Lompat ke konten utama

Kata Papua

Apresiasi untuk Presiden Prabowo, Tim Investigasi Dibentuk Penuhi Tuntutan 17+8 - Kata Papua

Apresiasi untuk Presiden Prabowo, Tim Investigasi Dibentuk Penuhi Tuntutan 17+8

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Presiden RI Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen untuk mengungkap peristiwa demonstrasi besar pada Agustus 2025.

Keputusan itu disampaikan usai pertemuan dengan sejumlah tokoh lintas agama yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa (GNB).

Mantan Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin, yang turut hadir, menegaskan pentingnya langkah ini.

“Perlu dibentuk komisi investigasi independen terkait prahara Agustus lalu yang menimbulkan korban jiwa dan luka-luka cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu dan detailnya akan disampaikan pihak Istana,” ujarnya.

Selain itu, GNB juga menyampaikan desakan agar mahasiswa, pelajar, dan aktivis yang masih ditahan segera dibebaskan.

“Kami menyampaikan tuntutan agar adik-adik kita yang saat ini masih ditahan di sejumlah kota segera dibebaskan. Penahanan itu bisa menghambat pendidikan mereka,” jelas Lukman.

Ia menambahkan, aspirasi yang disampaikan GNB tidak hanya berkaitan dengan 17+8 Tuntutan Rakyat, melainkan juga reformasi di bidang ekonomi, politik, hukum, HAM, dan pertahanan keamanan.

Langkah Presiden ini menuai apresiasi dari berbagai kalangan.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menyambut baik keputusan tersebut.

“Indef dan tentu masyarakat setuju kasus yang menewaskan banyak nyawa itu tidak boleh dikubur begitu saja, karena akan menjadi luka tambahan bagi bangsa,” bunyi pernyataan tertulis Indef.

Indef menilai, pembentukan tim investigasi menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan sekaligus mencegah tragedi serupa terulang.

Lembaga riset itu mendorong tim bekerja secara terbuka agar publik dapat mengikuti proses pencarian fakta. “Yang bersalah harus diberi hukuman yang adil,” tegasnya.

Dukungan juga datang dari parlemen. Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Oleh Soleh, menilai langkah Prabowo sebagai bukti penguatan demokrasi.

“Sikap Presiden Prabowo bahwa supremasi sipil harus dijaga adalah wujud keberpihakan beliau pada demokrasi dan kedaulatan rakyat,” katanya.

Menurutnya, komitmen itu sejalan dengan amanat reformasi 1998 yang menempatkan kendali pemerintahan di tangan sipil.

“Presiden menegaskan meskipun beliau berlatar belakang militer, kendali pemerintahan harus tetap sipil. Ini bukti kedewasaan politik sekaligus penghormatan terhadap reformasi,” tambahnya.

Oleh Soleh menyebut, sikap Prabowo menjadi sinyal positif bagi demokrasi Indonesia di mata internasional.

“Banyak negara gagal menjaga keseimbangan sipil dan militer. Sikap Presiden memberi keyakinan bahwa Indonesia tetap berpegang pada prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi,” ujarnya.–

[edRW]

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Kampung Nelayan Merah Putih: Negara Hadir Angkat Hidup Warga Pesisir

Oleh: Bagas Nurahman Kehadiran negara di tengah masyarakat pesisir terus diperkuat melalui Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Program ini dirancang untuk meningkatkan kualitas kehidupan nelayan melalui pembangunan kawasan yang lebih layak, penyediaan sarana pendukung perikanan, hingga bantuan kapal penangkap ikan. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mengangkat produktivitas dan kesejahteraan warga pesisir secara berkelanjutan. Pemerintah kini mematangkan percepatan pembangunan 100 Kampung Nelayan tahap pertama di berbagai daerah. Selain pembangunan kawasan, dukungan juga diberikan melalui pendistribusian bantuan kapal bagi para nelayan. Rangkaian program tersebut menunjukkan upaya pemerintah menghadirkan solusi yang tidak hanya berorientasi pada perbaikan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat pesisir dalam mengembangkan kegiatan ekonomi. Pembahasan mengenai perkembangan program tersebut dilakukan dalam pertemuan antara Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani di Hambalang, Kabupaten Bogor, Selasa, 1 September 2026. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi pemerintah untuk memastikan program strategis sektor kelautan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat. Bagi masyarakat pesisir, pembangunan Kampung Nelayan memiliki arti penting karena kawasan tempat tinggal memiliki hubungan erat dengan aktivitas ekonomi sehari-hari. Karena itu, pemerintah mendorong pembangunan yang mampu menghadirkan lingkungan yang lebih tertata sekaligus mendukung kegiatan nelayan. Pendekatan tersebut diharapkan menciptakan kawasan pesisir yang lebih produktif, nyaman, dan memiliki fasilitas yang memadai. Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya mengatakan perkembangan pembangunan Kampung Nelayan menjadi salah satu perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Pembangunan kawasan diarahkan untuk mendukung aktivitas masyarakat sekaligus menciptakan lingkungan yang lebih layak dan produktif. Dukungan terhadap nelayan juga diperkuat melalui penyediaan kapal yang dapat menunjang kegiatan mereka di laut. Bantuan kapal menjadi salah satu bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap produktivitas nelayan. Ketersediaan sarana melaut yang lebih memadai dapat membantu nelayan menjalankan aktivitas penangkapan ikan dengan lebih optimal. Dengan meningkatnya kapasitas produksi, manfaat ekonomi diharapkan dapat dirasakan tidak hanya oleh nelayan, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat yang bergantung pada sektor perikanan. Konsep KNMP sendiri dikembangkan berdasarkan peninjauan langsung ke berbagai kampung nelayan sejak 2020. Hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat kebutuhan terhadap penataan kawasan dan sarana penunjang aktivitas perikanan. Pemerintah kemudian mendorong pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi serta kebutuhan nyata masyarakat di setiap wilayah. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengatakan pentingnya menjadikan produktivitas sebagai dasar dalam meningkatkan taraf hidup nelayan. Dengan pendekatan tersebut, pembangunan Kampung Nelayan tidak berhenti pada perbaikan rumah atau lingkungan, tetapi diarahkan untuk membentuk ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan penghasilan dan kemandirian masyarakat. Pengembangan di Biak menjadi salah satu gambaran bagaimana kebutuhan masyarakat menjadi dasar perencanaan KNMP. Kawasan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan berbagai fasilitas pendukung, seperti stasiun pengisian bahan bakar nelayan, pabrik es, cold storage, bengkel, balai pertemuan, kawasan kuliner, hingga kantor pengelola. Kehadiran fasilitas yang saling terhubung diharapkan dapat memperlancar rantai kegiatan perikanan dari proses melaut hingga pengelolaan hasil tangkapan. Pemerintah menargetkan pembangunan 5.000 kampung nelayan hingga 2029. Target tersebut memperlihatkan besarnya perhatian pemerintah terhadap masyarakat pesisir sekaligus potensi sektor kelautan sebagai salah satu kekuatan ekonomi nasional. Pengembangan kampung nelayan juga berjalan seiring dengan program budi daya tematik yang mempertimbangkan pemanfaatan teknologi Recirculating Aquaculture System (RAS) untuk meningkatkan efisiensi produksi. Penguatan masyarakat pesisir juga berkaitan dengan agenda swasembada protein. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran penting dalam menyediakan sumber pangan sekaligus membuka peluang ekonomi. Pengembangan sektor tersebut diharapkan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat serta memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Agar manfaat program benar-benar diterima masyarakat, pemerintah memperkuat sinergi lintas kementerian serta sistem pengawasan. Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan, Didit Herdiawan Ashaf mengatakan pentingnya pelaksanaan program yang tepat sasaran, objektif, dan didukung sistem pengawasan yang terukur. Koordinasi internal terus diperkuat agar pembangunan dapat berlangsung cepat, tepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui Kampung Nelayan Merah Putih, kehadiran negara diwujudkan melalui pembangunan yang menyentuh kebutuhan dasar sekaligus membuka peluang peningkatan ekonomi masyarakat pesisir. Rumah dan lingkungan yang lebih tertata, fasilitas perikanan yang semakin lengkap, bantuan kapal, serta penguatan teknologi menjadi bagian dari langkah terpadu untuk meningkatkan produktivitas nelayan. Program tersebut pada akhirnya tidak hanya membangun kawasan, tetapi