Lompat ke konten utama

Kata Papua

Bukti Siap Majukan Indonesia, Pasangan Ganjar-Mahfud Daftar Ke KPU - Kata Papua

Bukti Siap Majukan Indonesia, Pasangan Ganjar-Mahfud Daftar Ke KPU

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp

Jakarta – Bakal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Ganjar Pranowo-Mahfud MD tiba di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Kamis (19/10/2023). Diketahui, Ganjar dan Mahfud MD bertolak dari Tugu Proklamasi untuk menggelorakan semangat pintu gerbang kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta.
Ganjar mengatakan bahwa dirinya ingin memulai kompetisi ini dari tempat yang sakral. “Tugu Proklamasi menjadi tempat yang sangat penting karena menggelorakan semangat pintu gerbang kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta, sehingga kami memulai dari tempat yang sangat sakral tersebut,” ujarnya.
Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Arsyad Rasyid mengatakan bahwa pihaknya akan berangkat bersama-sama ke KPU untuk mendaftarkan Ganjar-Mahfud. Pihaknya juga menyebutkan bahwa semua administrasi yang dibutuhkan telah disiapkan.
“Kami disini sebagai Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, kita akan bersama-sama berangkat ke KPU. Dari sini, kita ke Taman Suropati kemudian ke KPU untuk mendaftar Ganjar-Mahfud. Kita juga ingin mengatakan bahwa kami telah menyiapkan semua administrasi dan kita telah siap,” lengkapnya.
Bakal Calon Presiden, Ganjar Pranowo menekankan bahwa majunya ia sebagai Bacapres adalah karena anak-anak muda yang masih sangat membutuhkan perlindungan dan mendapatkan akses pendidikan yang baik. Selain itu, kesejahteraan para pendidik juga harus diperjuangankan karena telah berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
“Saya ingin menekankan bahwa ini bukan tentang diri saya sendiri maupun tentang Mahfud, bukan juga tentang kekuasaan, melainkan tentang cerita nasib bangsa, nasib rakyat khususnya anak-anak muda yang membutuhkan perlindungan dan mendapatkan akses pendidikan yang baik. Kelompok rentan seperti Perempuan, disabilitas, dan lansia juga harus mendapatkan kesetaraan yang sama,” jelasnya.
“Kami juga ingin mengapresiasi kepada guru-guru kita yang telah berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa ini, mereka telah berjasa untuk memajukan bangsa Indonesia tetapi masih belum mendapatkan kesejahteraan yang baik,” lanjutnya.
Selain tenaga pendidik, Ganjar juga ingin mensejahterakan para petani, aparat keamanan, tenaga medis, dan para buruh pekerja yang telah bertahan dengan kondisi ekonomi yang tidak mudah.
“Saya juga ingin memberikan perhatian dan perlindungan kepada para petani yang memberi makan kita semua. Kemudian para TNI/Polri dan aparatur negara yang telah bersedia mengamankan bangsa, melindungi dan melayani masyarakat. Tentu saja kalau kita melihat tenaga medis dan para buruh kerja pun mereka dengan keras telah survive dengan keadaan ekonomi yang saat ini tidak mudah,” terangnya.
Lebih lanjut, Bakal Cawapres, Mahfud MD mengatakan bahwa pihaknya berharap kemerdekaan Indonesia adalah kemerdekaan yang bermartabat dan tidak dijadikan pemain-pemain atau pion oleh kekuatan-kekuatan (negara) lain. Pihaknya menegaskan akan terus berjuang untuk mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Merdeka, berdaulat, adil, dan makmur.
“Hari ini kita berangkat dari Tugu Proklamasi menuju KPU, yaitu tempat ketika Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa menyatakan kemerdekaannya. Bangsa Indonesia terdiri dari 1.360 suku di mana kita berharap kemerdekaan kita adalah kemerdekaan yang bermartabat, bukan Merdeka yang tidak bermartabat dan tidak dijadikan permainan oleh kekuatan-kekuatan lain,” jelasnya.
“Artinya, kita akan terus berjuang mencapai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur,” lanjutnya.

Share:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
On Key

Related Posts

Perluasan Rumah Subsidi 2027 Menjadi Jalan Pemerataan Hunian Layak 

Oleh: Dhita Karuniawati Pemerintah menyiapkan perluasan akses rumah subsidi pada 2027 melalui rencana akad massal sebanyak 180.000 unit di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Langkah tersebut membuka peluang bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk memperoleh hunian layak sekaligus memperkuat pemerataan pembangunan perumahan. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait mengatakan bahwa pemerintah menargetkan akad massal 80.000 unit rumah subsidi di Sulawesi Selatan dan 100.000 unit di Sumatera Utara. Menurut Maruarar, pencapaian target membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat atau BP Tapera, lembaga pengawasan, serta perbankan. Kerja sama tersebut diperlukan agar proses pembiayaan dan pelaksanaan program dapat berjalan sesuai ketentuan sekaligus menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Perluasan program ini menjadi penting karena kepemilikan rumah masih menghadapi tantangan keterjangkauan harga, ketersediaan lahan, dan kemampuan pembiayaan. Bagi keluarga berpenghasilan rendah, akses kredit dengan dukungan pemerintah dapat membantu mengurangi hambatan untuk memiliki tempat tinggal yang aman dan memadai. Pemerintah telah meningkatkan kuota pembiayaan rumah subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan atau FLPP dari 220.000 menjadi 350.000 unit per tahun. Maruarar menjelaskan bahwa peningkatan kuota tersebut merupakan kebijakan Presiden Prabowo Subianto dengan nilai pembiayaan yang diperkirakan mencapai Rp54 triliun. Kebijakan ini menunjukkan upaya memperbesar kapasitas bantuan pembiayaan perumahan. Namun, besarnya kuota perlu diikuti penyaluran yang efektif, sehingga manfaatnya tidak berhenti pada angka target, melainkan benar-benar dirasakan oleh keluarga yang belum memiliki rumah. Berdasarkan data yang disampaikan BP Tapera, penyaluran FLPP hingga 6 November 2026 mencapai 201.561 unit dengan nilai pembiayaan sekitar Rp25,118 triliun. Capaian tersebut memperlihatkan kemajuan pelaksanaan program, sekaligus menunjukkan perlunya percepatan agar sasaran tahunan dapat didekati secara optimal. Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan pihaknya mendorong percepatan penyaluran melalui pendekatan langsung kepada masyarakat dan mitra kerja. Upaya tersebut mencakup sosialisasi fasilitas pembiayaan, pemetaan ketersediaan rumah, serta komunikasi dengan pengembang dan pemerintah daerah untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan. Sebelum memasuki 2027, pemerintah juga merencanakan akad massal pada Desember 2026 di Malang, Jawa Timur, dan Bekasi, Jawa Barat. Rangkaian kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperluas penyaluran rumah subsidi melalui koordinasi antara penyedia hunian, lembaga pembiayaan, dan calon penerima manfaat. Meski demikian, pemerataan hunian tidak cukup diukur dari banyaknya akad kredit. Kualitas bangunan, kepastian legalitas, ketersediaan air bersih, sanitasi, akses transportasi, serta kedekatan dengan tempat kerja dan fasilitas publik harus menjadi bagian dari penilaian keberhasilan program. Rumah yang terjangkau tetapi jauh dari pusat kegiatan ekonomi dapat menambah biaya perjalanan keluarga. Sebaliknya, hunian yang direncanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan sehari-hari berpotensi meningkatkan kesejahteraan, menjaga produktivitas, dan mendukung pertumbuhan kawasan secara lebih seimbang. Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan pembangunan perumahan sesuai tata ruang dan kebutuhan masyarakat setempat. Dukungan perizinan yang transparan, penyediaan infrastruktur dasar, serta pengawasan kualitas pembangunan dapat membantu mencegah munculnya kawasan permukiman yang kurang layak dihuni. Sementara itu, perbankan dan pengembang perlu menjaga proses seleksi serta informasi pembiayaan tetap terbuka. Calon pembeli harus memahami persyaratan, besaran angsuran, biaya tambahan, dan hak sebagai konsumen sebelum menandatangani akad kredit. Transparansi menjadi kunci agar subsidi tepat sasaran dan tidak menimbulkan beban keuangan yang tidak diperkirakan. Perluasan akad massal di Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara juga berpotensi menggerakkan kegiatan ekonomi daerah melalui kebutuhan bahan bangunan, jasa konstruksi, dan tenaga kerja. Manfaat tersebut dapat semakin besar apabila pembangunan melibatkan pelaku usaha lokal tanpa mengabaikan standar mutu dan keselamatan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah perlu memastikan data calon penerima manfaat diperbarui berkala. Verifikasi penghasilan, status kepemilikan rumah, dan kemampuan membayar cicilan harus dilakukan cermat agar dukungan pembiayaan tidak salah sasaran. Mekanisme pengaduan yang mudah diakses juga diperlukan untuk menangani keluhan konsumen cepat. Selain itu, pembangunan rumah subsidi sebaiknya terhubung dengan rencana pengembangan wilayah. Koordinasi dengan pemerintah daerah dapat membantu menentukan lokasi yang memiliki akses terhadap sekolah, layanan kesehatan, pasar, dan jaringan transportasi. Pendekatan ini akan membuat rumah subsidi tidak hanya menjadi aset keluarga, tetapi juga bagian dari lingkungan permukiman yang produktif. Evaluasi berkala terhadap rumah yang sudah dihuni perlu menjadi perhatian. Pemerintah dapat menilai kondisi bangunan, keterisian unit, dan kepuasan penghuni sebagai dasar penyempurnaan program berikutnya. Dengan demikian, perluasan pembiayaan berjalan beriringan dengan perlindungan konsumen serta peningkatan kualitas hidup masyarakat penerima manfaat. Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan