Oleh Hartini Mulya
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memasuki babak penting dalam upaya memperkuat tata kelola anggaran negara. Badan Gizi Nasional (BGN) melaporkan efisiensi anggaran dan pengembalian dana yang secara keseluruhan diklaim mencapai sekitar Rp44 triliun. Capaian tersebut menunjukkan pentingnya memastikan program berskala nasional berjalan efektif, tanpa mengesampingkan tujuan utamanya, yakni menyediakan makanan bergizi, aman, dan layak bagi anak-anak serta kelompok penerima manfaat lainnya.
Kepala BGN Sudaryono menyampaikan hasil evaluasi itu dalam pemaparan 100 hari kinerjanya pada 29 Oktober 2026. Menurutnya, efisiensi ditempuh melalui penghitungan ulang kebutuhan anggaran, penyesuaian insentif mitra, pengendalian biaya operasional dapur, serta penertiban rekening Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Setiap langkah diarahkan untuk mengurangi pemborosan sekaligus meningkatkan pertanggungjawaban penggunaan uang negara.
Langkah terbesar berasal dari evaluasi alokasi anggaran. Dari pagu awal Rp268 triliun, BGN memperkirakan kebutuhan pelaksanaan program dapat dipenuhi dengan sekitar Rp229 triliun. Sudaryono menyebut penyesuaian itu memungkinkan pengembalian anggaran sekitar Rp38 triliun ke kas negara. Penghitungan ulang diperlukan agar dana yang disediakan sesuai dengan kebutuhan riil, bukan semata mengikuti besarnya alokasi yang telah ditetapkan.
Perubahan berikutnya menyasar insentif yayasan mitra penyelenggara. Melalui kebijakan yang diterbitkan pada 5 Oktober, pembayaran yang sebelumnya menggunakan tarif tetap Rp6 juta per hari diubah menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dilayani. Skema berbasis jumlah penerima manfaat ini diharapkan membuat insentif lebih proporsional dengan layanan aktual. BGN memperkirakan potensi penghematan dari perubahan tersebut mencapai Rp2,5 triliun hingga Rp3 triliun sampai akhir tahun.
BGN juga membatasi biaya operasional dapur maksimal Rp3.000 per penerima manfaat. Sebelumnya, komponen ini menggunakan mekanisme penggantian berdasarkan pengeluaran aktual atau at cost. Penerapan batas biaya dimaksudkan untuk meningkatkan disiplin belanja dan menekan potensi pengeluaran yang tidak efisien. Dari penyesuaian tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan sekitar Rp3 triliun, bergantung pada jumlah penerima manfaat dan periode pelaksanaan.
Penguatan pengawasan turut dilakukan melalui pemeriksaan 414 rekening SPPG yang terindikasi bermasalah atau fiktif. Berdasarkan laporan BGN, penertiban itu menghasilkan pengembalian Rp311,25 miliar. Selain itu, terdapat pengembalian Rp160,37 miliar sebagai tindak lanjut temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penanganan rekening tersebut penting untuk memastikan dana program hanya mengalir kepada unit layanan yang memenuhi ketentuan dan benar-benar beroperasi.
Meski demikian, angka Rp44 triliun perlu dipahami sebagai gabungan berbagai bentuk efisiensi yang dilaporkan BGN, termasuk penyesuaian kebutuhan anggaran, proyeksi penghematan, dan pengembalian dana. Karena itu, capaian fiskal tetap harus diikuti pelaporan yang terbuka mengenai realisasi masing-masing komponen, sehingga publik dapat membedakan dana yang sudah kembali ke kas negara dengan penghematan yang masih diperkirakan.
Juru Bicara BGN Tysa Novenny menegaskan bahwa penyesuaian pembiayaan bertujuan menjaga belanja program tetap sesuai pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tanpa mengabaikan kebutuhan gizi penerima manfaat. Untuk penyediaan makanan, anggaran ditetapkan sebesar Rp13.000 bagi porsi kecil dan Rp15.000 bagi porsi besar. Sementara itu, biaya operasional dibatasi maksimal Rp3.000 per penerima manfaat sesuai jumlah layanan aktual setiap dapur.
Tysa juga menjelaskan bahwa kendaraan distribusi, bangunan dapur, peralatan memasak, dan perlengkapan makan tidak dimasukkan sebagai komponen biaya operasional karena menjadi tanggung jawab mitra. Ketentuan tersebut menuntut pembagian tanggung jawab yang jelas, sekaligus pengawasan agar penghematan administratif tidak justru membebani proses penyediaan dan distribusi makanan.
Dalam praktiknya, pengendalian biaya perlu disertai perencanaan menu yang mempertimbangkan kebutuhan gizi, usia penerima, harga bahan pangan setempat, dan ketersediaan pasokan. Dapur dengan jangkauan distribusi luas atau kondisi geografis menantang mungkin menghadapi struktur biaya berbeda. Karena itu, evaluasi lapangan penting untuk memastikan batas pembiayaan diterapkan secara adil, tidak mendorong pengurangan porsi, penurunan mutu bahan, ataupun pengabaian prosedur keamanan pangan.
Pelibatan pemasok lokal juga dapat membantu membangun rantai pasok yang lebih efisien apabila pengadaan dilakukan secara terbuka dan kompetitif. Bahan pangan yang segar, perjalanan distribusi yang lebih singkat, serta pencatatan persediaan yang rapi berpotensi menekan susut bahan dan biaya logistik. Namun, efisiensi semacam ini tetap membutuhkan pemeriksaan mutu, dokumentasi transaksi, dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh sekolah maupun keluarga penerima manfaat.
Keberhasilan efisiensi MBG tidak cukup dinilai dari besarnya anggaran yang dihemat. Mutu bahan pangan, kecukupan zat gizi, kebersihan dapur, ketepatan distribusi, dan penerimaan makanan oleh anak-anak harus tetap menjadi ukuran utama. Pengawasan berkala diperlukan untuk memastikan seluruh SPPG memenuhi standar pelayanan, termasuk ketika biaya dan insentif mengalami penyesuaian.
Melalio tata kelola yang transparan, efisiensi dapat menjadi kesempatan memperkuat keberlanjutan program dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pemerintah melakukan evaluasi secara rutin dan konsisten, sementara masyarakat dapat ikut mengawasi kualitas layanan di lapangan. Dengan demikian, penghematan anggaran akan benar-benar bermakna, sebab setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan makanan bergizi dan mendukung tumbuh kembang generasi Indonesia.
)* penulis merupakan pengamat kebijakan publik
