Lompat ke konten utama

Kata Papua

Warga Mimika Dukung Pemekaran Wilayah Papua - Kata Papua

Warga Mimika Dukung Pemekaran Wilayah Papua

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Oleh : Rebecca Marian 


Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua mendapat sambutan luas masyarakat. Pada 13 April 2022, ribuan orang di Kabupaten Mimika Papua menggelar deklarasi akbar mendukung pemekaran wilayah.


Papua dulu bernama Irian Jaya. Pada masa orde baru hanya ada satu provinsi tetapi tahun 1999 ada satu lagi provinsi yakni Papua Barat. Saat ini muncul usulan pemekaran wilayah alias penambahan provinsi yang dikemukakan oleh OAP (orang asli Papua).

Mereka beraudensi dengan Presiden Jokowi dan meminta pemekaran sehingga ada provinsi baru, yakni Papua Pegunungan Tengah, Tabi Saireri, dan Papua Selatan.


Pemekaran wilayah amat didukung oleh warga asli Bumi Cendrawasih. Sebanyak 3.000 warga di Kabupaten Mimika, Papua, turun ke jalan untuk menyatakan dukungannya terhadap pembentukan daerah otonomi baru (DOB) Papua tengah pada 13 April 2022.

Mereka bergerak dari Kota Timika menuju Kantor Bupati Mimika. Mereka terdiri dari para ketua adat dan perwakilan dari 18 suku yang ada di Timika.


Ketua Deklalator aksi Karel Kum menyatakan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan kepada pemerintah atas terbentuknya Provinsi Papua Tengah dengan ibu kotanya Timika. Suku Amaro dan Suku Amungme menyatakan dukungannya atas ibu kota provinsi yang ditempatkan di Timika.
Dukungan dari warga asli Papua menunjukkan bahwa mereka mendorong terbentuknya pemekaran wilayah, karena program ini sangat bermanfaat. Pertama, dengan pemekaran wilayah maka akan mempermudah akses untuk pengurusan administrasi karena warga Timika tak perlu jauh-jauh pergi ke Jayapura untuk mengurus surat-surat penting. Saat pengurusan mudah maka mereka akan taat dan tidak akan terlambat mengurus administrasi.
Jarak dari Timika ke Jayapura 480 kilometer jika ditempuh dengan jalur darat dan ini melelahkan sekali. Memang ada jalur udara tetapi tidak semua kalangan mampu untuk membeli tiket pesawat. Apalagi harga avtur juga tinggi.
Kedua, jika ada provinsi baru maka warga Timika dan sekitarnya akan diuntungkan. Penambahan provinsi berarti penambahan dana APBD dan uang itu dirupakan bagi keuntungan warga di sana. Misalnya untuk pembangunan jalan yang representatif, pembangunan sekolah, dll.
Pemekaran wilayah memang identik dengan kemajuan karena jika ada provinsi baru maka akan dibangun pasar induk sebagai pusat perdagangan, sekolah hingga tingkat SMA sehingga anak-anak Papua bisa menuntut ilmu dan makin cerdas, dll. Modernisasi ini yang diharap oleh masyarakat karena mereka ingin maju.
Selain itu, jika ada pemekaran wilayah maka ada gubernur serta wagub yang baru, karena dalam UU Otsus memang disyaratkan bahwa pemimpinnya harus orang asli Papua. Mereka adalah putra Papua yang berprestasi dan menjaga amanh rakyat untuk terus maju.
Dukungan dari masyarakat Timika beserta ketua-ketua adat menunjukkan bahwa pemekaran wilayah adalah usulan dari orang asli Papua sendiri. Hal ini menghapus fitnah yang diembuskan oleh kelompok separatis yang mengatakan bahwa pemekaran wilayah hanya program terselubung dari pemerintah. Nyatanya warga di Bumi Cendrawasih menyetujuinya.
Masyarakat juga tidak mau diadu domba oleh kelompok separatis karena mereka percaya akan program-program pemerintah. Meski tidak tinggal di Timika tetapi warga juga mendukung pemekaran wilayah karena tahu bahwa program ini banyak manfaatnya. Mereka tidak mau kena hasut Kelompok Separatis dan Teroris (KST) yang sering melakukan propaganda di dunia maya.
Ketika ada ribuan warga Timika mengadakan aksi damai untuk mendukung pemekaran wilayah maka hal ini menunjukkan bahwa usulan penambahan provinsi telah diakomodasi. Dengan adanya DOB ini, maka kemajuan di Papua diharapkan dapat segera terealisasi.

)* Penulis adalah mahasiswa Papua tinggal di Jakarta

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Dua Tahun Prabowo-Gibran, Resiliensi Makroekonomi di Tengah Fragmentasi Geopolitik

Oleh: Pamella Dewi Lorena Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum mengevaluasi ketahanan ekonomi Indonesia. Di tengah ketidakpastian geopolitik, perubahan kebijakan perdagangan internasional, dan risiko gangguan iklim, perekonomian nasional tetap mencatat pertumbuhan di atas lima persen. Namun, resiliensi makroekonomi perlu ditelaah melalui produktivitas, daya beli, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, stabilitas tidak semata ditentukan pertumbuhan produk domestik bruto. Stabilitas harga, kesinambungan investasi, ketahanan produksi, serta efektivitas kebijakan sosial merupakan indikator yang saling berkaitan. Pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan fondasi struktural agar perekonomian tidak rentan terhadap tekanan eksternal. Anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Mochammad Firman Hidayat, menilai perkembangan ekonomi Indonesia harus ditempatkan dalam konteks tantangan global yang kompleks. Perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, konflik geopolitik, peperangan, serta fenomena El Niño menjadi faktor eksternal yang turut memengaruhi aktivitas perekonomian. Menurut Firman, berbagai tekanan tersebut tidak menghalangi Indonesia mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas lima persen dengan inflasi relatif terkendali. Kebijakan hilirisasi juga menjadi instrumen penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi melalui peningkatan aktivitas produksi dan penciptaan nilai tambah domestik. Ketahanan tersebut menunjukkan pentingnya membedakan stabilitas jangka pendek dengan transformasi ekonomi jangka panjang. Stabilitas makroekonomi menyediakan ruang investasi, sedangkan hilirisasi berpotensi memperkuat struktur industri nasional. Meski demikian, kontribusinya terhadap produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan pendapatan masyarakat perlu terus dievaluasi. Firman juga mengingatkan bahwa target pembangunan Presiden Prabowo membutuhkan reformasi ekonomi berkesinambungan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, efisiensi logistik, kepastian regulasi, dan daya saing industri menjadi faktor penting agar pertumbuhan mampu menciptakan kesempatan ekonomi lebih luas. Dalam konteks penguatan ekonomi domestik, Kepala Center of Food, Energy and Sustainability Development INDEF, Abra Talattov, menilai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) berpotensi menjadi instrumen strategis untuk menjaga stabilitas harga pangan sekaligus memperpendek rantai distribusi. Pihaknya optimis KDMP menjadi lembaga yang bisa menyeimbangkan antara daerah yang surplus dengan daerah yang kekurangan bahan pangan. Menurut Abra, koperasi desa perlu dikembangkan sebagai agregator yang mampu menyerap surplus produksi petani dan peternak, kemudian mendistribusikannya ke wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Misalnya di Jawa Barat surplus produksi bawang, sementara di Kalimantan defisit bawang. Dengan adanya KDMP ini bisa menyeimbangkan kondisi tersebut sehingga tidak ada dorongan harga pada komoditas tertentu. Mekanisme tersebut berpotensi mengurangi disparitas harga antardaerah sekaligus memberikan kepastian pasar bagi produsen. Hal ini relevan dengan konsep efisiensi rantai pasok dalam ekonomi pembangunan. Peningkatan produksi pangan perlu diimbangi kemampuan distribusi agar surplus tidak menekan harga produsen secara berlebihan. Optimalisasi KDMP dengan demikian dapat memperkuat keterhubungan antara swasembada pangan, stabilitas harga, dan kesejahteraan ekonomi perdesaan. Sementara itu, Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, menyampaikan hasil survei mengenai penilaian masyarakat terhadap dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Survei pada 26 September hingga 6 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi mencatat tingkat kepuasan sebesar 65,4 persen. Adi menjelaskan bahwa angka tersebut merupakan gabungan responden yang menyatakan sangat puas dan puas. Sebanyak 32,5 persen menyatakan tidak puas, sedangkan 2,1 persen tidak mengetahui atau tidak memberikan jawaban. Hasil tersebut menggambarkan persepsi responden terhadap kinerja pemerintahan. Namun, kepuasan publik bukan ukuran tunggal keberhasilan ekonomi karena turut dipengaruhi pengalaman rumah tangga, kualitas pelayanan, serta manfaat program yang diterima. Sejumlah program prioritas, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, bantuan sosial, dan layanan kesehatan, memiliki dimensi ekonomi karena berkaitan dengan pengeluaran rumah tangga, akses pelayanan dasar, serta pembangunan kualitas sumber daya manusia. Dari perspektif ekonomi kesejahteraan, program sosial dapat meningkatkan kualitas hidup apabila dilaksanakan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. MBG, misalnya, berpotensi memperbaiki pemenuhan gizi sekaligus menciptakan permintaan bagi sektor pangan domestik. Namun, manfaatnya membutuhkan pengawasan kualitas, keamanan pangan, dan evaluasi pelaksanaan. Memasuki tahun ketiga pemerintahan, tantangan berikutnya adalah memperkuat hubungan antara stabilitas makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan perlu diikuti peningkatan pendapatan riil, penciptaan pekerjaan produktif, serta perluasan kesempatan usaha. Kebijakan fiskal juga harus mempertimbangkan efektivitas belanja dan keberlanjutan pembiayaan program prioritas. Penguatan hilirisasi, optimalisasi koperasi desa, serta reformasi struktural merupakan agenda yang saling melengkapi. Industrialisasi memperbesar nilai tambah, koperasi memperkuat distribusi dan ekonomi lokal, sedangkan reformasi meningkatkan efisiensi serta daya saing nasional. Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi pijakan menuju pertumbuhan ekonomi yang semakin produktif, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan stabilitas makroekonomi yang terjaga, penguatan industri, serta pemerataan manfaat pembangunan, Indonesia memiliki peluang memperkokoh fondasi sebagai kekuatan ekonomi yang tangguh dan berdaya saing global. *) Pemerhati Ekonomi