Lompat ke konten utama

Kata Papua

Bersatu Memberantas Judi Online yang Telah Timbulkan Banyak Korban - Kata Papua

Bersatu Memberantas Judi Online yang Telah Timbulkan Banyak Korban

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Bersatu Memberantas Judi Online yang Telah Timbulkan Banyak Korban

Oleh: Rahmat Hilal Rahmadi

Judi online saat ini telah menjadi penyakit sosial yang semakin meresahkan dan mengancam kedaulatan negara. Dibutuhkan kerja sama dan komitmen seluruh masyarakat, agar judi online dapat diberantas hingga keakar-akarnya.

Korban judi online terus bertambah. Mereka terdiri dari atas pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Para korban adalah sebagai tulang punggung keluarga sehingga berdampak sangat buruk terhadap perjalanan kehidupannya. Seorang ibu rumah tangga yang semesti memberikan inspirasi positif bagi keluarga, namun mereka justru menjadi bagian yang memicu persoalan rumah karena judi online.

Korban judi online tidak lagi melihat strata masyarakat, semua sangat mungkin dan bisa terjebak oleh rayuan judi online, sehingga masyarakat harus selalu waspada.

Melihat perkembangan dan ancaman yang muncul begitu serius terhadap maraknya judi online Presiden Joko Widodo secara khusus memerintahkan jajarannya untuk memerangi judi online. Sikap tegas pemerintah sebagai bentuk perlawanan terhadap judi online dan tekad pemerintah melindungi Masyarakat.
Presiden baru-baru ini membentuk satgas untuk pemberantasan judi online. Sejumlah Lembaga terlibat di dalamnnya. Presiden menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) No.21/2024 tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring.
Adapun susunan keanggotaan Satgas Judi online antara lain Ketua Satgas Menkopolhukam, Wakil Ketua Satgas Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Ketua Harian Pencegahan Menteri Komunikasi dan Informatika, Ketua Harian Penegakan Hukum Kapolri. Selain Lembaga diatas, Badan Intelijen Negara (BIN) juga menjadi bagian satgas tersebut.
Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, mengatakan, Presiden telah mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 21 tahun 2024 tentang satuan tugas pemberantasan Perjudian Daring, sehingga secara hukum, satuan tugas ini diwajibkan untuk segera memulai tugas sesuai dengan keputusan tersebut. Kolaborasi ini diharapkan menjadi acuan seluruh aparatur negara dan seluruh elemen Masyarakat untuk berperang kepada terhadap judi online.
Keputusan Presiden membentuk Satgas Judi Online tentu tidak lepas rasa keprihatiannya terhadap maraknya korban judi Online yang terus bertambah dari hari ke hari. Para korban judi online seperti ketagihan, merelakan segalanya demi sesuatu hal tidak pasti ia akan dapatkan. Buaian semu para bandar judi online terus muncul. Mereka menawarkan kemenangan. Padahal mereka sebenarnya sedang mencari korban.
Berdasarkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mencatat sebanyak 3,2 juta warga teridentifikasi bermain judi online yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Koordinator Humas PPATK Natsir Kongah menjelaskan identifikasi tersebut didapat dari sebanyak 5.000 rekening yang berhasil diblokir. Rata-rata para bermain judi online yang teridentifikasi ini bermain di atas Rp100.000 atau hampir 80% dari 3,2 juta pemain yang teridentifikasi.
Natsir menambahkan beberapa pemain yang teridentifikasi bermain judi online adalah ibu rumah tangga. Natsir mengaku khawatir apabila seorang ibu rumah tangga bermain judi online. Bukti banyaknya korban judi online sudah tidak terbantahkan.
Beberapa waktu lalu Polsek Tambora menangkap seorang karyawan perusahaan manufaktur tekstil berinisial WHZ (29) karena kasus penipuan dan penggelapan aset perusahaan. WHZ ditengarai melakukan aksi tidak terpuji tersebut karena kecanduan judi online. Pelaku beralamat di Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Selain itu, kasus kematian karena judi online juga menimpa anggota TNI Lettu Laut Eko Damara. Korban meninggalkan utang sebanyak Rp 819 juta sebelum bunuh diri. Terkait hal itu, Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Endi Supardi menyampaikan, utang yang terkumpul itu sudah cukup lama yang dikumpulkan dari rekannya sesama dokter, teman satuan tugas, hingga sejumlah bank.
Endi juga menambahkan, berdasarkan hasil investigasi digital forensik pihaknya telah menemukan history browser yang dimiliki oleh Eko kebanyakan terkait soal judi online. Endi memastikan bahwa seminggu sebelum meninggal, almarhum sering googling masalah judi online, download aplikasi judi online. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan persoalan ini karena permasalahan judi online.
Penting untuk mengenali tanda-tanda kecanduan judi online. Jika Anda merasa sulit berhenti berjudi, selalu memikirkan judi, atau mulai berhutang untuk berjudi, itu adalah tanda bahwa Anda mungkin memiliki masalah dengan judi. Jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika Anda merasa tidak bisa mengatasinya sendiri. Banyak organisasi yang menyediakan bantuan dan dukungan bagi mereka yang kecanduan judi.
Selanjutnya, hindari situs-situs judi online dan aplikasi yang menawarkan judi. Batasi waktu yang dihabiskan di internet dan gunakan waktu luang Anda untuk aktivitas yang lebih positif dan konstruktif, seperti berolahraga, membaca, atau menghabiskan waktu dengan keluarga dan teman-teman.
Selain itu, edukasi diri sendiri dan orang-orang di sekitar Anda tentang bahaya judi online. Semakin banyak orang yang sadar akan risiko dan dampak negatifnya, semakin banyak pula yang akan terhindar dari jeratan ini.
Judi online adalah ancaman serius yang bisa merusak kehidupan kita dari berbagai aspek. Jangan biarkan diri Anda atau orang-orang yang Anda sayangi terjebak dalam perangkap ini. Bersama-sama, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan lebih baik tanpa judi online.

)* Pemerhati Permasalahan Sosial Kemasyarakatan

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan