oleh: Rahmat Pambud
Penguatan tata kelola data nasional melalui Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, tepat sasaran, dan tetap menjamin keamanan informasi pribadi masyarakat. Kehadiran regulasi ini menjadi langkah penting pemerintah dalam membangun sistem pengelolaan data yang terintegrasi tanpa mengabaikan kewenangan setiap instansi maupun hak masyarakat atas perlindungan privasi. Dengan pengelolaan informasi yang lebih terarah, pemerintah diharapkan dapat meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan sekaligus memastikan setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
UU SDI yang disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada 6 Oktober 2026 menjadi landasan baru untuk memperbaiki koordinasi pengelolaan informasi antarlembaga. Selama ini, perbedaan standar, format, dan mekanisme pengumpulan data berpotensi menimbulkan ketidaksinkronan informasi. Kondisi tersebut dapat memengaruhi ketepatan perencanaan, pelaksanaan program, hingga penyaluran berbagai bantuan pemerintah. Oleh karena itu, penyelarasan sistem data nasional menjadi kebutuhan mendesak agar setiap keputusan pembangunan memiliki dasar informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa data merupakan aset strategis bangsa yang memiliki peran besar dalam menentukan arah pembangunan Indonesia. Menurutnya, kekayaan informasi yang dimiliki negara harus dikelola dengan baik karena dapat menjadi modal penting untuk menghadirkan kebijakan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Ia mengingatkan bahwa data tidak semata-mata menjadi bagian dari sistem birokrasi, tetapi juga merupakan kekayaan nasional yang menentukan kemampuan bangsa menghadapi tantangan masa depan.
Indonesia mempunyai sumber informasi yang sangat beragam dan tersebar di berbagai wilayah, mulai dari Aceh hingga Papua. Data tersebut mencakup kependudukan, pendidikan, kesehatan, pertanian, hingga sumber daya alam. Namun, besarnya jumlah informasi tidak otomatis memberikan manfaat apabila pengelolaannya masih berjalan sendiri-sendiri. Diperlukan kesamaan standar, kejelasan tanggung jawab, serta mekanisme pemanfaatan yang memungkinkan informasi dari berbagai sektor saling mendukung. Rachmat Pambudy juga menekankan bahwa perkembangan teknologi dan sistem digital harus tetap diarahkan pada tujuan utama, yaitu menghadirkan negara yang semakin dekat dengan rakyat, adil, dan mampu memberikan pelayanan terbaik.
Pengelolaan data yang sistematis, cepat, dan akurat dinilai penting untuk mendukung berbagai kebutuhan pemerintahan. Informasi yang dapat dipercaya dapat menjadi landasan dalam menyusun rencana pembangunan, merumuskan kebijakan fiskal, menentukan penerima bantuan sosial, serta mengevaluasi efektivitas program pemerintah. Dengan demikian, penggunaan data yang berkualitas diharapkan mampu mengurangi keputusan berdasarkan perkiraan semata dan mendorong kebijakan yang lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Meski demikian, keterpaduan data tidak berarti seluruh informasi harus dipindahkan ke dalam satu aplikasi atau dikuasai oleh satu lembaga. Setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab mengelola informasi sesuai tugas serta kewenangannya. Hal terpenting adalah tersedianya standar data, metadata, kode referensi, data induk, dan sistem interoperabilitas yang memungkinkan pertukaran informasi secara aman. Prinsip tersebut diperlukan agar data dapat dimanfaatkan lintas sektor tanpa menghilangkan tanggung jawab masing-masing instansi.
Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Maliki menjelaskan bahwa pemusatan informasi bukanlah tujuan utama UU SDI. Menurutnya, regulasi tersebut lebih menekankan kemampuan berbagai instansi untuk saling bertukar dan memanfaatkan informasi berdasarkan kebutuhan, dengan tetap menghormati kewenangan pengelola data. Ia menilai interoperabilitas menjadi salah satu prinsip penting agar penggunaan informasi antarlembaga berjalan sesuai standar, tujuan pemanfaatan, dan ketentuan keamanan yang berlaku.
Regulasi ini juga menghadirkan sejumlah penguatan strategis, termasuk pengaturan Data Dasar Nasional sebagai acuan utama pembangunan, penguatan kelembagaan Penyelenggara Satu Data Indonesia, perlindungan keamanan dan kedaulatan data, penyederhanaan mekanisme pertukaran informasi, serta penyelesaian sengketa dalam penyelenggaraan data. Penguatan tersebut sekaligus menjadi fondasi bagi pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI). Teknologi tersebut membutuhkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan agar penerapannya tidak menimbulkan risiko, melainkan memberikan nilai tambah bagi pembangunan.
Upaya ini melanjutkan fondasi yang telah dibangun selama tujuh tahun sejak diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Berbagai langkah sebelumnya mencakup pembentukan kelembagaan, penguatan Forum SDI, penyusunan rencana aksi, pengembangan Portal SDI, perencanaan Data Prioritas, serta evaluasi penyelenggaraan di tingkat pusat dan daerah. Dalam satu tahun terakhir, pemerintah juga terus memperkuat berbagai agenda pembangunan melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, percepatan transformasi digital, penguatan perlindungan sosial, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar. Berbagai upaya tersebut menunjukkan pentingnya koordinasi dan pemanfaatan informasi yang akurat agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan manfaatnya dirasakan masyarakat secara luas.
Bagi masyarakat, keberhasilan penerapan UU SDI seharusnya dapat dirasakan melalui pelayanan yang tidak berbelit-belit. Dalam penyaluran bantuan sosial, misalnya, data yang mutakhir dan terverifikasi dapat membantu pemerintah menentukan penerima secara lebih tepat sekaligus mengurangi kemungkinan warga yang berhak justru tidak memperoleh bantuan. Pertukaran informasi yang sah juga diharapkan mengurangi kewajiban masyarakat untuk berulang kali menyerahkan dokumen atau memberikan informasi identik ketika mengakses layanan berbeda. Manfaat serupa dapat dirasakan dalam bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, pembangunan wilayah, dan pelayanan dasar lainnya sehingga program pemerintah tidak tumpang tindih dan penggunaan anggaran menjadi lebih efisien.
*Penulis merupakan pengamat kebijakan publik
