Oleh: Camelia Kencana
Risiko bencana merupakan bagian dari tantangan yang dihadapi Indonesia sebagai negara kepulauan. Aktivitas gunung api, hujan berintensitas tinggi, angin kencang, hingga gempa bumi dapat terjadi di berbagai wilayah dengan karakter dan tingkat risiko yang berbeda.
Kondisi itu membuat kesiapsiagaan menjadi kebutuhan penting dalam upaya melindungi masyarakat. Kecepatan pemerintah merespons situasi harus berjalan beriringan dengan kemampuan warga memahami risiko dan mengikuti arahan keselamatan.
Peningkatan aktivitas Gunung Anak Krakatau di kawasan Selat Sunda menjadi salah satu contoh penting. Perkembangan aktivitas vulkanik dan sebaran abu tidak hanya perlu diantisipasi dari sisi keselamatan warga, tetapi juga dapat memengaruhi aktivitas transportasi, khususnya penerbangan.
Presiden Prabowo Subianto terus memantau perkembangan aktivitas Gunung Anak Krakatau berdasarkan laporan mutakhir dari jajaran terkait. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan pemantauan dilakukan dengan mengacu pada data dan rekomendasi lembaga teknis yang berwenang.
Qodari menjelaskan pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan setiap langkah penanganan. Pertimbangan itu mencakup mitigasi dampak erupsi hingga penyesuaian aktivitas transportasi apabila kondisi di lapangan menunjukkan adanya risiko terhadap keselamatan.
Menurut Qodari, keselamatan dan keamanan masyarakat menjadi prioritas pemerintah. Karena itu, keputusan yang diambil harus didasarkan pada perkembangan situasi serta hasil pemantauan lembaga yang memiliki kompetensi teknis.
Masyarakat di wilayah terdampak juga diminta menjaga ketenangan tanpa mengurangi kewaspadaan. Imbauan itu terutama ditujukan kepada warga di Daerah Khusus Jakarta, Banten, Lampung, serta kawasan pesisir Selat Sunda yang berpotensi terkena dampak aktivitas Gunung Anak Krakatau.
Warga diminta tidak mendekati radius bahaya yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap batas aman menjadi bagian penting dari mitigasi karena perubahan kondisi vulkanik dapat terjadi dan memerlukan respons berdasarkan informasi terbaru.
Ancaman juga dapat muncul melalui sebaran abu vulkanik. Masyarakat yang berada di wilayah terdampak dianjurkan menggunakan masker atau pelindung pernapasan ketika harus berada di luar rumah.
Sementara itu, Ombudsman RI menilai penanganan bencana membutuhkan kolaborasi dan pengawasan secara berkelanjutan. Anggota Ombudsman RI, Robert Na Endi Jaweng, mengatakan respons pemerintah daerah, koordinasi lintas instansi, serta keterlibatan masyarakat berperan penting dalam memastikan kebutuhan dan hak warga terdampak tetap terpenuhi.
Robert menilai bencana dapat menjadi ujian untuk melihat sejauh mana negara hadir di tengah masyarakat. Penguatan pemerintah daerah hingga tingkat desa diperlukan agar respons penyelamatan dan pemulihan dapat dilakukan secara cepat sebelum dukungan dari pemerintah pusat tiba.
Kesiapan sumber daya manusia, anggaran, serta jejaring antarinstansi juga dinilai perlu diperkuat. Dengan fondasi itu, daerah dapat memberikan respons awal secara efektif ketika menghadapi kondisi darurat.
Pengalaman penanganan bencana di sejumlah wilayah menunjukkan bahwa tantangan tidak berhenti setelah fase tanggap darurat selesai. Ombudsman masih menemukan persoalan rehabilitasi dan rekonstruksi di Sumatera, mulai dari hunian tetap, jembatan dan konektivitas, pengendalian banjir, irigasi, prasarana air, hingga pemulihan mata pencaharian.
Dari 1.227 sasaran penanganan jembatan, sebanyak 574 masih dalam proses dan 653 belum selesai. Pembangunan hunian tetap juga menghadapi persoalan validasi data, kepastian lokasi dan lahan, pembangunan, serta model hunian.
Persoalan data menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian karena menentukan ketepatan sasaran bantuan. Di Sumatera Barat, Ombudsman masih menemukan masyarakat dengan rumah terdampak lumpur yang belum seluruhnya memperoleh bantuan.
Robert menilai diperlukan kriteria dan standardisasi yang jelas dalam menentukan penerima bantuan. Ombudsman juga menerima persoalan terkait kompensasi dan pemenuhan kebutuhan dasar, termasuk ketersediaan air bersih bagi masyarakat terdampak.
Di Sumatera Utara, perbedaan klasifikasi tingkat kerusakan hunian antara data pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga menjadi perhatian. Data awal sekitar 24 ribu unit berubah menjadi sekitar 17 ribu unit sehingga diperlukan verifikasi dan validasi bersama agar perbedaan basis data tidak merugikan masyarakat.
Ombudsman turut mencatat persoalan relokasi warga dari zona merah yang belum berjalan maksimal. Di Aceh, kendala pembangunan hunian tetap juga dipengaruhi rantai pasok dan kapasitas pasar, termasuk kelangkaan semen di Aceh Tengah dan Aceh Tamiang.
Sekretaris Utama BNPB, Rustian, menyambut baik penguatan koordinasi dalam penanganan bencana. BNPB menilai penanganan bencana membutuhkan kolaborasi multipihak agar respons dan pemulihan masyarakat dapat berlangsung lebih efektif.
Pada akhirnya, keselamatan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat pemerintah bertindak. Kemampuan masyarakat memahami risiko, menyaring informasi, mematuhi arahan keselamatan, serta menjaga ketenangan turut menentukan efektivitas penanganan.
Di tengah ancaman bencana yang dapat datang silih berganti, informasi akurat menjadi dasar pengambilan keputusan. Kesiapsiagaan menjadi fondasi untuk mengurangi risiko, sementara koordinasi pemerintah dan partisipasi masyarakat menjadi kekuatan untuk memastikan perlindungan tetap berjalan.
Dengan mengedepankan ketenangan, kewaspadaan, informasi yang dapat dipercaya, dan kepatuhan terhadap arahan pihak berwenang, masyarakat memiliki bekal yang lebih kuat untuk menghadapi setiap perubahan kondisi. Pemerintah terus bekerja melalui sistem penanganan yang melibatkan berbagai unsur, sementara masyarakat mengambil peran penting dalam menjaga keselamatan bersama.
