Oleh : Sabby Kosay
Pemerintah dibawah arahan Presiden Jokowi telah menginisiasi lahirnya Inpres Nomor 9 Tahun 2020. Dengan adanya produk hukum ini, Pembangunan di Papua dapat terus dioptimalkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Papua dan Papua Barat merupakan 2 provinsi paling timur yang kerap termarjinalkan, hal ini dapat dilihat dari angka IPM yang rendah dan perbedaan harga bahan pokok antara Papua dan pulau Jawa. Kalau sudah begini apa yang sudah dilakukan pemerintah untuk membangun Papua?
Boleh dikata, perhatian pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap masyarakat Papua dan Papua Barat selama ini relatif tinggi. Hal ini tentu saja menunjukkan bahwa Presiden Jokowi menginginkan adanya pemerataan pembangunan di Indonesia.
Hal ini terbukti dengan adanya pembangunan infrastruktur jalan dan penyatuan harga bahan bakar minyak di Papua sama dengan di Jawa. Pemda Papua dan Papua Barat pun perlu bekerja keras membangun daerah itu.
Meski masih ada berita negatif dan permasalahan di Papua, Pemerintah Pusat dinilai memberikan perhatian positif bagi Bumi Cenderawasih. Sehingga pemerintahan era Jokowi dinilai membawa harapan dan kemajuan di Papua.
Salah satu tokoh pemuda Papua Izak R Hikoyabi membenarkan hal tersebut, dirinya menilai ada beberapa hal dalam perubahan masyarakat Papua.
Keluasan mengelola anggaran bagi pemerintah Papua yaitu adanya dana otonomi khusus Papua dari awal sampai 2020 senilai Rp 126,99 triliun. Meskipun perlu adanya evaluasi secara menyeluruh terkait anggaran yang besar.
Dirinya mengungkapkan bahwa langkah presiden 2 periode tersebut dinilai efektif dengan melakukan pendekatan dialog guna mengurai persoalan dan merumuskan solusi alternatif. Ia menambahkan tidak kalah pentingnya tetap menjalankan kebijakan sebelumnya seperti Presiden SBY yang mengedepankan pendekatan kesejahteraan dibandingkan pendekatan keamanan.
Menurutnya, integerasi nasional dan NKRI harga mati, merupakan fondasi yang dibangun atas kesejahteraan, keadilan di atas tatanan hukum yang menghargai konteks sosial budaya.
Izak menilai, sejumlah langkah strategis yang ditempuh oleh pemerintah pusat, telah membawa perubahan pada Papua seperti infrastruktur, pendidikan, sosial, ekonomi dan lainnya.
Studi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan The Asia Foundation pada tahun 2018 menunjukkan pembangunan jaringan jalan telah memperbaiki kehidupan sosial ekonomi masyarakat.
Peningkatan kehidupan ekonomi terjadi karena dengan adanya infrastruktur jalan, masyarakat Papua dapat menjual barang dagangan ke luar daerah dalam jumlah lebih banyak dibandingkan sebelumnya.
Artinya, perbaikan konektifitas juga mampu meningkatkan kualitas kehidupan sosial, hal ini dikarenakan masyarakat bisa lebih sering saling mengunjungi.
Apalagi pada tahun 2015 – 2019, angka pengangguran terbuka di Papua dan Papua Barat mengalami penurunan dari 3,99% menjadi 3,65% untuk Papua, sedangkan Papua Barat juga mengalami hal serupa dengan adanya penurunan angka pengangguran terbuka, dari 8,08% menjadi 6,24% untuk Papua Barat.
Salah satu pembangunan yang menjadi ikon Baru adalah dibangunnya jembatan Youtefa di Jayapura, jembatan ini juga menjadi landmark kegiatan kolaboratif antar tingkat pemerintahan melalui kerja sama pendanaan yang melibatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Surat Berharga Syariah Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi serta Anggaran Pendapata dan Belanja Daerah Kabupaten.
Jembatan sepanjang 433 meter ini diresmikan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 28 Oktober 2019 lalu dan diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas dari kota Jayapura ke kawasan perbatasan di Distrik Muara Tami dengan memangkas waktu tempuh yang semula 2 jam menjadi hanya 30 menit.
Pembangunan jalan merupakan kebijakan Presiden Jokowi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua, lalu mengejar ketertinggalan dengan membuka akses dari suatu daerah ke daerah lain.
Jembatan tersebut tentu saja diharapkan dapat berdampak pada daya tarik wisata dan sarana pendukung penyelenggaraan PON XX yang akan berlangsung tahun ini di Papua.
Secara Khusus, Presiden Jokowi juga telah menerbitkan peraturan presiden (Perpres) Nomor 17 Tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan pembangunan kesejahteraan di Papua dan Papua Barat yang mendorong keberpihakan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam peningkatan kapasitas pelaku usaha Papua.
Kinerja pemerintah untuk membangun Papua memang belum bisa dikatakan sempurna, tetapi manfaat dari dikebutnya pembangunan infrastruktur jelas mulai terasa, masyarakat Papua memiliki akses untuk menjual hasil bumi, sehingga ada perputaran uang yang menjadi salah satu multiplayer effect berkat adanya pembangunan di tanah Papua.
Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta
