.

“Di tengah tekanan global yang tidak ringan, ekonomi Indonesia tetap tumbuh kuat dan konsisten di atas 5%. Ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi domestik kita solid dan kebijakan yang ditempuh Pemerintah berjalan efektif,” ujar Airlangga.

Kinerja tersebut berjalan beriringan dengan meningkatnya realisasi investasi dan kontribusi hilirisasi terhadap perekonomian. Pada Semester I-2026, investasi nasional mencapai Rp1.010,6 triliun, dengan investasi di luar Jawa mencapai Rp507,8 triliun atau 50,2 persen dari total investasi. Sementara itu, investasi sektor hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun. Kondisi ini memperlihatkan semakin kuatnya peran kawasan di luar Jawa dalam menopang pertumbuhan nasional.

Dari sisi perencanaan pembangunan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy melihat pengembangan kawasan industri sebagai bagian penting dalam memperkuat rantai nilai ekonomi nasional. Menurutnya, pembangunan kawasan industri harus terintegrasi dengan agenda pembangunan nasional agar hilirisasi tidak berhenti pada aktivitas pengolahan, tetapi mampu membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.

“Seluruh proyek prioritas nasional harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagai landasan Pembangunan Indonesia,” kata Rachmat.

Perkembangan tersebut mendapat perhatian positif dari dunia usaha. Wakil Ketua Umum Bidang Keanggotaan Kadin Indonesia Widiyanto Saputro menilai program hilirisasi pemerintah telah memasuki tahap implementasi dan mulai menghasilkan dampak nyata bagi perekonomian.

“Nilai hilirisasi nikel ini salah satu yang fenomenal setelah berdekade-dekade kita tidak melaksanakan industrialisasi di bidang sumber daya alam. Nilainya mencapai Rp 510 triliun dengan lonjakan sekitar 300%, dari hampir US$ 1 miliar menjadi US$ 3,8 miliar,” ujar Widiyanto.

Ia menilai perkembangan hilirisasi kini semakin menyebar ke berbagai wilayah. Produksi industri hilirisasi di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah bahkan disebut telah melampaui Sulawesi Tenggara yang sebelumnya menjadi salah satu pusat utama industri nikel. Investasi hilirisasi bauksit di Kalimantan juga terus berkembang dan mencapai Rp53 triliun pada Semester I-2026.

“Indonesia ini luas. Jangan hanya melihat Jawa. Potensi di luar Jawa sangat besar. Hilirisasi memberikan bukti bahwa pertumbuhan ekonomi di luar Jawa bisa jauh lebih besar dan memiliki prospek pertumbuhan yang sangat menjanjikan,” ucap Widiyanto.

Konsistensi pemerintah dalam menjaga iklim investasi, memperkuat kawasan industri, dan mendorong pengolahan sumber daya di dalam negeri menjadi fondasi penting bagi agenda tersebut. Dengan hilirisasi yang terus diperluas secara terarah, Indonesia berpeluang memperkuat daya saing sekaligus melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar Jawa, sehingga pembangunan nasional semakin merata dan manfaat pertumbuhan ekonomi semakin luas dirasakan masyarakat.***

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda

Oleh: Yusuf Rinaldi Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaran uang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiap angkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch kedua menetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketiga dengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benar memberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkan seluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikan dukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember 2026. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari 60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telah bekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebut meningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan. Kemnaker melakukan tracer study setiap tiga bulan untuk memperbarui data tersebut. Penelusuran dilakukan melalui kuesioner kepada alumni dan pencocokan data dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya status sebagai penerima upah. Pemerintah juga masih menelusuri alumni yang sebelumnya ditempatkan di kementerian dan lembaga karena proses rekrutmen pada instansi tersebut memiliki mekanisme tersendiri. Namun, perluasan jumlah peserta juga membuat aspek perlindungan dan kualitas pemagangan menjadi penting. Yassierli menyatakan pemerintah tidak ingin peserta digunakan untuk menggantikan pekerja tetap. Pemagangan harus tetap berada dalam kerangka peningkatan kompetensi, sementara evaluasi dilakukan terhadap peserta, mentor, dan perusahaan. Pemerintah juga melakukan monitoring terhadap beban serta jam kerja peserta untuk memastikan mereka tidak diperlakukan seperti pekerja reguler. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan bahwa peserta perlu memanfaatkan masa pemagangan untuk membangun kompetensi sekaligus sikap kerja. Menurut dia, kedisiplinan, integritas, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi merupakan bagian penting dari bekal yang harus dibangun selama berada di lingkungan kerja. Dengan demikian, pengalaman pemagangan tidak hanya menghasilkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesiapan menghadapi tuntutan profesional. Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi W. Sutjipto menilai program Magang Nasional perlu memiliki kesinambungan setelah peserta menyelesaikan enam bulan pemagangan. Menurut Budi, pengalaman magang perlu diikuti mekanisme yang mempertemukan kompetensi peserta dengan kebutuhan lowongan perusahaan. Tanpa pencocokan tersebut, terdapat risiko peserta telah memperoleh pengalaman kerja tetapi masih menghadapi kesulitan ketika harus masuk ke pekerjaan formal setelah program berakhir. Pandangan tersebut menempatkan penyerapan kerja sebagai bagian penting dari evaluasi kebijakan. Jumlah peserta yang besar memang memperluas akses terhadap pengalaman kerja, tetapi dampak ekonominya akan lebih terlihat apabila kompetensi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan industri dan berlanjut menjadi peluang karier. Karena itu, Magang Nasional dapat dipandang sebagai investasi tenaga kerja muda dengan catatan bahwa keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah peserta. Kualitas pelatihan, relevansi bidang magang, fungsi mentor, perlindungan peserta, pencocokan dengan kebutuhan perusahaan, serta penyerapan setelah program menjadi rangkaian yang menentukan dampak kebijakan. Dengan target 150 ribu peserta pada 2026, pemerintah memiliki ruang