Lompat ke konten utama

Kata Papua

Tindak Tegas KST Papua Pelaku Pembakaran Rumah Warga - Kata Papua

Tindak Tegas KST Papua Pelaku Pembakaran Rumah Warga

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Tindak Tegas KST Papua Pelaku Pembakaran Rumah Warga
Oleh : Sabby Kosay)*
Kelompok Separatis dan Teroris Papua (KST) Papua diyaknini menjadi dalang utama pembakaran rumah warga yang terjadi di Kabupaten Dogiyai, Papua, pada 22 Mei 2022. Masyarakat mendukung Apkam untuk menindak tegas keberadaan KST Papua tersebut guna mencegah terulangnya kejadian serupa.
KST merupakan sumber konflik bagi masyarakat Papua dan keberadaannya selalu menimbulkan trauma dan penderitaan. Korban KST juga tidak hanya aparat keamanan tetapi juga warga sipil, sehingga wajar jika KST dibenci oleh masyarakat Papua, baik yang ada di Bumi Cendrawasih maupun di wilayah lain.
KST terindikasi membakar rumah-rumah warga di Kabupaten Dogiyai. Kompol Bambang Suranggono, Kapolres Dogiyai menyatakan bahwa terjadi pembakaran rumah warga di Dogiyai pada 22 Mei 2022. Seratus warga akhirnya mengungsi ke Pos TNI-Polri Dogiyai.
Masyarakat spontan mengecam tindakan KST karena mereka tega membakar rumah warga. Padahal sudah jelas bahwa pemiliknya adalah orang asli Papua yang notabene saudara sesukunya sendiri. Aksi keji KST sudah tentu melanggar Hak Asasi Manusia dan gerombolan tersebut terbukti tidak memperhitungkan kerugian materiil warga yang kehilangan rumahnya.
Sudah sejak lama, KST mempopulerkan ajakan untuk membuat Republik Federal Papua Barat, tetapi mereka malah merugikan masyarakat dan menjadi public enemy. Bagaimana bisa mereka mengatur sebuah negara jika hanya bisa melakukan cara-cara brutal yang penuh kekejaman seperti kebakaran? Peristiwa tragis ini tentu berbahaya karena bisa menimbulkan korban jiwa.
KST perlu ditindak tegas karena bukan kali ini saja mereka melakukan pembakaran rumah warga. Mereka juga pernah membakar gedung sekolah dan merusak berbagai properti lain. Perbuatan-perbuatan tersebut sudah termasuk kejahatan kriminal sehingga wajar KST harus diburu dan dimusnahkan hingga ke akarnya.
Perburuan terhadap KST terus dilakukan karena mereka juga berkali-kali melakukan pembunuhan berencana. Pihak yang diserang bukan hanya aparat keamanan tetapi juga warga sipil yang tentu tidak punya alat untuk bertahan dari serangan. KST sudah melanggar batas kemanusiaan dan harus mendapat balasan yang setimpal.
Untuk menangkap KST maka perburuan dilakukan sampai ke pelosok Papua karena mereka berpindah-pindah tempat dan memiliki banyak markas yang tersembunyi. Pasukan TNI dan Polri, terus memburu di mana anggota-anggota KST bersembunyi dan mereka akan dibekuk serta dibui. Pasukan gabungan TNI dan Polri selalu semangat untuk meringkus KST.
Sementara itu, masyarakat diminta untuk membantu kinerja Pasukan TNI dan Polri dengan menjadi informan. Ketika mengetahui ada yang jadi simpatisan KST atau bahkan anggotanya yang menyamar, jangan ragu untuk menghubungi kantor polisi atau markas TNI. Aparat akan meringkus mereka cepat-cepat dan KST bisa lekas diamankan, agar tidak meresahkan masyarakat.
Keberadaan KST memang meresahkan masyarakat oleh karena itu jangan ragu untuk jadi informan. Ingatlah bahwa KST berkali-kali melukai perasaan rakyat karena membakar properti dan membunuh banyak orang dengan kejam, padahal yang jadi korban juga warga Papua. Jangan acuh terhadap lingkungan tetapi waspadalah, jangan-jangan ada KST di sana.
Kekejaman KST dengan membakar rumah warga sudah berada di luar batas karena peristiwa ini bukan untuk pertama kalinya. Oleh karena itu KST harus ditumpas agar tidak lagi meresahkan masyarakat dengan kekejiannya.

)* Penulis adalah Mahasiswa Papua tinggal di Yogyakarta

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Pemerintah Perkuat Agenda Penyelesaian Kasus HAM, Masyarakat Jangan Terjebak Provokasi

Oleh: Arief Nugroho Masyarakat perlu melihat berbagai persoalan hak asasi manusia secara jernih dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, terutama narasi yang berpotensi memperbesar ketegangan di tengah masyarakat. Penyelesaian persoalan HAM membutuhkan ketenangan, keterbukaan, dan kerja bersama yang berkelanjutan. Pemerintah terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat penyelesaian persoalan HAM melalui evaluasi kebijakan, penguatan kelembagaan, pemulihan korban, dialog, serta upaya mencari solusi yang menyentuh akar persoalan. Karena itu, berbagai perkembangan tersebut penting dipahami secara utuh agar masyarakat dapat menilai proses penyelesaian HAM berdasarkan fakta dan perkembangan nyata di lapangan. Salah satu langkah yang menunjukkan keseriusan tersebut terlihat dari evaluasi Kedeputian Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia Kemenko Kumham Imipas. Evaluasi yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target, sekaligus memetakan kegiatan yang membutuhkan percepatan dan kendala yang harus segera diselesaikan. Evaluasi tidak hanya diarahkan pada penyerapan anggaran, tetapi juga kesesuaian pelaksanaan program dengan target kinerja sehingga kebijakan HAM dapat memberikan hasil yang terukur. Langkah evaluatif semacam ini penting karena penyelesaian persoalan HAM tidak cukup hanya dengan membangun komitmen. Komitmen harus diterjemahkan menjadi program, anggaran, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Ketika masih ditemukan kendala, pemerintah memiliki ruang untuk melakukan perbaikan dan percepatan. Dengan demikian, agenda HAM dapat terus bergerak dari perencanaan menuju pelaksanaan yang lebih efektif. Upaya tersebut juga berjalan melalui penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Di Papua, Forum Konsultasi Publik yang diselenggarakan Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua mempertemukan unsur pemerintah, aparat keamanan, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, dan jurnalis. Ruang dialog semacam ini menjadi penting untuk mempertemukan perspektif, memperkuat mekanisme pengaduan, meningkatkan pertukaran informasi, serta memastikan berbagai persoalan HAM memperoleh perhatian berdasarkan informasi yang dapat diverifikasi. Penguatan jaringan kerja juga menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan HAM tidak semata-mata menjadi urusan satu institusi. Kepala Sekretariat Komnas HAM Provinsi Papua Frits B. Ramandey menekankan pentingnya membangun relasi dengan berbagai pihak dengan tetap menjaga prinsip independensi dan imparsialitas. Pendekatan tersebut diperlukan agar informasi mengenai situasi HAM dapat diperoleh, diperiksa, dan menjadi dasar bagi pelaksanaan tugas secara objektif. Di tingkat nasional, pemerintah juga mendorong pendekatan yang lebih menyeluruh terhadap persoalan konflik dan HAM di Papua. Menteri HAM Natalius Pigai menyampaikan perlunya menggeser penanganan dari pola reaktif dan kasuistik menuju penyelesaian holistik yang berorientasi pada perdamaian. Pemerintah juga mendorong keterlibatan berbagai unsur nasional dalam merumuskan langkah strategis dan dialogis, termasuk melalui penguatan regulasi dan kebijakan afirmatif yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dari akar. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian HAM tidak hanya diarahkan pada penanganan sebuah peristiwa setelah terjadi. Pencegahan, pemulihan, penguatan institusi, perlindungan masyarakat sipil, dan penciptaan kondisi sosial yang lebih damai juga menjadi bagian penting dari proses tersebut. Pemerintah sebelumnya juga menekankan rekonsiliasi dan perdamaian sebagai pendekatan dalam menangani persoalan di Papua, termasuk dengan memperhatikan kondisi masyarakat yang terdampak konflik. Pada saat yang sama, ruang demokrasi tetap harus dijaga. Masyarakat memiliki hak menyampaikan aspirasi, memberikan kritik, melakukan pengawasan, dan mendorong perbaikan kebijakan. Namun, penyampaian aspirasi akan lebih produktif apabila diarahkan pada solusi berbasis data. Pengamat politik Indeks Data Nasional Ayip Tayana mengingatkan agar wacana mengenai aksi tidak berkembang menjadi mobilisasi emosi atau kebencian. Ia mendorong mahasiswa dan masyarakat sipil untuk meningkatkan kualitas kontribusi melalui riset, pengawasan terhadap program pemulihan korban, serta penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis bukti. Pesan tersebut relevan di tengah derasnya arus informasi digital. Persoalan HAM merupakan isu serius sehingga setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran harus diperiksa secara hati-hati. Masyarakat sebaiknya tidak langsung mempercayai atau menyebarluaskan konten yang sumbernya tidak jelas, potongan video tanpa konteks, maupun narasi yang sengaja membangun kebencian terhadap kelompok tertentu. Kritik tetap dapat disampaikan, tetapi harus dibangun di atas fakta dan disalurkan melalui mekanisme demokratis yang tersedia. Pemerintah juga terus memastikan bahwa setiap komitmen HAM memiliki tindak lanjut yang transparan dan dapat dievaluasi publik. Pemulihan korban, penyelesaian pengaduan, pencegahan pelanggaran berulang, penguatan aparat dan lembaga, serta kebijakan yang menjawab akar persoalan harus menjadi bagian dari agenda berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat dapat melihat perkembangan secara lebih objektif sekaligus memberikan masukan apabila masih terdapat aspek yang perlu diperbaiki. Karena itu, masyarakat tidak perlu terjebak pada provokasi yang mengubah persoalan serius menjadi konflik