Lompat ke konten utama

Kata Papua

Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Menyatukan Akses dan Mutu Pendidikan - Kata Papua

Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda Menyatukan Akses dan Mutu Pendidikan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh: Rizky Adi Perman

Perluasan akses pendidikan yang terus dilakukan pemerintah menjadi langkah strategis untuk memastikan semakin banyak anak Indonesia memperoleh kesempatan belajar yang berkualitas, mengembangkan potensi, serta meraih prestasi sesuai kemampuannya. Dalam konteks tersebut, kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda memperkuat ekosistem pendidikan nasional melalui perpaduan antara pemerataan kesempatan belajar dan pengembangan talenta unggul. Kedua program tersebut menjadi bagian dari upaya menghadirkan layanan pendidikan yang inklusif, berkualitas, dan berorientasi pada pembentukan generasi Indonesia yang berdaya saing serta siap berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Komitmen tersebut semakin terlihat melalui arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperluas layanan pendidikan gratis mulai dari taman kanak-kanak, pendidikan dasar dan menengah, hingga perguruan tinggi negeri. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menjelaskan bahwa arahan tersebut menempatkan perluasan akses pendidikan sebagai perhatian penting pemerintah, dengan optimalisasi instrumen pendanaan yang telah tersedia seperti Bantuan Operasional Sekolah dan Program Indonesia Pintar.

Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dari agenda tersebut karena secara khusus diarahkan untuk menjangkau anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini bukan sekadar menyediakan ruang belajar, melainkan menghadirkan ekosistem pendidikan yang memungkinkan peserta didik memperoleh dukungan lebih menyeluruh. Fasilitas pendidikan, kebutuhan dasar, hingga lingkungan belajar yang terintegrasi menjadi bagian dari upaya agar keterbatasan ekonomi keluarga tidak menjadi penghalang bagi anak untuk memperoleh pendidikan.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Sosial Devi Deliani menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang untuk melengkapi keberadaan sekolah negeri, bukan menggantikan ataupun mengambil alih alokasi anggarannya. Pemerintah menargetkan lebih dari 150.000 siswa dapat terlayani melalui program tersebut pada 2027, dengan visi jangka panjang agar setiap kabupaten dan kota memiliki fasilitas permanen berkapasitas besar.

Kehadiran Sekolah Rakyat juga memperlihatkan bahwa kebijakan pendidikan dapat ditempatkan sebagai instrumen untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Pernyataan Anggota DPR Bambang Haryo Soekartono mengenai potensi besar siswa Sekolah Rakyat memperlihatkan bahwa anak-anak dari keluarga kurang mampu memiliki kemampuan dan semangat belajar yang dapat berkembang ketika memperoleh dukungan yang memadai. Pengalaman siswa yang sebelumnya terancam putus sekolah karena keterbatasan ekonomi juga menunjukkan arti penting intervensi negara dalam memastikan keberlanjutan pendidikan.

Dengan demikian, Sekolah Rakyat tidak semestinya dipahami hanya sebagai program bantuan bagi kelompok masyarakat tertentu. Lebih jauh, program tersebut merupakan investasi sosial jangka panjang. Setiap anak yang memperoleh kesempatan belajar berarti semakin besar pula peluang Indonesia menyiapkan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, dan mampu berkontribusi terhadap pembangunan. Presiden Prabowo sendiri menempatkan pendidikan sebagai instrumen penting untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat serta membangun sumber daya manusia secara menyeluruh.

Pada sisi lain, pemerataan akses perlu berjalan beriringan dengan penciptaan pusat-pusat keunggulan akademik. Di sinilah Sekolah Garuda memiliki posisi strategis. Pemerintah memperkenalkan Sekolah Garuda melalui dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru dan Sekolah Garuda Transformasi. Program tersebut dirancang untuk memperluas akses terhadap pendidikan berkualitas sekaligus memperkuat pengembangan talenta berprestasi. Pemerintah menargetkan pembangunan 20 Sekolah Garuda Baru serta pengembangan 80 Sekolah Garuda Transformasi hingga 2029.

Sekolah Garuda memiliki orientasi yang berbeda tetapi saling melengkapi dengan Sekolah Rakyat. Jika Sekolah Rakyat memberikan perhatian kuat pada perluasan akses bagi kelompok masyarakat kurang mampu, Sekolah Garuda diarahkan untuk memperkuat ekosistem pendidikan unggulan dan pengembangan talenta. Pada 2026, pemerintah juga menargetkan transformasi sejumlah sekolah unggulan menjadi bagian dari ekosistem Sekolah Garuda.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa SMA Unggul Garuda diarahkan menggunakan kurikulum International Baccalaureate sebagai salah satu pendekatan untuk mempersiapkan siswa melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Arah ini menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan nasional tidak hanya berbicara mengenai pemerataan, tetapi juga tentang kemampuan Indonesia menghasilkan talenta yang mampu berkompetisi dalam lingkungan global.

Dua pendekatan tersebut pada akhirnya dapat ditempatkan dalam satu kerangka besar. Sekolah Rakyat memperluas pintu masuk agar anak-anak dari keluarga rentan tidak tertinggal, sementara Sekolah Garuda memperkuat jalur pengembangan talenta agar anak-anak dengan potensi akademik tinggi memperoleh ruang untuk berkembang secara optimal. Keduanya bukan dua agenda yang saling berhadapan, melainkan bagian dari ekosistem pendidikan yang memiliki fungsi berbeda.

Pada akhirnya, pendidikan gratis dan sekolah dengan fasilitas yang baik harus dipahami sebagai investasi strategis bangsa. Sekolah Rakyat memberikan harapan bahwa kondisi ekonomi keluarga tidak harus menentukan masa depan seorang anak. Sekolah Garuda memberikan ruang agar talenta terbaik dapat berkembang dan membawa kemampuan Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi. Keduanya mampu dijalankan secara konsisten, transparan, dan berorientasi pada kualitas, sehingga pembangunan pendidikan dapat bergerak dari sekadar memperluas kesempatan menuju pembentukan generasi unggul yang memiliki kemampuan, karakter, dan daya saing. Inilah fondasi penting untuk memastikan bonus demografi tidak sekadar menjadi angka, melainkan menjadi kekuatan nyata menuju Indonesia Emas 2045.

*Penulis merupakan Peneliti Pendidikan dan Kebijakan Publik

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Magang Nasional: Investasi Tenaga Kerja Muda

Oleh: Yusuf Rinaldi Program Magang Nasional yang diperluas pemerintah menjadi 150 ribu peserta pada 2026 menunjukkan upaya memperkuat transisi lulusan perguruan tinggi menuju dunia kerja. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman kerja bagi lulusan baru, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan keterampilan, membangun jejaring profesional, dan memperbesar peluang masuk ke pasar kerja formal di tengah persaingan memperoleh pekerjaan yang semakin ketat. Sejak 2025, pemerintah membuka Program Magang Nasional dengan target 100 ribu peserta. Pada 2026, kuotanya diperluas menjadi 150 ribu peserta. Program berlangsung selama enam bulan dengan fasilitas pelatihan, pendampingan mentor, sertifikat, jejaring profesional, serta uang saku yang ditanggung pemerintah. Besaran uang saku mengacu pada Upah Minimum Kabupaten/Kota di lokasi pemagangan dan dibayarkan setiap bulan berdasarkan jumlah hari yang diperhitungkan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan perluasan program tersebut dilakukan secara bertahap dan tetap disertai evaluasi terhadap pelaksanaan setiap angkatan. Pada batch pertama terdapat 46.160 peserta, sedangkan batch kedua menetapkan 40.962 peserta. Pemerintah kemudian menyiapkan batch ketiga dengan sekitar 62 ribu peserta untuk memenuhi target 150 ribu peserta pada 2026. Pendaftaran penyelenggara disiapkan sejak September, seleksi peserta pada Oktober, dan pelaksanaan batch ketiga ditargetkan dimulai pada November. Evaluasi tersebut diarahkan untuk memastikan pemagangan benar-benar memberikan kesempatan kepada peserta meningkatkan kompetensi, memperoleh pengalaman kerja, membangun portofolio, serta memperluas jejaring. Untuk batch ketiga, pemerintah juga mengubah skema penempatan dengan menempatkan seluruh peserta di perusahaan, tanpa kementerian dan lembaga pemerintah. Dari perspektif ekonomi, pemberian uang saku selama enam bulan memberikan dukungan bagi lulusan baru yang berada dalam masa transisi dari pendidikan menuju pekerjaan. Selain memperoleh pengalaman kerja, peserta mendapatkan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum daerah. Pemerintah juga memberikan fasilitas Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6 Tahun 2026 yang berlaku hingga Desember 2026. Dampak terhadap penyerapan tenaga kerja menjadi indikator penting dalam melihat keberlanjutan program. Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker Darmawansyah menyampaikan bahwa sekitar 30 ribu dari 60 ribu alumni Magang Nasional 2025 yang menjalani pemagangan di industri telah bekerja tiga bulan setelah menyelesaikan program. Tingkat penyerapan tersebut meningkat dari sekitar 30 persen ketika peserta baru menyelesaikan masa pemagangan. Kemnaker melakukan tracer study setiap tiga bulan untuk memperbarui data tersebut. Penelusuran dilakukan melalui kuesioner kepada alumni dan pencocokan data dengan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya status sebagai penerima upah. Pemerintah juga masih menelusuri alumni yang sebelumnya ditempatkan di kementerian dan lembaga karena proses rekrutmen pada instansi tersebut memiliki mekanisme tersendiri. Namun, perluasan jumlah peserta juga membuat aspek perlindungan dan kualitas pemagangan menjadi penting. Yassierli menyatakan pemerintah tidak ingin peserta digunakan untuk menggantikan pekerja tetap. Pemagangan harus tetap berada dalam kerangka peningkatan kompetensi, sementara evaluasi dilakukan terhadap peserta, mentor, dan perusahaan. Pemerintah juga melakukan monitoring terhadap beban serta jam kerja peserta untuk memastikan mereka tidak diperlakukan seperti pekerja reguler. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menekankan bahwa peserta perlu memanfaatkan masa pemagangan untuk membangun kompetensi sekaligus sikap kerja. Menurut dia, kedisiplinan, integritas, profesionalisme, dan kemampuan beradaptasi merupakan bagian penting dari bekal yang harus dibangun selama berada di lingkungan kerja. Dengan demikian, pengalaman pemagangan tidak hanya menghasilkan keterampilan teknis, tetapi juga membentuk kesiapan menghadapi tuntutan profesional. Di sisi lain, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Budi W. Sutjipto menilai program Magang Nasional perlu memiliki kesinambungan setelah peserta menyelesaikan enam bulan pemagangan. Menurut Budi, pengalaman magang perlu diikuti mekanisme yang mempertemukan kompetensi peserta dengan kebutuhan lowongan perusahaan. Tanpa pencocokan tersebut, terdapat risiko peserta telah memperoleh pengalaman kerja tetapi masih menghadapi kesulitan ketika harus masuk ke pekerjaan formal setelah program berakhir. Pandangan tersebut menempatkan penyerapan kerja sebagai bagian penting dari evaluasi kebijakan. Jumlah peserta yang besar memang memperluas akses terhadap pengalaman kerja, tetapi dampak ekonominya akan lebih terlihat apabila kompetensi yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan industri dan berlanjut menjadi peluang karier. Karena itu, Magang Nasional dapat dipandang sebagai investasi tenaga kerja muda dengan catatan bahwa keberhasilannya tidak hanya diukur dari jumlah peserta. Kualitas pelatihan, relevansi bidang magang, fungsi mentor, perlindungan peserta, pencocokan dengan kebutuhan perusahaan, serta penyerapan setelah program menjadi rangkaian yang menentukan dampak kebijakan. Dengan target 150 ribu peserta pada 2026, pemerintah memiliki ruang