Oleh Triasa Putra
Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas dengan menertibkan hak atas tanah milik 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kebijakan tersebut dilakukan melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), mulai dari pencabutan hak secara keseluruhan maupun sebagian, tidak memperpanjang hak yang telah berakhir, hingga menolak pemberian HGU baru. Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah semakin serius memperbaiki tata kelola pemanfaatan lahan sekaligus mengakhiri praktik pembiaran terhadap perusahaan yang tidak menjalankan kewajiban menjaga lingkungan.
Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menjelaskan, penertiban tersebut merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri terhadap sejumlah perusahaan yang diduga berkaitan dengan peristiwa karhutla. Nusron mengungkapkan bahwa 11 perusahaan tersebut memiliki keterkaitan kepemilikan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, Singapura, serta sejumlah pemegang saham dalam negeri.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, ATR/BPN membagi penanganan perusahaan ke dalam lima klaster dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan lahan, kelengkapan fasilitas pencegahan kebakaran, riwayat kejadian karhutla berulang, serta kepatuhan terhadap persyaratan pemberian hak. Pada klaster pertama, pemerintah merekomendasikan pencabutan seluruh HGU milik tiga perusahaan, yakni PT MIB seluas 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi, serta PT SKM yang memiliki dua bidang lahan masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah temuan, termasuk kebakaran yang menghanguskan lebih dari separuh lahan, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kejadian kebakaran berulang dan pelanggaran ketentuan pemberian hak. Selanjutnya, klaster kedua menetapkan tidak adanya perpanjangan maupun pembaruan HGU eks PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya. Hak perusahaan tersebut telah berakhir sejak 2020 dan tidak akan diberikan kembali karena ditemukan ketidaksesuaian fasilitas serta riwayat kebakaran berulang.
Sementara itu, pada klaster ketiga, ATR/BPN tidak akan memberikan HGU kepada tiga perusahaan yang haknya belum diterbitkan, yaitu PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang. Pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian untuk mempertimbangkan pencabutan izin usaha perkebunan perusahaan tersebut. Adapun klaster keempat mencakup pencabutan sebagian HGU PT SAE di Kabupaten Landak yang memiliki luas 1.510,2639 hektare. Kebijakan ini mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen serta ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Pada klaster kelima, pemerintah masih mendalami keputusan terhadap PT STP, PT API, dan PT JMS yang masing-masing memiliki dua bidang HGU. Pendalaman diperlukan untuk memastikan validitas data sebelum menentukan pencabutan hak secara sebagian atau keseluruhan. Nusron menegaskan bahwa setiap tindakan administratif harus memiliki dasar hukum dan didukung pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prosesnya meliputi pengkajian awal, gelar perkara, penelitian, ekspose hasil pemeriksaan, rapat koordinasi, hingga penyusunan rekomendasi penyelesaian. Ia menyampaikan bahwa hasil evaluasi telah diserahkan dan saat ini memasuki tahap penyusunan rancangan surat keputusan yang segera diumumkan kepada publik.
Penertiban tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta sejumlah peraturan Menteri ATR/Kepala BPN mengenai penanganan kasus pertanahan dan pembatalan HGU pada lahan terbakar. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurachman menegaskan bahwa evaluasi HGU dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat pengawasan kawasan hutan sekaligus mencegah karhutla terus berulang.
Keseriusan tersebut diperkuat melalui sinkronisasi data Kejaksaan Agung dan Polri yang mencatat 241 surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap perorangan dan 93 SPDP terhadap korporasi. Kementerian Lingkungan Hidup juga mengidentifikasi 57 badan usaha di delapan provinsi dengan luas kebakaran dalam wilayah konsesi mencapai 33.514,01 hektare.
Dudung menekankan bahwa pemberian hak pengelolaan lahan oleh negara harus disertai kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Perusahaan yang terbukti melanggar dapat dikenai pembekuan, pencabutan, maupun penghentian perpanjangan izin sesuai ketentuan hukum. Ia juga memastikan tidak boleh ada perlakuan istimewa bagi korporasi yang melanggar aturan. Menurutnya, penegakan hukum harus berjalan tegas, objektif, dan konsisten agar memberikan efek jera.
Sementara itu, Kementerian Kehutanan telah menjatuhkan sanksi administratif kepada 32 subjek hukum, terdiri atas lima pencabutan izin, 19 pembekuan, serta delapan teguran tertulis atau paksaan pemulihan. Selain itu, 120 subjek hukum masih menjalani proses penanganan tindak pidana. Perkembangan ini memperlihatkan upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan penegakan aturan yang semakin konsisten.
Penertiban HGU harus menjadi momentum untuk membangun tata kelola perkebunan yang lebih bertanggung jawab. Pemerintah memastikan setiap keputusan benar-benar dilaksanakan, proses hukum berjalan transparan, dan perusahaan tidak lagi mengabaikan kewajiban perlindungan lingkungan. Konsistensi pengawasan dan keberanian menindak pelanggaran menjadi kunci untuk mengakhiri impunitas korporasi serta mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.
)* pengamat tata kelola lingkungan

