Jakarta — Pemerintah mendorong penguatan dialog tripartit dalam proses penetapan Upah Minimum Tahun 2027 guna memastikan seluruh kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah dapat dibahas secara terbuka. Pendekatan tersebut menjadi penting di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap besaran kenaikan upah dan penerapan regulasi ketenagakerjaan yang baru.

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta kepala daerah, khususnya gubernur, mengawal proses penetapan upah minimum dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Menurutnya, koordinasi di tingkat daerah diperlukan untuk mempertemukan berbagai kepentingan dan menghasilkan kebijakan sesuai karakteristik ekonomi masing-masing wilayah.

“Sehingga kita harapkan ketemu formula di tiap-tiap daerah yang itu merupakan formula win-win artinya menyenangkan semua pihak. Enggak semua akan senang, tapi majority,” ujar Tito.

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan telah memberikan pedoman penetapan upah minimum 2027 berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Ketentuan tersebut mengatur pertimbangan Kebutuhan Hidup Layak (KHL), kondisi ekonomi, dan ketenagakerjaan dalam penghitungan upah.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli juga menekankan pentingnya keterlibatan Dewan Pengupahan Daerah dalam menyerap aspirasi seluruh pemangku kepentingan.

“Estimasi KHL ini sebagai pertimbangan. Kami meminta Dewan Pengupahan Daerah mengedepankan dialog sosial untuk mendapatkan aspirasi dari semua stakeholders,” kata Yassierli.

Dalam prosesnya, serikat pekerja memiliki ruang untuk menyampaikan tuntutan dan usulan, termasuk mengenai besaran kenaikan upah, indeks tertentu, serta kesenjangan penghasilan antarwilayah. Penyampaian aspirasi melalui perundingan, audiensi, maupun aksi unjuk rasa secara damai merupakan bagian dari dinamika demokrasi dan hubungan industrial.

Namun, imbuhnya, pembahasan perlu tetap berorientasi pada substansi pengupahan. Informasi mengenai tuntutan, kebijakan, dan proses perundingan sebaiknya disampaikan secara akurat agar tidak menimbulkan kesalahpahaman maupun memperkeruh komunikasi antarpihak.

Seluruh pemangku kepentingan juga perlu menjaga independensi organisasi dan menghindari penyebaran informasi yang tidak terverifikasi. Kepentingan politik eksternal maupun dinamika internal organisasi hendaknya tidak menggeser tujuan utama perjuangan pekerja dalam memperoleh penghidupan yang layak.

Pemerintah daerah diharapkan menyediakan ruang komunikasi yang terbuka, transparan, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat pekerja. Sementara itu, pengusaha perlu menyampaikan kondisi usaha secara objektif agar pembahasan memiliki dasar yang seimbang.

Melalui dialog tripartit yang konstruktif, penetapan Upah Minimum 2027 diharapkan dapat berlangsung tertib, transparan, dan memberikan kepastian bagi pekerja maupun dunia usaha, sekaligus menjaga keberlangsungan hubungan industrial yang harmonis.