Lompat ke konten utama

Kata Papua

Bekuk Jaringan Judi Daring Internasional, Bukti Aparat Berhasil Berantas Kejahatan Digital - Kata Papua

Bekuk Jaringan Judi Daring Internasional, Bukti Aparat Berhasil Berantas Kejahatan Digital

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Aparat keamanan melalui Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri berhasil membongkar jaringan besar judi daring internasional yang beroperasi melalui sejumlah situs populer. Tiga tersangka telah diamankan, masing-masing berperan sebagai admin customer service (CS), leader operator, serta CS marketing dari situs judi daring Slotbola88, Inibet77, dan Rajaspin. Ketiga tersangka diketahui melayani pemain dari berbagai negara, termasuk Indonesia.

Kasubdit 1 Dittipidsiber Bareskrim Polri, Kombes Pol Rizki Agung Prakoso, menegaskan bahwa penangkapan ini menjadi bukti komitmen Polri dalam memberantas kejahatan siber.

“Penangkapan ini adalah bagian dari komitmen Polri dalam memberantas kejahatan siber, khususnya judi daring yang saat ini telah menjadi ancaman nyata di tengah masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, praktik perjudian digital lintas negara tidak hanya merugikan secara ekonomi, tetapi juga berpotensi merusak kehidupan sosial masyarakat, khususnya generasi muda.

Di sisi lain, jajaran kepolisian juga menunjukkan konsistensi dalam memerangi praktik serupa. Direktorat Reserse Siber Polda Jawa Barat berhasil mengungkap sindikat judi daring yang beroperasi dengan modus pengembangan website.

Plh Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol. Irfan N, S.I.K., menjelaskan bahwa sindikat ini menggunakan jasa Garuda Website sebagai penyedia layanan pengembangan situs. Para tersangka memiliki peran terstruktur, mulai dari pengelola keuangan hingga tim ahli yang bertugas menulis artikel promosi dan melakukan optimasi mesin pencari (SEO) agar situs-situs judi mudah ditemukan calon pemain.

“Beberapa situs judi daring yang menjadi klien sindikat ini antara lain Masterslot, Cm8, DV188, Slot88, dan Aw88. Situs-situs ini dikenal luas di kalangan penjudi daring dan memiliki omzet yang sangat besar,” kata Kombes Irfan.

Ia menambahkan, modus dengan SEO menjadi strategi canggih untuk menarik lebih banyak pemain sekaligus memperbesar keuntungan sindikat. Polda Jabar menegaskan bahwa pengungkapan ini adalah langkah tegas Polri dalam memberantas kejahatan digital yang merusak moral dan kehidupan masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga mengambil langkah preventif dan regulatif untuk mempersempit ruang gerak jaringan judi daring. Salah satu upaya yang tengah disiapkan adalah pembatasan penggunaan VPN (Virtual Private Network) yang kerap digunakan untuk mengakses situs-situs terlarang, termasuk perjudian dan pornografi.

Asisten Deputi Koordinasi Perlindungan Data dan Transaksi Elektronik Kemenko Polhukam, Syaiful Garyadi, menyampaikan bahwa pembatasan ini akan didukung teknologi blokir yang lebih efektif serta regulasi penggunaan VPN di Indonesia.

“Kami menargetkan dua output, yaitu teknologi blokir yang efektif dan regulasi VPN,” ujarnya.

Langkah ini melanjutkan kebijakan sebelumnya, seperti pemblokiran rekening bank dormant hingga akun e-wallet mencurigakan yang terindikasi digunakan untuk aktivitas judi daring. Dengan kombinasi penegakan hukum dan pembatasan akses, pemerintah optimistis dapat menekan laju praktik perjudian digital lintas negara.

Pengungkapan kasus besar ini menjadi bukti bahwa Polri dan pemerintah tidak tinggal diam dalam menghadapi ancaman kejahatan digital. Sinergi aparat penegak hukum dan kebijakan negara menjadi benteng utama dalam melindungi masyarakat dari dampak destruktif judi daring.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Sertifikasi Halal Menjadi Bagian Perbaikan Tata Kelola Program MBG

Oleh: Bagas Nurahman Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dikembangkan melalui penguatan tata kelola untuk memastikan pelaksanaannya memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Salah satu aspek yang semakin mendapat perhatian adalah pemenuhan sertifikasi halal dalam penyelenggaraan program. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam membangun sistem penyediaan pangan yang tidak hanya memperhatikan kandungan gizi dan keamanan, tetapi juga memastikan makanan yang diterima masyarakat sesuai dengan ketentuan kehalalan. Ketua MUI Bidang Fatwa, Prof KH Asrorun Niam Sholeh, mengatakan pihaknya mengapresiasi langkah perbaikan tata kelola yang dilakukan Badan Gizi Nasional (BGN). Percepatan sertifikasi halal bagi program MBG dinilai dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan cakupan penerima manfaat yang luas, jaminan kehalalan menjadi bagian penting dalam membangun penyelenggaraan MBG yang semakin tertib, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemenuhan sertifikasi halal bagi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi langkah strategis karena unit tersebut berada di garis depan dalam penyediaan makanan bagi penerima manfaat. Sertifikasi memberikan kepastian terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, serta tata kelola produksi makanan. Karena itu, percepatan pemenuhan sertifikasi halal di tingkat SPPG dapat menjadi bagian dari standardisasi pelaksanaan MBG di berbagai daerah sekaligus memperkuat kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam konteks tata kelola program, sertifikasi halal menunjukkan bahwa kualitas MBG dibangun melalui standar yang saling melengkapi. Pangan yang disediakan tidak hanya harus memenuhi kebutuhan gizi, tetapi juga memperhatikan keamanan, kelayakan, mutu, serta ketentuan kehalalan. Pendekatan tersebut membuat perbaikan tata kelola MBG tidak semata berorientasi pada jumlah makanan yang tersalurkan, tetapi juga pada kualitas pangan yang diterima oleh setiap penerima manfaat. Guru Besar Ilmu Fikih UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan konsep pangan dalam Islam mencakup prinsip halal dan thayyib. Halal berkaitan dengan bahan serta proses produksi yang sesuai ketentuan, sedangkan thayyib mencakup kelayakan, mutu, dan keamanan pangan. Penerapan kedua prinsip tersebut secara konsisten menjadi landasan penting untuk membangun penyediaan makanan yang berkualitas dalam program MBG. Prinsip halal dan thayyib juga dapat diterapkan sebagai standar yang menyeluruh dalam rantai penyelenggaraan MBG. Mulai dari pemilihan bahan baku, pengolahan, penyimpanan, hingga distribusi, setiap tahapan perlu dikelola dengan memperhatikan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak berhenti pada dokumen administratif, tetapi menjadi bagian dari proses memastikan tata kelola pangan berjalan secara konsisten dari hulu hingga ke penerima manfaat. Percepatan sertifikasi juga membutuhkan dukungan regulasi teknis, pendampingan, serta sistem pengawasan yang kuat di tingkat BGN. Pada tingkat operasional, pengelola SPPG perlu memastikan seluruh persyaratan dapat dipenuhi secara tepat. Koordinasi antara lembaga terkait dan pengelola SPPG menjadi penting agar proses sertifikasi dapat berlangsung secara efektif sekaligus memberikan pemahaman yang seragam mengenai standar halal dan keamanan pangan. Penguatan sertifikasi halal juga dapat meningkatkan kepastian bagi masyarakat mengenai kualitas makanan yang disediakan melalui MBG. Kejelasan standar dan proses sertifikasi memberikan dasar bagi masyarakat untuk memahami bahwa makanan yang diterima telah melalui pemenuhan persyaratan tertentu. Dengan demikian, sertifikasi halal tidak hanya memperkuat aspek kepatuhan, tetapi juga menjadi bagian dari komunikasi tata kelola yang transparan kepada penerima manfaat dan masyarakat secara lebih luas. Sementara itu, Tenaga Ahli Bakom RI, Hariqo Wibawa Satria, mengatakan bahwa sebelum didistribusikan kepada siswa, makanan melalui tahapan pemeriksaan dan pencicipan oleh ahli gizi, kepala dapur, serta kepala SPPG. Di tingkat sekolah, pemeriksaan akhir juga dilakukan oleh petugas yang ditunjuk kepala sekolah. Sistem pengawasan tersebut memperlihatkan bahwa perbaikan tata kelola MBG dilakukan melalui sejumlah lapisan pengendalian. Sertifikasi halal memberikan jaminan dari sisi kehalalan bahan dan proses produksi, sedangkan pemeriksaan kualitas memastikan makanan memenuhi standar keamanan dan kelayakan konsumsi. Keduanya dapat berjalan beriringan untuk membangun sistem penyediaan pangan yang semakin terukur dan terpercaya. Konsistensi penerapan standar juga menjadi kunci agar sertifikasi halal memberikan manfaat secara nyata bagi penerima manfaat. Setiap SPPG perlu menjaga kepatuhan terhadap proses yang telah disertifikasi sehingga jaminan halal tetap terpelihara dalam pelaksanaan sehari-hari. Pengawasan dan evaluasi secara berkala dapat menjadi instrumen untuk memastikan standar tersebut diterapkan secara berkelanjutan sekaligus menjadi ruang untuk melakukan penyempurnaan apabila terdapat kebutuhan perbaikan. Sertifikasi halal dapat ditempatkan sebagai salah satu fondasi penting dalam perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis. Jaminan kehalalan yang dipadukan dengan prinsip thayyib, keamanan pangan, pengawasan berlapis, serta evaluasi berkelanjutan akan memperkuat kualitas penyelenggaraan program. Dengan tata kelola yang semakin baik, MBG dapat terus menghadirkan pangan bergizi, aman, layak, dan sesuai ketentuan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut. )* Penulis adalah Mahasiswa tinggal di Jakarta