Lompat ke konten utama

Kata Papua

Presiden Prabowo Sebut Investasi Ribuan Triliun Buka Jutaan Lapangan Kerja - Kata Papua

Presiden Prabowo Sebut Investasi Ribuan Triliun Buka Jutaan Lapangan Kerja

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

JAKARTA – Investasi menjadi salah satu penggerak utama ekonomi nasional di tengah upaya pemerintah Presiden Prabowo Subianto memperluas lapangan kerja dan memperkuat kemandirian ekonomi. Pemerintah mencatat realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun pada semester I 2026 dan menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia. Capaian tersebut mencapai 49,5 persen dari target investasi nasional 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun.

Presiden Prabowo Subianto menegaskan besarnya investasi yang masuk menunjukkan perekonomian Indonesia tidak hanya bertumpu pada belanja pemerintah melalui berbagai program prioritas. Investasi swasta turut menjadi mesin pertumbuhan yang menghasilkan aktivitas ekonomi sekaligus membuka kesempatan kerja bagi masyarakat.

“Ini investasi bukan dari program pemerintah, bukan MBG, bukan Koperasi Merah Putih, bukan,” tegas Prabowo.

Presiden menyebut realisasi investasi telah mencapai sekitar Rp1.010 triliun hingga 2026, setelah pada 2025 mencapai Rp1.931 triliun. Investasi tersebut turut membuka sekitar 2,7 juta lapangan kerja pada 2025 dan sekitar 1,4 juta lapangan kerja pada 2026.

Menurut Presiden, capaian investasi tersebut menjadi gambaran bahwa kebijakan pemerintah untuk menjaga iklim usaha dan menarik modal terus memberikan hasil. Investasi juga diarahkan agar memberikan manfaat langsung melalui penciptaan lapangan kerja dan penguatan kegiatan ekonomi di berbagai daerah.

Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menegaskan pemerintah tidak hanya mengejar besarnya nilai investasi, tetapi memastikan modal yang masuk memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

“Jika kita berbicara tentang peran Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, maka kita berbicara tentang strategic planning, bagaimana cara eksekusi yang baik dan juga insentif,” ujar Todotua.

Pemerintah mengarahkan investasi ke sektor hilirisasi untuk memperkuat industri domestik dan membangun rantai pasok nasional. Pada semester I 2026, investasi sektor hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menekankan pentingnya kualitas pelayanan pemerintah untuk menjaga kepercayaan investor.

“Layanan investasi menjadi kunci untuk meningkatkan iklim investasi. Semua telah membantu kita dalam menjaga iklim investasi dan menarik investasi baik dalam maupun luar negeri yang ujungnya menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas,” ujar Rosan.

Rosan juga mengingatkan kebutuhan penciptaan lapangan kerja terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk. Karena itu, pemerintah memperkuat layanan investasi agar modal yang masuk dapat segera diwujudkan menjadi kegiatan ekonomi produktif.

Dengan capaian investasi yang terus tumbuh, kebijakan hilirisasi, serta pembenahan layanan perizinan, pemerintah menunjukkan arah pembangunan yang berorientasi pada penciptaan nilai tambah dan lapangan kerja. Langkah tersebut memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus membuka semakin banyak peluang bagi masyarakat untuk tumbuh bersama perekonomian Indonesia. (*)

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Langkah Pemerintah Pulihkan Korban Pelanggaran HAM Mendapat Apresiasi

Oleh: Fauzan Ali Upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan hak asasi manusia (HAM) terus berjalan dengan menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penanganan. Langkah pemerintah mencakup penanganan kekerasan yang masih terjadi hingga membuka kembali proses penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran HAM berat pada masa lalu. Pemulihan korban menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelesaian kasus HAM. Proses penanganan tidak cukup berhenti pada pengungkapan peristiwa atau penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga perlu memastikan hak dan kebutuhan korban mendapatkan perhatian. Komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan dan pemulihan korban mendapat apresiasi karena menunjukkan adanya upaya untuk melihat penyelesaian kasus HAM secara lebih menyeluruh. Penanganan tidak hanya diarahkan pada aspek hukum, tetapi juga mempertimbangkan dampak yang dirasakan korban dan masyarakat yang terdampak. Komitmen pemerintah terlihat dari respons terhadap kekerasan yang terjadi di Papua Pegunungan. Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) mengecam penembakan tiga warga sipil ASN Dinas Pertanian di Distrik Muliama, Kabupaten Jayawijaya. Staf Khusus Menteri HAM, Thomas Harming Suwarta, menegaskan bahwa kekerasan terhadap warga sipil yang tengah menjalankan aktivitas untuk mencari penghidupan tidak dapat dibenarkan. KemenHAM meminta kasus tersebut diusut secara tuntas dan pelaku diproses secara tegas berdasarkan hukum yang berlaku. Thomas juga menekankan pentingnya memastikan masyarakat sipil tetap mendapatkan perlindungan. KemenHAM mengimbau seluruh pihak menahan diri agar penanganan persoalan di Papua tidak menimbulkan korban baru. Perlindungan terhadap warga sipil menjadi semakin penting ketika persoalan HAM beririsan dengan konflik dan kekerasan. Pemerintah telah menunjukkan komitmennya dengan memastikan setiap tindakan penanganan tetap berada dalam koridor hukum sekaligus menghormati hak dasar masyarakat. Respons terhadap kekerasan yang terjadi juga memperlihatkan bahwa agenda HAM tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian kasus masa lalu. Perlindungan warga dalam situasi yang masih berlangsung menjadi bagian penting dari upaya pemerintah memenuhi tanggung jawab terhadap hak masyarakat. Persoalan pemulihan korban juga menjadi perhatian dalam penanganan kasus HAM di Papua. Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, menyampaikan bahwa pemerintah kini mengedepankan pendekatan kesejahteraan dalam menangani persoalan di wilayah tersebut. Perubahan pendekatan diarahkan untuk menangani akar persoalan secara lebih menyeluruh. Pemerintah melihat kompleksitas persoalan HAM di Papua sebagai tantangan yang mencakup kasus masa lalu sekaligus kekerasan yang masih terjadi hingga saat ini. Pemerintah berupaya membedah persoalan satu per satu agar penyelesaian tidak hanya meredam konflik, tetapi juga mencegah kekerasan kembali terjadi. Empat kasus yang menjadi perhatian antara lain peristiwa Wasior, Wamena, Abepura, dan Paniai. Pendekatan kesejahteraan yang dikedepankan pemerintah di Papua juga diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih luas. Penyelesaian persoalan HAM tidak hanya dipandang dari sisi penindakan, tetapi juga melalui upaya membangun kondisi yang dapat mencegah munculnya kekerasan baru. Selain merespons kasus yang baru terjadi, perhatian pemerintah juga diarahkan pada dugaan pelanggaran HAM berat yang terjadi puluhan tahun lalu. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia untuk menyelidiki Peristiwa 27 Juli 1996 atau Peristiwa Kuda Tuli. Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan pembentukan tim merupakan tindak lanjut atas dugaan pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan yang terjadi di Gedung Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro, Jakarta, serta sejumlah wilayah di sekitarnya pada 27 Juli 1996. Tim bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Pembentukannya ditetapkan melalui Sidang Paripurna Komnas HAM pada 5-6 Mei 2026 dan kemudian diperkuat dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 27 Tahun 2026. Peristiwa Kuda Tuli memiliki latar belakang politik berupa dualisme kepemimpinan PDI. Kerusuhan yang terjadi dalam rangkaian peristiwa tersebut menyebabkan sejumlah orang meninggal dunia dan mengalami luka-luka, sementara kerugian material juga muncul akibat pembakaran sejumlah toko. Komnas HAM memberikan kewenangan kepada tim untuk melakukan berbagai tindakan penyelidikan. Kewenangan mencakup pemeriksaan, pemanggilan korban dan saksi, penerimaan laporan atau pengaduan, serta pengumpulan keterangan dan barang bukti. Pembukaan kembali proses penyelidikan terhadap kasus masa lalu juga mendapat apresiasi karena menunjukkan bahwa persoalan HAM tidak semata-mata diukur dari seberapa lama sebuah peristiwa telah berlalu. Keberadaan mekanisme penyelidikan memberikan ruang bagi pengumpulan fakta dan keterangan untuk memperjelas rangkaian peristiwa serta dampaknya terhadap korban. Rangkaian kebijakan yang telah dilakukan menjadi alasan munculnya apresiasi terhadap arah penanganan HAM yang mulai memberikan ruang lebih besar bagi pemulihan korban. Apresiasi tidak hanya berkaitan dengan respons terhadap peristiwa yang baru terjadi, tetapi juga terhadap keberlanjutan perhatian pada kasus-kasus lama yang masih membutuhkan penyelesaian. Langkah pemerintah sekaligus menunjukkan bahwa