Lompat ke konten utama

Kata Papua

APBN Pilar Utama Pemerintah Dorong Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional - Kata Papua

APBN Pilar Utama Pemerintah Dorong Pertumbuhan dan Ketahanan Ekonomi Nasional

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Pemerintah terus mengoptimalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Kebijakan fiskal diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mendukung program pembangunan prioritas, serta menciptakan ruang bagi investasi produktif. Dalam strategi tersebut, peran APBN dipadukan dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan sektor swasta untuk memperluas sumber penggerak ekonomi.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN memiliki fungsi strategis sebagai fiscal enabler atau pengungkit aktivitas ekonomi. Karena itu, belanja negara perlu diarahkan pada sektor yang memberikan dampak berkelanjutan, terutama melalui penguatan konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor.

“APBN harus ditempatkan pada sektor-sektor penting yang mampu memberikan efek berganda bagi perekonomian, baik melalui penguatan konsumsi rumah tangga, peningkatan investasi, maupun perluasan ekspor,” ujar Suahasil.

Di sisi lain, Danantara memiliki fungsi berbeda dengan APBN. Danantara ditempatkan sebagai katalis investasi yang mendorong pembiayaan proyek strategis dengan orientasi investasi dan keuntungan. Kolaborasi keduanya dinilai menjadi bagian dari pendekatan baru dalam pengelolaan ekonomi nasional.

“Kolaborasi APBN dan Danantara menjadi bagian dari pendekatan baru pengelolaan ekonomi. APBN dapat hadir pada titik-titik penting untuk memberikan dorongan awal, kemudian dampaknya diharapkan menyebar dan memperkuat aktivitas ekonomi secara lebih luas,” kata Suahasil.

Pemerintah juga membuka ruang lebih besar bagi sektor swasta bersama BUMN dan lembaga negara untuk menjadi penggerak pertumbuhan. Investasi diarahkan pada bidang strategis, seperti hilirisasi sumber daya alam, manufaktur bernilai tambah, infrastruktur digital, ketahanan pangan, energi, dan industrialisasi.

Penguatan investasi juga dilakukan Danantara melalui kerja sama dengan Thales Group, perusahaan teknologi dan pertahanan asal Prancis. Kemitraan tersebut mencakup pengembangan kecerdasan buatan, sistem pertahanan, teknologi digital, dan keamanan siber.

Managing Director Strategic Technology Initiatives, CTO Office Danantara Indonesia, Ricardo Irwan Rei, mengatakan pengembangan teknologi maju dapat memperkuat fondasi industri nasional.

“Indonesia mempunyai kesempatan besar untuk mempercepat pembangunan industri strategis berbasis teknologi yang akan menjadi bagian penting dari arah perekonomian nasional,” ujar Ricardo.

Menurutnya, investasi jangka panjang Danantara diarahkan untuk mempercepat transfer teknologi, membuka lapangan kerja berkeahlian tinggi, dan meningkatkan kemampuan industri dalam negeri.

Melalui pembagian peran tersebut, APBN tetap menjadi fondasi kebijakan fiskal, sementara Danantara dan sektor swasta memperkuat sisi investasi. Sinergi ketiganya diharapkan mendukung pembangunan produktif, memperkuat ketahanan ekonomi, serta memperluas manfaat pertumbuhan bagi masyarakat.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan