Oleh : Rivka Mayangsari
Pemerintah terus memperkuat komitmen dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui penegakan hukum yang tegas serta langkah pemulihan ekosistem secara berkelanjutan. Upaya tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan kerusakan lingkungan tidak terus berulang dan pengelolaan sumber daya hutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Penindakan terhadap pelaku karhutla juga perlu berjalan seiring dengan perlindungan hutan, pemulihan lahan terdegradasi, dan penguatan ekonomi kehutanan yang berkelanjutan.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Dudung Abdurachman, menekankan bahwa seluruh pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan harus ditindak secara tegas tanpa perlakuan istimewa. Menurutnya, penegakan hukum harus dilaksanakan secara objektif, konsisten, dan memberikan efek jera agar kejadian serupa tidak terus berulang setiap tahun. Prinsip tersebut berlaku bagi pelaku perorangan maupun korporasi yang melakukan pelanggaran dan menyebabkan kerusakan lingkungan.
Ketegasan pemerintah tersebut didukung oleh langkah penanganan hukum yang melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga. Berdasarkan data hasil sinkronisasi Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), tercatat sebanyak 241 Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi. Data tersebut menunjukkan bahwa penanganan karhutla tidak hanya diarahkan kepada pelaku di tingkat lapangan, tetapi juga menyasar badan usaha yang diduga memiliki keterkaitan dengan kejadian kebakaran.
Selain proses penyidikan, pemerintah telah menjatuhkan sanksi administratif kepada sejumlah subjek hukum. Kementerian Kehutanan (Kemenhut) mencatat 32 subjek hukum telah dikenai sanksi, meliputi lima pencabutan, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Di sisi lain, terdapat 120 subjek hukum yang masih dalam proses penanganan tindak pidana oleh Polri. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian LH juga telah melaksanakan inspeksi lapangan terhadap 57 entitas.
Rangkaian langkah tersebut memperlihatkan pentingnya koordinasi antarlembaga dalam memastikan penegakan hukum berjalan efektif. Penanganan tidak cukup berhenti pada pemeriksaan dan pemberian sanksi, tetapi harus dilanjutkan dengan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban pemulihan. Dengan demikian, penindakan tidak hanya memberikan konsekuensi kepada pelanggar, tetapi juga mendorong perbaikan kondisi lingkungan dan mencegah kerusakan yang lebih luas.
Di samping penegakan hukum, pemerintah menempatkan perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem sebagai agenda strategis untuk menghentikan deforestasi dan degradasi hutan pada 2030. Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, menyampaikan tiga prioritas Indonesia, yakni perlindungan hutan, penguatan ekonomi kehutanan berkelanjutan, serta peningkatan peran masyarakat. Ketiga prioritas tersebut menjadi landasan untuk menyelaraskan kepentingan lingkungan, pembangunan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.
Prioritas pertama diarahkan pada perlindungan hutan dan pemulihan ekosistem terdegradasi melalui program Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. Program tersebut mencakup pengurangan deforestasi, restorasi hutan dan lahan gambut, serta peningkatan pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Langkah ini penting karena keberadaan hutan memiliki fungsi ekologis yang luas, mulai dari menjaga keanekaragaman hayati, mengatur tata air, menyerap karbon, hingga mengurangi risiko bencana lingkungan.
Prioritas kedua adalah memperkuat kelayakan ekonomi pengelolaan hutan berkelanjutan melalui pendekatan multi-usaha kehutanan. Pendekatan tersebut membuka peluang pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, jasa lingkungan, serta kegiatan ekonomi lain yang tetap memperhatikan kelestarian ekosistem. Pemerintah juga mengembangkan pembiayaan konservasi melalui mekanisme Badan Layanan Umum (BLU) di sejumlah taman nasional. Mekanisme ini diharapkan memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan penerimaan sehingga dukungan pendanaan bagi kegiatan konservasi dapat ditingkatkan.
Sementara itu, prioritas ketiga menitikberatkan pada penguatan peran masyarakat melalui Program Perhutanan Sosial. Indonesia telah memberikan akses pengelolaan hutan seluas lebih dari 8,3 juta hektare yang memberikan manfaat kepada sekitar 1,4 juta kepala keluarga. Capaian tersebut menjadi modal untuk mendorong masyarakat terlibat langsung dalam menjaga kawasan hutan sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab.
Ke depan, pemerintah mendorong peningkatan manfaat ekonomi Perhutanan Sosial melalui pendampingan teknis, dukungan pembiayaan, pengembangan usaha masyarakat, dan perluasan akses pasar. Penguatan kapasitas kelompok pengelola menjadi penting agar akses terhadap kawasan hutan dapat menghasilkan kegiatan produktif tanpa mengurangi fungsi ekologisnya. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga mitra strategis dalam menjaga kelestarian lingkungan.
Pemerintah juga mengingatkan bahwa penghentian deforestasi dan degradasi hutan membutuhkan koordinasi lintas sektor. Tekanan terhadap hutan tidak hanya berasal dari aktivitas kehutanan, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan penggunaan lahan, kegiatan ekonomi, dan rantai pasok komoditas. Karena itu, kebijakan perlindungan lingkungan harus terintegrasi dengan pengawasan kegiatan usaha dan perencanaan pembangunan agar tidak saling bertentangan.
Melalui penegakan hukum yang konsisten, pemulihan ekosistem, pengembangan ekonomi kehutanan, serta pelibatan masyarakat, pemerintah berupaya membangun tata kelola hutan yang lebih bertanggung jawab. Keberhasilan agenda tersebut membutuhkan pengawasan berkelanjutan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan. Ketegasan terhadap pelanggaran harus diikuti pemulihan nyata, sehingga perlindungan hutan tidak berhenti pada pemberian sanksi, tetapi menghasilkan lingkungan yang lebih lestari dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang.
*) Pemerhati lingkungan