Lompat ke konten utama

Kata Papua

Mahasiswa dan Wakil Rakyat Dukung Penyaluran Bansos BLT Demi Keadilan - Kata Papua

Mahasiswa dan Wakil Rakyat Dukung Penyaluran Bansos BLT Demi Keadilan

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Sekretaris Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara Reja Anggara mengatakan bantuan sosial (bansos) menjadi solusi yang diberikan pemerintah untuk meredam dampak penyesuaian harga BBM bersubsidi. Tentunya dengan adanya bantuan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT), diharapkan masyarakat yang terdampak akibat penyesuaian harga BBM dapat bertahan dan tetap memiliki daya beli.
“Ini adalah solusi dari pemerintah,” kata Reja dalam diskusi ‘Membongkar Persoalan di Balik Kenaikan Harga BBM’ di Institut Sains dan Teknologi (IST) AKPRIND, Gondokusuman, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Reja menambahkan pemerintah tahu bagaimana mengatasi dampak penyesuaian harga BBM. Di sisi lain, Reja mengatakan pemerintah juga punya tugas untuk mengatasi sejumlah paradigma di masyarakat. “Pemerintah yang lebih tahu bagaimana mengatasi permasalahan ini. Namun demikian pemerintah juga antisipasi terkait fenomena yang terjadi di masyarakat dan paradigma bahwa Indonesia mengalami inflasi tinggi,” tuturnya.
“Maka pemerintah harus mengantisipasi hal yang demikian karena negara hari ini menghadapi situasi yang sangat sulit, apalagi masyarakat dalam pemulihan ekonomi nasional,” sambung Reja.

Mahasiswa, dalam hal ini punya peran penting agar program pemerintah tersebut bisa tepat sasaran. Di samping itu, Reja meminta pemerintah mengatasi dampak lain dari penyesuaian harga BBM. “Bagaimana kita mengadvokasi masyarakat bahwa bantuan ini benar-benar turun ke masyarakat. Dan juga kita meminta kepada pemerintah mengatasi dampak nantinya di mana harga-harga lainnya seperti transportasi umum agar tidak membebani masyarakat,” tuturnya.

Reja mengungkapkan pihaknya siap mengawal kebijakan dan penyaluran penyesuaian BBM bersubdi agar sampai ke masyarakat. Dengan begitu, dia berharap pemerintah bisa lebih cepat memulihkan ekonomi nasional.
“Harapannya pemerintah dapat memulihkan ekonomi lebih cepat dan juga dapat membuka lapangan pekerjaan bagi muda-mudi Indonesia dan tentunya hal ini akan membuat angka pengangguran menurun, maka ekonomi akan berpengaruh baik,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai (BLT), Bantuan subsidi upah (BSU) dan bantuan transpotasi umum. Bansos ini rencananya akan disalurkan melalui Pemerintah Daerah (Pemda) setempat.

Sementara itu, pada kesempatan yang berbeda, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengatakan kehadiran BLT Subsidi BBM menjadi satu langkah yang dapat membawa banyak manfaat. Salah satunya dalam membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

Meski demikian, dia mengatakan, pengawalan dalam proses penyaluran bantuan bakal dilakukan secara seksama. Tentunya akan melibatkan sinergi kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

“Untuk tahap pertama ini sangat membantu dan saya yakin pemerintah akan melakukan evaluasi jika dirasakan ada penurunan dari daya beli masyarakat,” ujar Eddy saat di Jakarta.

Menurut dia kehadiran BLT Subsidi BBM yang diluncurkan Jokowi dapat menjadi salah satu solusi jangka pendek. Lantaran kenaikkan harga BBM di Tanah Air turut mengikuti kondisi stabilitas perekonomian dunia yang masih belum stabil akibat perang.

Dia menyampaikan imbas keberadaan bantuan Jokowi juga dapat menjadi jalan tengah dalam mengatasi ancaman timbulnya inflasi. Akibat membengkaknya anggaran subsidi BBM yang sudah terjadi hingga saat ini sebelumnya.

Bantuan langsung tunai (BLT) bahan bakar minyak (BBM) yang telah digelontorkan Presiden Joko Widodo menciptakan dampak positif besar. Kehadirannya dinilai mampu melindungi perekonomian kelompok rentan, tutup Eddy.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan